Dirjen PHI Kemenakertrans Pastikan Sistem Pemerintah Berjalan Sejahterakan Pekerja

"Pemerintah  mengapresiasi apa yang  dilakukan Jamsostek memberi berbagai program diantaranya manfaat tambahan general check up bagi para pekerja PD Pasar Jaya," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan sosial Kemenakertrans Irianto Simbolon ketika membuka general check-up gratis bagi Pekerja PD Pasar Jaya di Pasar Pramuka, Jakarta, Selasa (23/4).

Menurut Irianto, apa yang sudah dilakukan itu membuktikan sistem yang  ada bekerja efektif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja terutama kesehatannya.

"Karena dengan begitu para pekerja dapat mengetahui diagnosa kesehatannya sejak awal," imbuhnya.

Selanjutnya, kata Irianto, para pekerja yang mengetahui kondisi tubuhnya  akan berusaha tetap sehat. Kalau mereka peduli kesehatannya, tentu keluarga dan  masyarakat sejahtera serta perusahaan pun meningkat produktivitasnya. Hanya saja, Irianto berharap program pemberian manfaat tambahan berupa general chek-up dapat diperluas bukan hanya pekerja, tapi keluarganya dan diberikan bagi pekerja informal.

"Kita harapkan nantinya program ini bisa menjangkau juga para pekerja formal," terangnya.

Sementara itu, Direktur Kepesertaan PT Jamsostek (Persero) Junaedi mengatakan, pemberian manfaat tambahan general check-up diberikan dengan sejumlah kriteria bahwa pekerja bersangkutan berusia di atas 40 tahun dan perusahaan kepesertaan Jamsosteknya tertib administrasi, pembayaran iuran serta kriteria lainnya.

Junaedi menambahkan, biaya dari pemberian manfaat tambahan general check-up jantung, scan kepala dan pemeriksaan seluruh badan itu, diambilkan dari laba pengelolaan non Jaminan Hari Tua (JHT milik pekerja). Jumlahnya keseluruhan Rp 240 miliar untuk general check-up di tahun 2013 yang diberikan tersebar ke berbagai daerah.

"Karena, prinsip pengelolaan Jamsostek nirlaba, seluruh keuntungan yang diperoleh dikembalikan bagi pekerja dalam berbagai program di antaranya pemberian manfaat cuci darah (hemodialisa), general check-up dan program manfaat tambahan lainnya," katanya.

Sekalipun baru diberikan bagi pekerja formal, Junaedi menambahkan, pihaknya akan memperhatikan yang menjadi harapan pemerintah agar program pemberian manfaat diperluas bagi pekerja sektor informal dan keluarganya.

"Tentu kita akan perhatikan dan pikirkan apa yang jadi harapan pemerintah," kata Junaedi.

Sebenarnya, lanjut junaedi, secara substansi pemberian manfaat tambahan pun  diberikan bagi para keluarga yang suami/isterinya tercatat menjadi peserta Jamsostek.

"Tapi itu masuk dalam pokok layanan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dengan diperluas layanan cuci darah maupun jantung. Saat ini, khusus untuk general check-up-nya memang baru diberikan bagi pekerja peserta Jamsostek dulu," jelasnya.

Terkait dengan pekerja informal, Junaedi mengatakan, pihaknya sedang mendesain sistem agar para pekerja informal melakukan pendaftaran perseorangan tanpa melalui perusahaan. "Kita sedang mendesain sistemnya," katanya.

Meski begitu, junaedi menambahkan, Jamsostek sudah bisa  menerima para pekerja informal yang ingin jadi peserta Jamsostek, tapi melalui paguyuban.

"Misalnya para pedagang toko di Pasar Pramuka ini bisa dikoordinir untuk jadi peserta Jamsostek dan menerima berbagai manfaat tambahan," jelasnya.

Sedang Kepala Kantor Wilayah III Jamsostek DKI Jakarta, Nuraena mengatakan pemberian manfaat tambahan general check-up diberikan bagi 1.032 pekerja dari 1.300 pekerja PD Pasar Jaya.

"Program ini sudah dilakukan juga di kantong-kantong pekerja di Jakarta," jelasnya.

Ditambahkan, program pemberian manfaat tambahan ini merupakan bagian dari bulan K-3 yang dicanangkan Kemenakertrans. "Kami juga membagikan 55 ribu helm kerja dan peralatan keselamatan kerja bagi para pekerja konstruksi di Jakarta secara gratis," jelasnya.

Dirinya berharap, melalui berbagai upaya itu dapat meningkatkan awarness dalam meningkatkan kepesertaan Jamsostek di Jakarta. Dalam tahun 2013 ini, katanya, Kanwil III DKI Jakarta menargetkan penambahan 2.018.083 tenaga kerja baru dengan target iuran Rp 10,6 triliun.[wid]