Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), sekaligus Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan terdapat dua perusahaan besar komponen otomotif yang berlokasi di Pasuruan dan Mojokerto yang tengah membahas rencana pemindahan sebagian kegiatan produksi ke luar negeri.
Meski belum dapat menyebut identitas perusahaan, Said mengatakan informasi awal yang diperolehnya menunjukkan ribuan pekerja berpotensi kehilangan pekerjaan jika relokasi tersebut benar-benar direalisasikan.
"Di daerah Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur, ada dua perusahaan raksasa komponen otomotif. Saya belum bisa sebut nama perusahaannya. Dari informasi awal yang saya peroleh saat ke Jawa Timur, ribuan karyawannya berpotensi terdampak PHK," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Minggu 21 Juni 2026.
Menurut Said, ancaman PHK tersebut berkaitan dengan perubahan strategi bisnis perusahaan induk di Jepang yang mulai mengalihkan investasi dan kapasitas produksinya ke negara lain yang dianggap lebih kompetitif.
Ia menjelaskan, sejumlah prinsipal otomotif Jepang kini memfokuskan pengembangan kendaraan listrik di Vietnam. Pergeseran orientasi bisnis tersebut dinilai berpotensi mengurangi peran Indonesia sebagai basis produksi komponen otomotif konvensional.
"Situasi perang yang tidak menentu membuat prinsipal di Jepang akan memindahkan sebagian produksinya ke negara yang lebih produktif dan melakukan diversifikasi produk. Mereka akan berfokus pada mobil listrik yang pengembangannya dilakukan di Vietnam, bukan di Indonesia," kata Said.
Menyikapi kondisi tersebut, KSPI bersama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) telah meminta serikat pekerja di perusahaan terkait untuk segera membuka komunikasi dengan manajemen.
Langkah tersebut bertujuan meyakinkan prinsipal agar tetap mempertahankan fasilitas produksi di Indonesia dan tidak memindahkan investasi ke Vietnam.
Said menyebut hasil dialog tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Presiden, dengan tembusan kepada Menteri Sekretaris Negara dan pimpinan DPR RI, sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan penguatan industri kendaraan listrik nasional.
Sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said mengaku koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan kini dapat dilakukan lebih cepat untuk memperkuat langkah mitigasi sejak dini.
"Mudah-mudahan ini lebih banyak manfaatnya. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, bersama KSPI sudah melakukan langkah-langkah mitigasi awal untuk menghindari terjadinya PHK," ujarnya.
Meski masih berada pada tahap pembahasan awal, potensi relokasi dua perusahaan tersebut dinilai menjadi sinyal peringatan bagi industri otomotif nasional agar tidak kehilangan momentum dalam persaingan pengembangan kendaraan listrik di kawasan Asia Tenggara.
Gelombang kekhawatiran terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali menghantui sektor manufaktur nasional. Kali ini, industri komponen otomotif di Jawa Timur menjadi sorotan setelah muncul indikasi relokasi produksi ke luar negeri yang berpotensi berdampak pada ribuan pekerja. 
BERITA TERKAIT: