Marzuki Alie: Interupsi Saat Pembukaan Sidang Berarti Kurang Paham Mekanisme

“Ini kan pidato pembukaan masa sidang, bukan pidato penutupan. Masak anggota dewan tidak mengerti,” kata Ketua DPR Marzuki Alie kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui,  pidato Marzuki Alie dianggap para anggota dewan bermasalah. Sebab, seolah menyimpulkan DPR setuju atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

Marzuki Alie selanjutnya mengatakan, para anggota dewan bisa mengoreksi melalui fraksinya masing-masing. Sebab, pendapat akhir mengenai masalah ini berdasarkan pendapat fraksi.
 
Berikut kutipan selengkapnya:

Bukankah wajar jika ada interupsi, kenapa Anda kecewa?
Pidato itu kan untuk pembukaan masa sidang. Bukan sebuah kesimpulan dari alat kelengkapan dewan.

Pidato itu hanya berisi masukan-masukan dari semua pimpinan fraksi. Makanya ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Tapi dalam sidang kan ada yang minta cabut halaman 13 dalam naskah pidato itu. Namun tidak sedikit juga yang bilang jangan dicabut.

Soal apa itu?
Dalam pidato itu saya sebutkan bahwa dewan berpendapat, penyesuaian harga BBM bersubsidi menjadi pilihan pahit yang harus diambil. Ini untuk menyelamatkan APBN dan kepentingan alokasi anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat.

Pimpinan dewan mencermati, jika tidak dilakukan penyesuaian tingkat harga, nilai subsidi BBM akan mencapai lebih dari Rp 297 triliun, angka yang semakin di luar batas kemampuan psikologis APBN kita.

Konsumsi BBM bersubsidi memperoleh kuota 46 juta kiloliter. Hal ini akan meningkatkan defisit, melampaui ketentuan dalam Undang-Undang. Tekanan terhadap APBN terjadi dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu.

Sehubungan dengan itu, dewan mengingatkan pemerintah untuk tidak ragu-ragu dan segera mengambil keputusan.  Di situ timbul respons yang beragam dari anggota dewan.

Kenapa Anda menyimpulkan seperti itu?
Kita lihat realitas saja bahwa APBN kita sekarang ini kan sudah jebol. Maka suka nggak suka, walaupun ini  pahit,  subsidi BBM harus dikurangi. Caranya, dengan menaikkan harga BBM.

Belum semua fraksi setuju harga BBM dinaikkan, ini bagaimana?
Naskah pidato itu yang mengerjakan adalah tim, kemudian diedarkan kepada seluruh fraksi, mana tahu ada koreksi dari fraksi. Kalau tidak ada, ya sudah jalan terus. Kalau koreksinya berbeda, kita masukkan saja dua-duanya.

Ketika diedarkan, apa tanggapan fraksi-fraksi?
Ya memang ada fraksi yang setuju dan ada yang tidak setuju. Tapi tidak ada koreksi.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung tidak setuju harga BBM dinaikkan, ini berarti di pimpinan masih berbeda pendapat?
Betul. Beliau dari fraksi PDIP tidak setuju dengan pidato itu. Tapi mayoritas fraksi lain kan setuju. Lalu bagaimana bikin pidatonya. Sebab, ini pidato pembukaan masa sidang saja kok.

Seharusnya disampaikan saja apa adanya, kenapa itu tidak dilakukan?
Ini kan hanya pembukaan sidang, nanti kan ada pendapat fraksi-fraksi. Di situ nanti sampaikan pendapat anggota dewan itu. Jangan saat pembukaan sidang seperti itu, kan jadi ramai.

Ini berarti kurang paham mengenai mekanisme sidang. Seharusnya dipahami soal itu. Masak sudah empat tahun menjadi anggota DPR tidak paham. Itulah kualitas anggota DPR kita.

Maksudnya?
Anggota DPR kok nggak paham, ini kan keterlaluan. Kalau saat penutupan kan kita melaporkan semua hasil yang dilakukan oleh alat kelengkapan dewan. Tidak perlu direspons seperti itu.

Apa saja yang perlu direspons?
Ada masalah terorisme, masalah ini dan itu. Bisa juga pendapat pimpinan. Nanti hal-hal yang perlu direspons itu kan ditindaklanjuti dalam masa sidang.

Kan dalam pidato saya juga dilaporkan bahwa pimpinan DPR sudah melakukan rapat konsultasi dengan Presiden SBY, bahwa ada asumsi makro ekonomi. Maka sesuai dengan ketentuan pemerintah bisa ajukan anggaran perubahan. Setelah itu dilaporkan, baru nanti ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada. [Harian Rakyat Merdeka]