Humphrey Djemat: Kerusuhan Di Jeddah Bikin Citra Negara Kita Tidak Baik Di Mata Internasional

“Kejadian ini sangat disesalkan dan seharusnya tidak perlu terjadi. Tapi nasi telah menjadi bubur. Saya kira kesalahan ada di pihak Kemlu yang tidak cukup bergerak cepat untuk menentukan Konjen baru agar segera in-charge di KJRI Jeddah,’’ kata bekas Juru Bicara Satgas TKI Humphrey Djemat kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Seharusnya, lanjut Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) itu, Kemlu memberikan tenaga tambahan baru dan memberikan pengarahan yang jelas sesuai pengalaman sebelumnya untuk mengatasi banyaknya WNI/TKI dengan status over-stay yang mengajukan permohonan dokumen untuk balik ke Indonesia.

“Masalah ini harus ditangani secara cepat agar tidak mempermalukan pemerintah dan negara kita,’’ ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Bagaimana caranya untuk bergerak cepat?
Sebaiknya Kemlu menentukan Konjen baru sehingga pelayanan lancar. Kalau itu dilakukan lebih cepat, saya yakin  tidak bakal terjadi peristiwa Minggu, 9 Juni 2013, yaitu mengamuknya ribuan WNI/TKI yang diperkirakan pada saat itu ada sekitar 12 ribuan orang yang sedang mengantri mengurus dokumen (paspor/dokumen pengganti laksana paspor).

Berapa banyak jumlah TKI di Arab Saudi?
Diperkirakan ada 2 juta TKI. Berdasarkan catatan, diperkirakan sekitar  40 ribuan WNI/TKI yang berstatus over-stay, sehingga keberadaan mereka dianggap ilegal untuk berdiam di Arab Saudi.

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah bekerja sama dengan baik selama ini untuk memulangkan WNI/TKI yang berstatus over-stay tersebut.

Ini terlihat dari pemberangkatan melalui Kapal Laut KM Labobar Pelni yang telah mengangkut sebanyak 2.351 WNI over-stay ke Indonesia. Tahun lalu sebanyak hampir sekitar  17 ribu orang melalui pesawat telah dipulangkan.

Apa masih ada TKI yang tinggal di bawah kolong jembatan di Jeddah?
Tidak ada lagi. Orang Indonesia yang tinggal di bawah kolong jembatan Khandara di Jeddah yang sempat mempermalukan bangsa dan negara kita telah dibersihkan, sehingga tidak ada lagi orang Indonesia yang tinggal di bawah kolong jembatan di sana.

Kalau kondisinya sudah baik seperti itu, kenapa terjadi amuk massa seperti itu?
Seperti yang saya bilang tadi, pada saat ini belum ditempatkan Konjen baru untuk memimpin KJRI, Jeddah. Akibat tidak adanya orang nomor 1 di KJRI Jeddah, maka timbul kesulitan untuk orang yang bisa in-charge (memimpin) dan memberikan petunjuk yang kuat kepada seluruh staf yang ada serta mewakili pemerintah kita berhadapan dengan Pemerintah Arab Saudi (Kemlu KSA) dalam penanganan pengurusan dokumen, sehingga pelayanan tidak profesional.

Biasanya penanganan dokumen seperti itu bagaimana?
Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pengurusan dokumen tidak dilakukan di KJRI. Tapi gedung lain. Hal ini untuk mengantisipasi banyaknya yang mengantri untuk mengurus dokumen. Di samping itu, apabila dilakukan di luar gedung KJRI, maka tanggung jawab keamanan sepenuhnya berada di pihak Polisi Pemerintah KSA. Tentu ini untuk menjaga kehormatan gedung KJRI sebagai lambang negara.

Kejadian ini (kerusuhan Jeddah-red) membuat citra negara atau pemerintah kita tidak baik di mata semua pihak, termasuk dunia internasional.

Apa itu saja masalahnya?
Saya kira  tenaga staf KJRI juga mempengaruhi. Ternyata banyak yang masih baru ditempatkan di Jeddah, masih muda dan kurang pengalaman. Ini berbeda dengan staf lama yang memang sudah berpengalaman dan lebih profesional.

Akibatnya, staf KJRI yang ada saat ini tidak bisa melihat dan mengantisipasi potensi adanya amuk massa tersebut. Sudah menjadi rahasia umum banyak calo yang berkeliaran menawarkan jasa mempermudah urusan dokumen dengan imbalan sebesar 300 – 400 riyal.

Pada saat mereka tidak bisa memenuhi janjinya, calo-calo tersebut menyalahkan pihak KJRI yang bekerja lamban dan tidak profesional. Akibatnya, massa mempercayai omongan para calo tersebut dan membuat mereka menjadi marah terhadap KJRI.

Bagaimana solusi lain untuk menyelesaikan masalah ini?
Seharusnya pihak KJRI melakukan perundingan dengan pihak jawazat (imigrasi Pemerintah KSA) agar batas waktu bisa lebih diperpanjang dari tanggal 3 Juli, mengingat ada proses screening dari pihak KSA untuk menentukan apakah orang yang mengajukan permohonan dokumen terlibat kriminal atau tidak.

Di samping itu, pihak KJRI perlu meneliti apakah orang tersebut warga negara Indonesia atau tidak. Jadi diperlukan waktu yang cukup memadai untuk melakukan proses screening.

Apa harapan Anda?
 Selesaikan masalah ini secara cepat. Ini kan menyangkut harga diri bangsa dan pemerintah kita. Kemlu hendaknya bertindak lebih cepat dengan saran-saran yang sudah disampaikan, sehingga tidak mempermalukan bangsa kita lagi. Ke depan hal seperti ini hendaknya tidak terulang. [Harian Rakyat Merdeka]