Demikian dikatakan anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka kepada wartawan saat Fraksi PDI Perjuangan menggelar jumpa pers di Gedung DPR, Selasa (17/2).
Pemerintah, kata Rieke, hanya mau melindungi 86 juta warga miskin dengan kriteria rumahnya tak berlantai semen dan tak memiliki sepeda motor. Padahal bagi PDI Perjuangan, seharusnya BPJS Kesehatan meng-cover warga yang hidupnya berpendapatan di bawah atau sama dengan upah minum perkotaan/kabupaten.
"Seharusnya ada definisi baru terhadap kategori miskin dan tidak mampu. Apakah kalau rumahnya berlantai semen sudah mampu membiayai cuci darah, misalnya?," kritik eks calon gubernur Jawa Barat tersebut.
PDI Perjuangan sudah menghitung, untuk melindungi 240 juta warga Indonesia dibutuhkan biaya Rp 56,7 triliun per tahun, dengan asumsi biaya iuran Rp 20 ribu per bulan. Itu pun, terang Rieke, berdasarkan riset PT.Askes hanya sekitar 25 persen dari dana itu yang akan terpakai.
"Sekarang target pemerintah hanya 86 juta orang. Dengan itu, banyak masyarakat miskin dan tak mampu yang tak ter-cover layanan kesehatan," tegas Rieke.
"Apakah pemerintah hendak mempertaruhkan keselamatan dan nyawa rakyatnya semata demi kepentingan menjelang pemilu 2014?," imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Fraksi PDIP juga mengajak seluruh fraksi di DPR agar mau bersama-sama bekerja demi memperjuangkan pelaksanaan BPJS Kesehatan.
"Kami yakin persoalan ini persoalan seluruh rakyat, bukan kepentingan PDIP semata. Mari kita bekerja sebaiknya untuk rakyat. Kami yakin, kalau kita perjuangkan ini, seluruh rakyat juga akan memperjuangkannya," demikian Rieke
.[wid]
Komitmen pemerintah dinilai kurang dalam penyediaan layanan PBJS Kesehatan untuk seluruh warga masyarakat. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: