Menurut anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), DPR RI, Yan Herizal, selama ini penyalahgunaan BBM subsidi seperti aksi penyelundupan dan penggunaan BBM subsidi oleh kalangan industri belum mendapatkan penanganan yang serius dari pemerintah, sehingga makin marak menjelang pengumuman penaikan harga BBM.
"Pemerintah harus tegas dan mengerahkan seluruh aparatnya untuk mengatasi penyalahgunaan BBM seperti penyelundupan dan penggunaan BBM bersubsidi oleh kalangan industri," katanya beberapa saat lalu (Jumat, 21/6).
Sebenarnya, kata Yan, jika berbagai penyelewenagan pemakaian BBM bersubsidi seperti tindakan penyelundupan dan penggunaan BBM bersubsidi oleh kalangan industri itu bisa diatasi, maka pemerintah tidak perlu menaikan harga BBM. Berbagai penyelewengan penggunaan BBM subsidi itulah yang membuat distribusi yang diperuntukkan bagi rakyat menjadi salah sasaran.
"Maraknya penyelundupan dan penggunaan BBM subsidi oleh kalangan industri, membuat rakyat membayar melalui kenaikan harga BBM yang akan diumumkan pemerintah dalam waktu dekat ini," ujarnya.
Yan Herizal menambahkan bahwa berbagai aksi penyalahgunaan penggunaan BBM subsidi seperti tindakan penyelundupan dan penggunaan BBM bersubsidi oleh kalangan industri yang terjadi selama ini, sebenarnya telah membuat negara merugi sangat besar.
"Para penyelundup dan industri pengguna BBM bersubsidi lebih ganas daripada koruptor, karena besarannya mencapai Rp 52 triliun, sehingga menciptakan kemiskinan baru sebanyak 15 juta jiwa," tegasnya.
[ysa]
. Maraknya aksi penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di berbagai daerah menjelang pengumuman penaikan harga BBM, sudah sangat menghawatirkan. Karena itu, pemerintah diminta bertindak tegas terhadap berbagai aksi penyelundupan BBM yang marak belakangan ini. 
BERITA TERKAIT: