Kurtubi: Presiden Tinggal Keluarkan Perppu, Migas Sebaiknya Di Bawah BUMN

BERITA TERKAIT:

Kusfiardi: Saya Optimis Indonesia Bisa Segera Melakukan Reformasi Pajak yang Lebih Baik

UKT Perguruan Tinggi Harus Minim, Prabowo: Kita Akan Hitung

Prabowo Pastikan Tidak Anti Kritik, asal Objektif

Secepatnya. Presiden pe­rin­tah­kan saja   Biro Hukum, kan beres.

Apa pengganti BP Migas?

Sebaiknya pengganti BP migas itu bentuknya Badan Usa­ha Milik Negara (BUMN). Tu­juannya agar hubungan dengan kontraktor menjadi Bisnis to Bisnis (B to B).

Kalau BUMN berarti di bawah Presiden juga?

Betul, tapi ini beda. Kalau  di ba­wah Kementerian BUMN, ten­tunya di bawah Menteri BUMN dan Presiden. Direkturnya juga bisa dipecat presiden.

Apa untungnya ?

Keuntungannya adalah kita sudah menjalankan pengelolaan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) sesuai dengan konstitusi, se­hingga ada kepastian hukum­nya. Dengan ber­status sebagai BUMN, tentunya bisa diupayakan se­besar-besarnya untuk kemak­muran rakyat.  

Memang berapa besar keun­tu­ngannya bagi negara?

Nilainya luar biasa kalau BUMN dikerahkan untuk kelola mi­gas kita. Prediksi saya, paling tidak bisa mengumpulkan dana dari keka­yaan migas mencapai ri­buan triliun rupiah. Ini bisa dipa­kai untuk pem­bangunan serta per­baikan infras­truktur di seluruh Indonesia.

Mengenai pengelolaannya nanti bagaimana?

Pengelolaannya tentu oleh BUMN. Kontraktor tetap jalan dan be­kerja. Hanya saja mereka men­­jadi kontraktornya BUMN, bu­kan pengusaha terpisah yang mengatur-ngatur. Kita yang meng­atur gas un­tuk dalam negeri berapa dan luar negeri berapa.

Memangnya selama ini ba­gai­­mana?

Selama ini kan kontraktor yang mengatur-ngatur. Lihat saja gas kita saja dijual ke luar negeri de­ngan har­ga murah. Kita hanya da­pat re­mah-remahnya. Keru­gian lain­nya negara  tidak keba­gian gas un­tuk pembangit lis­trik da­lam negeri, se­hingga PLN sam­pai harus meng­­gu­nakan BBM dan menga­lami kerugian besar.

Makanya BUMN ini harus ber­sih-bersih. Bila perlu kalau ada yang korupsi digantung saja atau langsung diadili dengan hu­kuman yang sangat keras. Sebab negara kan sudah mengamanat­kan agar pegawai BUMN bekerja men­sejahterakan rakyat.

Apa kita mampu membuat kilang minyak ?

Ya kita sangat mampu. Nanti kan Pertamina punya dana besar. Itu bisa dialihkan dalam pem­bangunan kilang minyak, sehing­ga kita bisa mencapai swasem­bada BBM tahun mendatang.

Anda yakin begitu?

Ya dong. BUMN adalah milik rak­­yat, maka harus berbisnis un­tuk rakyat.  Harus mengubah diri sen­­­­diri. Jangan mau dijadikan ATM kepentingan politik.

Karyawan BP Migas bagai­mana?

Itu otomatis menjadi karyawan Pertamina, karena perannya diambilalih BUMN ini.  [Harian Rakyat Merdeka]