Dradjad Wibowo: Tuntaskan Kasus Bailout Century, Kenapa KPK Lari Tunggang Langgang

“Apa ini  untuk membuat kasus Bank Century jelas sampai lika-li­ku dan setiap sen-nya, atau  hanya menimbulkan huru-hara politik,” kata Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

PAN, lanjutnya, belum mela­ku­kan rapat membicarakan masalah HMP terhadap kasus Bank Century ini.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kira-kira sikap PAN ba­gai­mana?

Bisa ya, bisa tidak. Nanti pada saat­­nya ada keputusan organi­sasi.

Apa karena PAN berkoalisi dengan Demokrat, sehingga ewuh pakewuh?

Sebagai parpol yang mandiri, keputusan PAN tidak tergantung pada sikap partai lain. Apa yang terbaik bagi rakyat, itulah yang akan di­putuskan PAN.

Dalam berkoa­lisi, PAN men­jaga etika koalisi. Ten­tu dengan me­ngutamakan rak­yat banyak. Ke­putusan PAN tentang HMP akan menempatkan kepentingan rakyat banyak seba­gai prioritas utama.

Bukankah seharusnya kasus ini dibuka secara total saja?

Saya adalah salah satu orang yang pertama membuka kasus Cen­tury. Sebagai individu, bukan sebagai pimpinan partai. Saya jelas menginginkan kasus ini ter­buka sampai ke semua lika-liku dan setiap sen-nya.

Apa mungkin?

Motivasi saya bukan politis, tapi lebih sebagai ekonom. Bail­out bank sepanjang sejarah dunia itu selalu amat sangat mahal bia­ya­nya.Salah satu contoh terakhir ada­lah Lloyds Bank di Inggris yg ha­rus di-bailout 66 miliar Pounds, atau lebih dr Rp 1.020 triliun.

Banyak anggota Parlemen Ing­gris menyoal kemungkinan uang itu tidak kembali 100 persen. Apalagi, uang sebanyak  itu me­le­bihi anggaran untuk kesehatan atau pendidikan. Bahaya kalau ka­sus bailout seperti Century tidak dibuka.

Kenapa Anda menganggap kasus Century berbahaya?

Pada saat krisis 1997/98 eko­no­mi negara kita hampir ambruk gara-gara bailout perbankan. Bia­ya­­nya harus kita tanggung hingga tahun 2033. Uang negara lenyap dalam kasus BLBI dan obligasi re­kapitalisasi.

Bukan hanya itu. Minyak, gas bumi, tembaga, emas, kebun ju­taan hektar, harus kita lepas ke asing.

Sebagian besar pangan ha­rus kita impor. Kota-kota kita di­jajah oleh lobi-lobi otomotif yang membanjiri kota dengan mobil dan motor pribadi.

Kenapa pemerintah pasrah saja?

Pemerintah pusat dan daerah tidak berdaya. Transportasi pu­blik dan rakyat dikorban­kan. Semua itu tidak lepas dari bailout perbankan yang membuat kita meneken LoI IMF dan berbagai ben­tuk liberalisasi lain. Kejaha­tan dan bailout bank di negara se­perti Indonesia terbukti meru­sak ke sektor-sektor lain.

Saya tidak ingin, kasus Century tidak dibuka total, ini akan jadi preseden buruk. Kita sudah gagal da­lam kasus BLBI dan reka­pita­lisasi. Sekarang gagal lagi soal Century. Nah penjahat bank akan ber­pikir, asal punya back up po­litik, saya akan aman-aman saja memainkan bank.

Bagaimana soal dugaan ke­ter­libatan Boediono?

Dokumen-dokumennya sudah jelas dan terbuka. Bagi saya pri­ba­di, Wapres Boediono tidak meng­ambil satu sen pun dari Cen­­­tury. Tapi dia jelas-jelas ter­ma­suk orang yang paling ber­tang­gung jawab soal Century.

Alasannya?

Dia bukan hanya membuat keputusan, dia “memperjuang­kan” di rapat KSSK.

Ada kalangan yang minta di­selesaikan secara hukum saja, tanggapan Anda?

Secara hukum atau politik sa­ma saja buat saya. Yang penting ka­sus ini dibuka sejelas-jelas­nya. Agar menjadi pelajaran bagi pembuat keputusan, jangan ter­lalu mudah mem-bailout bank. Ke­ja­hatan bank di Indo­nesia ini masih primitif mo­dusnya.

Di AS dan Eropa modusnya sudah sa­ngat canggih dengan pro­duk-pro­duk keuangan yang kom­pleks.

Jika kasus Century digan­tung, saya khawatir nanti bakal ada financial wizards yang mem­bo­bol bank tapi tidak kelihatan se­bagai kejahatan. Apa lagi kalau dia punya back up politik. AS, Inggris dan Eropa saja jebol, apa lagi Indonesia.

Apakah kasus ini akan meng­­ganggu konstelasi politik nasional?

Bisa ya, bisa tidak. Kasus ini kan sebenarnya kejahatan bank biasa.

Kalau tidak ada unsur politis, ke­napa banyak yang takut mem­buka Century. Kenapa BPK ber­hen­ti pada layar pertama aliran dana saja.

Kenapa KPK lari tung­gang lang­gang. Masak lembaga se­sakti KPK hanya berani ter­hadap bu Fajriyah yang sakit be­rat, bahkan pernah dibuka (dibe­dah) kepala-nya. Kenapa MK be­lum apa-apa sudah mau lepas ta­ngan? Aneh kan.

Apakah kasus ini meng­un­tungkan beberapa partai yang getol ungkap kasus ini?

Kalau cuma jadi panggung po­litik, tidak ada partai yang diun­tung­kan. Solusi Century simpel kok. Lembaga negara yang sakti-sak­­ti itu, mulai dari Presiden (pe­merintah), DPR, MK, BPK, KPK, ayo buka semua lika-liku dan setiap sen kasus ini. Lalu kita tutup buku dan bergerak maju. [Harian Rakyat Merdeka]