Taufik Kiemas: Pemberian BLSM Selama 6 Bulan Itu Namanya Nyogok Rakyat

“Kalau pemberian BLSM sebulan atau dua bulan oke lah ya. Tapi kalau enam bulan, sudah tidak beres itu,” kata Ketua MPR Taufik Kiemas kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, pemerintah masih mengajukan tawaran untuk memberikan BLSM selama 4-6 bulan. Besarannya diperkirakan Rp 150 ribu per bulan.
Politisi senior PDIP itu berharap, pemberian BLSM dengan jumlah yang besar, tapi cukup satu atau dua bulan saja.

“Pemberian itu tidak perlu lama karena BLSM itu hanya sementara saja,’’’ujar Taufik.

Berikut kutipan selengkapnya:

Berarti Anda setuju harga BBM dinaikkan?
Kalau saya sih setuju naik.

Kenapa, bukankah PDI Perjuangan tidak setuju?
Kita harus cerdas melihat situasi. Saya melihat kenaikan itu sudah waktunya. Saat ini APBN kita sudah tidak mampu lagi untuk subsidi terus. Kalau semua disubsidikan ke BBM yang semakin lama semakin membengkak, bisa hancur APBN kita.

Apa bedanya BLSM dengan BLT?
Kalau konsepnya seperti BLT (bantuan lansung tunai) seperti pernah dilakukan, saya tidak setuju. Sebab, waktu BLT itu diberikan kepada rakyat terlalu lama.

Apa enam bulan itu terlalu lama?
Kalau sampai enam bulan pemberian BLSM itu saya kira tidak cocok lagi. Itu terlalu lama.

Kenapa?
Karena kalau BLSM diberikan selama 6 bulan atau terus-terusan bukan BLSM lagi namanya, itu namanya nyogok rakyat.

Artinya ini rawan dipolitisasi?
Saya rasa bukan begitu. Perlunya kan sekarang, maka berikanlah sekarang, bukan menjelang pemilu. Dulu BLT bisa digunakan sebagai alat politisasi, tapi sekarang Pak Presiden (SBY) kan tidak bisa mencalonkan lagi karena sudah dua periode memimpin.

Tapi partainya kan bisa mengambil keuntungan dari BLSM itu?
Saya rasa tidak otomatis juga, kan katanya beda dengan BLT yang sebelumnya.

Apa PDI Perjuangan akan mengawasi BLSM ini?
Kalau satu atau dua bulan bisa diawasi. Tapi kalau terus-terusan rakyat diberikan BLSM kan sulit juga.

Kalau tetap BLSM enam bulan, berarti kenaikan harga BBM ditolak?
Kalau nolak kenaikan harga BBM, saya rasa tidak rasional juga.

Kenapa?
Minyak dunia kan sudah naik harganya. Kalau disubsidi sampai Rp 300 triliun terus kita tidak bisa apa-apa. Porsi untuk pembangunan bagaimana dong.

Makanya saya bilang tidak rasional. Tapi kalau pemberian BLSM sampai satu tahun, sama tidak rasional juga kan.

Masalah pengawasan BBM subsidi bagaimana?
Kalau masalah penimbunan atau penyalahgunaan itu kita serahkan ke Kepolisian saja. Itu lebih tepat.
 
Oh ya, Selasa (14/5) Anda ditemui Rizal Ramli, apa yang dibicarakan?
Rizal Ramli menemui saya menyampaikan konsep pembangunan ke depan.

Apa saja konsepnya?
Yang disampaikan mengenai pembangunan, program-program pro rakyat. Termasuk mengenai pembiayaan partai politik oleh pemerintah.

Konsepnya bagaimana caranya agar uang yang banyak itu kita pergunakan untuk kemakmuran rakyat. Rizal juga menyampaikan kepada saya tidak mau mengkritik-kritik lagi.

Kita di tahun 2015 diprediksi punya APBN Rp 2.400 triliun, sekarang kan APBN Indonesia baru sekitar Rp 1.900 triliun. Ke depan diharapkan bisa ada anggaran berupa dana pembinaan partai politik juga.

Kenapa?
Ongkos parpol tidak sedikit. Agar tidak nyari-nyari duit untuk keperluan partai, maka dengan dana pembinaan yang diberikan pemerintah juga bisa dikelola untuk kemakmuran takyat.

Konkretnya usulan Rizal Ramli itu seperti apa?
Dia mengupamakan untuk partai politik cukup Rp 5 triliun.

Apa itu mampu meredam parpol untuk nyari duit secara gila-gilaan?
Saya menilai bisa kok. Dulu di zaman Bu Mega parpol dapat semua. Uang pembinaan untuk partai politik. Waktu itu kalau partai politik dapat jumlah kursi tinggi, maka dapat sekian. Disesuaikan dengan pemilihnya. Jadi partai tenang.

Diharapkan dengan pengalokasian buat partai itu, partai tidak lagi mencari-cari duit, sehingga menimbulkan kasus-kasus yang melibatkan kader partai seperti sekarang.

Dengan cara ini partai harus bertanggung jawab kepada rakyat. Sebab, dana itu dari rakyat. Kalau duitnya dari cukong, kan tentu balas budi dengan cukong.

Yakin nanti hasilnya bagus?
Yakin. Kalau partai dibiayai pemerintah, maka DPR-nya berani mengawasi pemerintah dan kualitasnya juga bagus. Tapi ini untuk pemerintahan yang baru lho.

Apa Rizal Ramli mengunjungi Anda minta restu untuk nyapres juga?
Tidak apa kalau tujuannya ingin nyapres, itu bagus kan. Apalagi dia paparkan konsep bagus. Kalau tidak punya konsep dan hanya mengedepankan marah-marah saja kan tidak bagus. Pokoknya kita harus kedepankan demokrasi anggran untuk rakyat.

Bagaimana realisasinya itu?
Semua anggaran yang dimiliki pemerintah berupa APBN harus bisa memperjuangkan dan mengangkat kesejahteraan rakyat. Misalnya, petani ditingkatkan kesejahteraannya dengan program pro rakyat yang tepat agar hasil pertanian mereka meningkat. Lapangan pekerjaan dibuka agar maayarakat usia produktif bisa bekerja.

Nah, demokrasi anggaran  untuk rakyat itu kita kedepankan. Kita kan mampu karena kita diprediksi memiliki uang Rp 2.400 triliun. Dulu Pak Harto dananya sedikit tapi bisa fokuskan untuk pertanian. Masak uang kita banyak, nggak bisa untuk sejahterakan rakyat. Keterlaluan dong.  [Harian Rakyat Merdeka]