Wawancara

WAWANCARA

Muhaimin Iskandar: Silakan Demo Tuntut Upah Naik, Tapi Jangan Anarkis & Sweeping

Rabu, 14 November 2012, 09:58 WIB

Muhaimin Iskandar

Buruh Jabodetabek berencana melakukan demo 20 November 2012, menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) menjadi Rp 2,7 juta per bulan.

Menanggapi hal itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin IsÂkanÂdar mennyambut positif.

â€Kita hargai sepanjang tidak meÂlakukan hal-hal yang anarkis dan tidak melakukan aksi sweeÂping yang merugikan kepenÂtingÂan umum,â€™â€™ ujar Muhaimin IsÂkanÂdar kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta.

Pemerintah, lanjut Muhaimin, selalu berkomitmen memÂperÂbaiki kesejahteraan buruh. BukÂÂtinya, usulan KeÂnaikÂan PengÂhasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akhirnya dikabulkan.

Sebelumnya penghasilan yang tidak kena pajak Rp 1,32 juta per buÂlan. Tapi mulai awal 2013 diÂnaikÂkan menjadi Rp 2 juta per bulan (24 juta per tahun).

â€Kita bersyukur, usulan kenaikÂan PTKP yang dicetuskan menÂjelang peringatan Mayday dan isu kenaikan BBM ini akhirnya disetujui. Kenaikan pengÂhaÂsilan tidak kena pajak ini meÂrupakan salah satu strategi peÂmerintah mendorong keseÂjahÂteraan buruh,â€™â€™ paparnya.

Muhaimin berharap, dengan keÂnaikan PTKP ini daya beli peÂkerja/buruh dan masyarakat daÂlam memenuhi kebutuhan hidupÂnya bisa meningkat. Kondisi ini diyakini akan turut mendorong pertumbuhan sektor riil yang mengÂgerakkan perekonomian.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa gunanya itu bila pengÂhasilan buruh masih rendah?

Upah pekerja/buruh di IndoÂnesia memang harus naik secara sigÂnifikan. Ini merupakan salah satu faktor kunci meÂningÂkatkan kesejahteraan pekerja.

Namun harus tetap melalui meÂkanisme survei kebutuhan hidup layak (KHL) dan pemÂbaÂhasan melalui dewan pengupahan di masing-masing daerah.

Makanya, para gubernur beÂserta Dewan Pengupahan Daerah (DeÂpeda) yang belum meneÂtapÂkan UMP 2013 agar memÂperÂcepat pembahasan dan penetapÂanÂnya di daerah masing-masing.

Bagaimana mengenai usulan agar upah minimum di JaboÂdeÂÂtabek Rp 2,7 juta per bulan?

Itu usulan para pekerja dan buÂruh. Namun masih harus melalui proÂses pembahasan di dewan pengÂupahan sebelum ditetapkan masing-masing kepala daerah di kaÂwasan Jabodetabek.

Para kepala daerah memang perÂlu hati-hati, karenÂa harus memÂpertimbangkan berbagai kondisi-kondisi tertentu. Salah satunya, komponen KHL serta diperÂtimÂbangÂkan produkÂtivitas makro, perÂtumÂbuhan ekoÂnomi, konÂdisi pasar kerja dan usaha yang paling tidak mampu (marginal).

Di dewan pengupahan, pihak pemerintah, pekerja/buruh dan pihak pengusaha berdialog menemukan solusi terbaik dalam penetapan UMP, sebelum akhirnya ditetapkan secara resmi oleh gubernur.

Kenapa lama ditetapkan, samÂpai buruh berdemo dulu?

Kami terus melakukan mediasi dengan pengusaha yang menganÂcam akan melakukan lock out dan keluar dari Indonesia.

Mediasi kepada pihak pekerja dan pihak pengusaha terus dilaÂkukan melalui pertemuan-perteÂmuan formal maupun informal dengan perÂwaÂkilan pengusaha dan perwakilan serikat pekerja dan buruh.

Tapi pada intinya, pemerintah berkomitmen meningkatkan keÂseÂjahteraan pekerja/buruh.

Apa langkah konkret yang sudah dilakukan?

Kemenakertrans terus bekerja mempercepat peÂningÂkatan keseÂjahÂteraan pekerja/buruh. Salah satunya adalah usulÂan kenaikan PTKP yang akhirnya terwujud itu. Ini tentu membantu buruh meÂningkatkan keseÂjahÂÂteraan.

Kenaikan PTKP ini sebagai salah satu bagian dari â€œkadoâ€ PeÂmerintah untuk buruh dalam perÂingaÂtakan Mayday lalu. Selain usulÂan kenaikan PTKP, pemeÂrinÂtah pun terus berupaya meningÂkatkan kesejahteraan buruh. MiÂsalnya, menyediakan rumah sakit dan klinik-klinik khusus buruh di kaÂwasan-kawasan industri. [Harian Rakyat Merdeka]