Boy Rafli Amar: 60 Rekening Labora Sitorus Diselidiki, Tidak Ada Mengalir Ke Petinggi Polri

Dari penyidikan tersebut, tidak ada dana dari rekening Labora Sitorus yang mengalir ke petinggi Polri, sehingga disimpulkan tidak ada keterlibatan Jenderal Polri terkait kasus tersebut.

Demikian disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Boy Rafli Amar kepada  Rakyat Merdeka, kemarin.

Seperti diketahui, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi keuangan Aiptu Labora Sitorus yang bertugas di Polres Raja Ampat, Papua  secara fantastis. Total transaksi keuangan di rekening Aiptu Labora Sitorus mencapai hingga Rp 1,5 triliun.

Boy Rafli Amar selanjutnya mengatakan, pihaknya fokus untuk menemukan semua alat bukti mengenai dugaan penimbunan BBM dan illegal logging serta praktik dugaan pencucian uang itu.

“Tunggu saja hasil tim penyidik. Yang jelas, kami serius memproses secara hukum kasus ini,’’ katanya.

Berikut kutipan selengkapnya:
 
Apa 60 rekening itu sudah diblokir?
Sudah. Kami sedang melakukan penyidikan untuk mengetahui dari mana dan kemana saja aliran dana itu.

Yang sudah ketahuan, kemana saja aliran dana itu?
Kami belum tahu secara pasti kemana saja aliran dana tersebut.
 
Apa ada indikasi dana tersebut mengalir ke petinggi Polri?
Tidak ada. Kan tidak harus petinggi Polri menerima aliran dana itu. Saya heran, apa-apa petinggi Polri. Dana seperti ini tidak harus mengalir ke jenderal. Sebab, bisa saja Labora bekerja sama dengan pihak swasta atau keluarganya untuk melakukan bisnis ilegal tersebut.
 
Bagaimana kemungkinan bekerja sama dengan  aparat?
 Saya tegaskan, berdasarkan hasil penyidikan sementara Kepolisian, dari 60 rekening hasil transaksi Labora, belum ditemukan adanya indikasi keterlibatan petinggi Polri. Sejauh ini masih dari kalangan swasta. Kemungkinan sebagai rekan bisnis. Selain Labora Sitorus, kami juga menetapkan Direktur Utama perusahaan itu sebagai tersangka.

Apa Mabes Polri mau memanggil Labora Sitorus?
Hingga saat ini, kami tidak ada agenda untuk memanggil dia ke Bareskrim, Mabes Polri. Pemeriksaan sudah dilakukan di Polda Papua. Saat ini Labora masih harus menjalani pemeriksaan di sana. Penyidik di Papua yang dibantu penyidik Bareskrim terus menelusuri kasus tersebut.
 
Bukan hanya itu, tim Divisi Propam pun turun untuk melihat adanya keterlibatan anggota Polri lain dalam kasus tersebut.
 
Labora Sitorus mengaku bisnisnya sah, ini bagaimana?
Anggota Polri aktif dilarang memiliki bisnis atau dengan kata lain, dicatut sebagai direksi atau jabatan di suatu usaha. Hukumannya, dikenakan sanksi kode etik profesi kepada yang bersangkutan.

Atas tindakan tersebut, Aiptu Labora sudah dikenai sanksi kode etik profesi dan disidik dalam tindak pidana pencucian uang. Hal itu dibuktikan dari turunnya Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri yang melibatkan Direktorat II Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri dalam penyidikan kasus Aiptu Labora.

Saya tegaskan, kendati ada larangan keras anggota Polri berbisnis, pihak keluarga anggota Kepolisian dipersilakan membuka usaha tanpa dikenai sanksi khusus.

Anggota keluarga punya status yang sama seperti masyarakat lain, asal bisnisnya tidak melanggar hukum.
 
Kenapa Labora Sitorus bisa punya bisnis, apa tidak ada pengawasan selama ini?
Saya kurang tahu. Tapi Aiptu Labora Sitorus sudah 27 tahun bertugas di Papua.

Ia merupakan bintara senior di Bumi Cendrawasih. Melihat pengabdian Labora yang begitu lama di Papua, tentu saja paham tentang keadaan geografis wilayah tersebut.

Di Papua seseorang punya ruang untuk melakukan bisnis bila dilihat dari kondisi geografis.  Apalagi Raja Ampat sudah berkembang jadi tempat wisata. Di pulau wisata itu pasti banyak peningkatan (kebutuhan) BBM.

Bagaimana dengan dugaan penimbunan BBM itu?
Kalau memang bintara tinggi tersebut terkait penimbunan BBM dan illegal logging, tentu hukum akan menjeratnya. Pemeriksaan terhadap Aiptu Labora Sitorus itu kan untuk mengetahui apakah aset yang dimiliki tersebut terkait dengan perbuatan-perbuatan hukum atau hal-hal yang terkait dengan tindak pidana. Saat ini kami masih menunggu hasil kesimpulan penyidik. Kita tunggu saja hingga pemeriksaan selesai.

Oh ya, bagaimana dengan pengaduan PKS terhadap KPK?
Saat ini kami masih mempelajarinnya. Masih dalam proses penyelidikan.
 
Kami masih mencari bukti-bukti pendukung dari aduan tersebut. [Harian Rakyat Merdeka]