Julian Aldrin Pasha: Presiden Ingin Semua Pihak Lebih Jernih Melihat Kasus Century

BERITA TERKAIT:

Kusfiardi: Saya Optimis Indonesia Bisa Segera Melakukan Reformasi Pajak yang Lebih Baik

UKT Perguruan Tinggi Harus Minim, Prabowo: Kita Akan Hitung

Prabowo Pastikan Tidak Anti Kritik, asal Objektif

Dalam pemahaman nalar, kasus ini masuk dalam ranah hu­kum, bukan politik. Seyogyanya hukum sebagai panglima.

Jika kemudian ada upaya dari beberapa pihak yang menghen­daki kasus ini dibawa ke ranah po­litik. Misalnya, sempat ada wa­cana Hak Menyatakan Pendapat, maka pasti ada kepentingan dan kalkulasi politik di sana.

Apa SBY khawatir dibawa ke ranah politik?

Ini kan memang ranahnya hu­kum. Terus terang, saya tidak tahu apa motif politik atau inte­rest yang terkandung di dalam­nya. Namun kita percaya, KPK bekerja secara pro­fesional, ber­dasarkan fakta dan bukti. Tidak terpengaruh tekanan politik ma­napun.

Kalau dibawa ke ranah po­litik, apa SBY akan kumpulkan par­tai koalisi?

Partai koalisi bagian dari pe­merintah. Kembali pada komit­men, saat para menteri yang bera­sal dari parpol bersepakat un­tuk bergabung bersama dengan pe­merintah sebagai bagian dari partai koalisi pemerintah, maka ke­pentingan partai tidak harus se­lalu didahulukan, khususnya bila menyentuh kepentingan yang lebih luas, kepentingan nasional.

Etika politiknya, my loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins bahwa ke­pen­tingan nasional di atas segala­nya. Maka kenapa harus dibawa ke ranah politik. Ada kepentingan apa dan siapa di sana.

Bagaimana kalau Wapres Boediono tersangkut?

Ini pertanyaan mengarah dan bermuatan prejudice. Tidak etis menyebut nama seseorang men­da­hului keputusan pengadilan. Proses hukum merupakan sesua­tu yang pasti, transparan, akun­tabel dan dapat diterima nalar.

Boediono waktu itu sebagai Gu­bernur BI, apalagi sudah ada rekomendasi DPR ke pene­gak hukum, bukankah wajar dipertanyakan?

Sejauh yang saya ketahui dan yang mungkin Anda ketahui, ti­dak ada indikasi kuat bahwa Pak Boediono selaku Gubernur BI saat itu, terbukti melakukan pe­­­­nyim­pangan atau penyalah­gu­­naan kewenangan untuk ke­pen­tingan pribadi atau personal, selain mengimplementasikan ke­bijakan se­bagai upaya untuk menghindari dampak meluas yang bisa meng­a­kibatkan nega­ra men­jadi terpu­ruk seperti krisisi ekonomi tahun 1997/1998.

Penyelematan dalam bentuk penyertaan modal sementara atas Bank Century, merupaka bagian dari upaya itu. Berangkat dari konteks ini, kebijakan tentu tidak bisa dipidanakan.

Bagaimana kalau terjadi penyimpangan?

Jika dalam implementasi kebi­ja­kan itu ada penyimpangan atau pelanggaran dalam bentuk apa­pun, maka hal itu patut ditindak dan diproses hukum.

Apa kasus ini mempengaruhi kinerja pemerintah?

Kita semua mengikuti bahwa isu ini bukan pertama kali menge­muka. Presiden telah mengingat­kan agar jajaran pemerintah tetap fokus bekerja hingga masa bakti berakhir 2014.

Meski demikian, mungkin saja ada jajaran pemerintahan yang khawatir dalam pengambilan ke­putusan. Khawatir kalau kemu­dian akan diperkarakan.

Maksudnya?

Pengalaman kasus Bank Cen­­tury yang baru muncul se­kitar sa­tu tahun setelah pe­nye­lamatan dilakukan. Saat itu ti­dak ada yang menyalahkan. Na­mun setahun ke­mudian men­jadi isu besar.

Ma­kanya kepastian hukum diperlu­kan agar jangan sampai muncul po­litical cost yang sangat tinggi se­perti pengalaman kasus Bank Century. Sebab,  seperti ini sangat mungkin berpotensi mem­penga­ruhi kinerja.  [Harian Rakyat Merdeka]