Agung Laksono: Saya Tak Mau Berpolemik Soal Rapor Merah Kabinet

“Saya sudah tanya Pak Kuntoro Mangkusubroto (Kepala UKP4) langsung via telepon. Beliau me­ngatakan,  tidak pernah menye­butkan nama kemen­terian atau kemenko yang rapor merah,” kata Agung Laksono ke­pada Rakyat Merde­ka, kemarin.

Seperti diberitakan, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto te­lah selesai mengevaluasi ki­ner­ja para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II). Dari evaluasi itu, ada menteri koordinator dan se­jumlah menteri yang mem­pe­roleh rapor merah.

Agung Laksono selanjutnya mengatakan, dalam pembicaraan lewat telepon itu, Kuntoro tidak menyebutkan siapa saja menteri yang mendapat rapor merah.

Meski demikian, lanjut Agung sampai saat ini kepala UKP4 be­lum pernah menyebut siapa-siapa menteri yang dapat rapor me­rah itu.

“ Beliau menyerahkan ke Pre­si­den soal data itu. Memang ada ke­kurangan di kementarian-ke­menterian.  Itu yang perlu diper­baiki,” ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Bagaimana perasaan Anda saat mengetahui dari media massa ada menko yang men­dapat rapor merah?

Nggak apa-apa. Saya tidak mau berpolemik soal rapor merah.

Bukankah perlu disebutkan menteri yang dapat rapor merah itu?

Sebaiknya disebut setelah di­serahkan datanya ke Presiden. Biasanya memang begitu. Tapi semua terserah Pak Kuntoro. Se­bab, beliau yang tahu dan  ber­tanggung jawab atas data-data itu. Namun kadang Presiden sendiri juga minta agar data itu  tidak dipublikasikan.

Kenapa?

Karena evaluasi ini tentunya untuk memacu kinerja para ke­men­terian, supaya kementerian itu tahu mana yang belum dila­kukan dan mana yang sudah dila­kukan. Ini baik,  supaya ada per­baikan dan dalam upaya pengen­dalian di bawah. Saya positif thinking saja. Saya juga menja­dikan ini sebagai acuan untuk terus dorong pada kementerian-kementerian di bawah koordinasi saya.

Apa plus minus informasi rapor merah?

Menurut saya bagus-bagus saja. Karena bisa memacu kinerja kementerian, meskipun fatsunnya ke presiden

Apakah masalah rapor merah ini sudah dikomunikasi­kan ke Anda?

Belum ada untuk evaluasi yang terakhir ini. Sebab, saya juga ti­dak tahu apa ada menteri di ba­wah koordinasi saya mendapat ra­por merah.

Menko dapat rapor merah, berarti  gagal melakukan koor­dinasi?

Kami selalu melakukan koor­dinasi dengan  tepat waktu. Kami juga melakukan pengawasan, pengendalian dan monitoring.

Apakah ada aspek politik atas penyampaian rapor me­rah  itu?

Tergantung bagaimana kita memandangnya. Kalau selama ini betul-betul kepada sejauh ma­­na pelaksanaan Inpres dan pro­gram-program pembangunan da­ri masing-masing kemen­terian.

Apakah ada korelasi antara ra­por merah dengan menteri yang kongkalikong dengan DPR?

Saya tidak tahu persis menteri yang kongkalikong itu siapa, sehingga tidak tahu juga kore­lasinya dari dua penilaian itu (UKP4 dan Dipo Alam) saya ti­dak tahu apakah ada korelasi.

Bagaimana dengan menteri-menteri di bawah koordinasi Anda?

Pak Kuntoro tidak menyebut­kan­­­­­nya.  Yang  jelas, Menko ini kan hanya mengkoordinasikan  ber­­ba­gai kementerian. Yang punya pro­gram, termasuk pem­bua­­tan Un­dang-Undang, tetap di kemen­terian.

Apakah semua hasil kerja  menteri di bawah Anda dieva­luasi?

Ya. Saya mendorong terus dari ta­hun ke tahun agar ada perbai­kan. Waktu itu banyak kemen­terian yang disclaimer sesuai ha­sil pemeriksaan BPK. Seka­rang jadi wajar tanpa penge­cualian.

Memang penyerapan angga­ran di Kemenko Kesra bagai­mana?

Penyerapan anggaran tidak ada ma­salah karena sedikit. Yakni hanya se­besar Rp 200 miliar.  Yang triliu­nan rupiah itu tersebar di menteri-men­teri. Karena tugas saya mela­ku­kan pengendalian dan pengawasan.

Parameter penilaian kemen­terian apakah diberitahukan ke Kemenko?

Ya. Dikasihtahu mengenai hal-hal yang kurang dan sebagainya. Tapi untuk terakhir ini saya nggak mau sebut nama kementerian itu karena saya sendiri belum tahu.

Apakah dicek performa 8 ke­men­terian di bawah koordi­nasi Anda?

Ya. Kami juga mengingatkan me­ngenai kinerja mereka. Tapi ala­san mereka adalah lambatnya pen­cairan anggaran mempenga­ruhi ki­nerja kementerian. Kelan­caran ker­ja kementerian sangat didorong dan bergantung pa­da mekanisme pen­cairan ang­garan yang kadang sa­ngat mepet waktunya. Kan ada la­porannya setiap tahun.  Ada kate­go­ri bagus, kurang, dan buruk. [Harian Rakyat Merdeka]