Bahkan, di kalangan masyarakat awam yang bukan merupakan pemilih PKS, ketidakpercayaan itu akan semakin menggumpal dan menguat.
"Mereka akan semakin yakin bahwa PKS adalah partai politik biasa yang rentan terkena wabah korupsi seperti partai-partai lain," ungkap pengamat politik dari FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Teguh Santosa (Kamis, 31/1).
Soal apakah LHI perlu diganti atau tidak dari posisi puncak partai tersebut, menurut Teguh, PKS masih akan menunggu beberapa waktu lagi untuk mengambil keputusan tentang hal ini.
"Untuk saat ini yang harus dilakukan PKS adalah membuktikan bahwa kasus suap daging impor ini tidak akan merusak kredibilitas partai secara keseluruhan," ungkapnya.
Tetapi kalau dinilai merusak citra partai, PKS harus mengambil tindakan termasuk menonaktifkan LHI. "Selain, hal itu dilakukan untuk memberi kesempatan kepada LHI agar fokus menghadapi masalahnya," demikian Teguh.
[zul]
BERITA TERKAIT: