Erry Riyana Hardjapamekas: Penyidik KPK Masih Kurang Gara-gara PP Belum Terbit

BERITA TERKAIT:

Kusfiardi: Saya Optimis Indonesia Bisa Segera Melakukan Reformasi Pajak yang Lebih Baik

UKT Perguruan Tinggi Harus Minim, Prabowo: Kita Akan Hitung

Prabowo Pastikan Tidak Anti Kritik, asal Objektif

Seperti dalam pidatonya, Pre­siden telah meminta perlunya Pe­ra­turan Pemerintah  (PP) me­nge­nai penyidik di KPK. Pe­nyi­dik KPK masih kurang gara-gara PP belum terbit. Makanya, pemerin­tah hendaknya segera menerbit­kan PP tersebut.  

Kira-kira kenapa belum di­res­pons dengan cepat perintah SBY itu?

Saya juga heran. Padahal, SBY kan sudah ngomong perlu dibuat PP. Seharusnya bisa dirumuskan de­­ngan cepat PP tersebut. Itu kan mu­dah, kecuali jika ada yang ke­beratan dari kementerian atau lem­baga lain di lingkungan pe­merintah.

Salah satu penyidik KPK yang mengudurkan diri meng­ung­­kap­kan keluh kesahnya ke publik, apa itu etis?

Seingat saya, sudah ada aturan atau kode etik pegawai yang meng­atur soal itu. Saya sendiri kaget mendengar berita itu. Saya tidak paham kenapa melakukan itu. Sepertinya sudah jadi tren saja ya.

Banyak yang mendukung KPK, tapi ada juga yang me­nye­rang KPK, komentar Anda?

Hal seperti itu terus berlanjut, karena semakin banyak pihak yang ditindak, maka akan sema­kin kuat serangan baliknya. KPK bersama penegak hukum lainnya harus saling membahu, memukul sera­ngan balik ini.

Apakah KPK mampu me­nuntaskan segudang kasus ko­rupsi?

Saya kira, hal itu menjadi tan­tangan bagi kita semua untuk te­rus bekerja bersama dan meng­awal keberlanjutan semua pro­gram pemberantasan korupsi, baik represif maupun preventif.

Saya akui, tugas para penegak hukum memang berat, namun se­lalu didukung masyarakat. Kan se­lama ini KPK mendapatkan du­kungan dari berbagai elemen ma­syarakat. Apalagi, banyak kasus besar yang sedang ditangani KPK seperti kasus Bank Century.

KPK terkesan takut me­nun­taskan kasus Bank Cen­tury, tanggapan Anda?

Tidak perlu takut. Sebab, KPK bergerak di jalur hukum. KPK itu  lembaga negara independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari penga­ruh kekuasaan mana pun.

Wajib diingat bahwa politisasi kasus hukum sangat berpotensi melemahkan integritas dan kre­dibilitas lembaga. Jangan sampai ada oknum yang menyeret KPK ke ranah politik, apa pun ben­tuknya.

Begitu juga kasus-kasus lain­nya, semua itu harus dituntaskan, ter­masuk kasus simulator SIM.

Apa Anda melihat kasus si­mulator SIM sulit dituntaskan?

 Tidak begitu. Saya yakin pe­nyidik KPK bisa menuntas­kan­nya. Upaya pemberantasan ko­rupsi yang dilakukan KPK sesuai dengan amanat Undang-Undang untuk menindak penegak hukum dan penyelenggara negara, wajib dilaksanakan apa pun konse­kuen­sinya, tentu dengan koordinasi dan komunikasi yang cukup.

Sebagai orang yang pernah memimpin KPK, apakah Anda pernah dimintai nasihat un­tuk menuntaskan kasus-ka­sus besar?

Saya pernah menjadi narasum­ber dalam program pengenalan pad­a awal pimpinan KPK mulai bertugas. Dimintai pendapat ke­tika berdiskusi dalam kesempatan buka puasa bersama lalu.

Namun sebagai wujud partisi­pasi masyarakat luas, saya pun siap mendukung KPK, sebagai lembaga dan bukan individu-in­dividu tertentu. Kapan pun kalau dibutuhkan.

O ya, beberapa waktu lalu, Anda memanjat gedung KPK untuk membentangkan span­duk, apa itu wujud dukungan ke­pada KPK?

Acara itu bagian dari rangkaian acara menjelang peringatan Hari Anti Korupsi  9 Desember nanti. Ini bukan inisiatif  KPK, melain­kan kerja sama KPK dengan ber­bagai pihak. Termasuk elemen masyarakat, ICW dan kawan-kawan.  Saya pun diminta elemen ma­­syarakat ini untuk memeriah­kan acara tersebut. Saya ini se­macam pelengkap penggem­bira saja, he-he-he.

Kenapa Anda member pesan berani, jujur, hebat ?

Pesan peringatan hari anti ko­rupsi kali ini adalah ‘berani jujur, he­bat’. Pesan lainnya, jika kita ju­jur dan berani, baru hebat. Jujur ta­pi tidak berani, belum hebat itu na­manya. Apalagi sudah tidak jujur, tidak berani pula, jauh dari hebat.

Apa reaksi pimpinan KPK atas aksi Anda itu?

Tentunya positif. Sebab, ketika me­nerima permintaan teman-te­man, saya mengajukan syarat ha­rus dengan persetujuan pimpinan KPK. Pak Zulkarnaen (wakil ketua KPK) menemui kami di atap lantai 9 ketika kami bersiap untuk meluncur. Ketika mendarat di area parkir juga disambut be­liau, bersama pak Bambang Wi­djojanto, Faisal Basri, dan lain­nya. [Harian Rakyat Merdeka]