Daerah yang jadi kunjungan pertamanya dimulai dari Kelurahan Pademangan Barat dan Kelurahan Pademangan Timur. Dilanjutkan dengan menyapa warga di kawasan Tanah Tinggi Kota Paris, Jakarta Timur serta kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan, tepatnya di pinggir kali Ciliwung.
Gubernur langsung terjun ke lapangan, menyempatkan meninjau langsung beberapa kampung kumuh di Jakarta. Hal itu dilakukan untuk memetakan permasalahan dan anggaran yang tersedia sebelum masa tahun anggaran 2012 berakhir.
Tidak ada istilah pencapaian 100 hari kerja. Gubernur berkeliling kampung kumuh untuk mengatahui permasalahan yang ada. Sehingga, bisa memutuskan langkah apa yang akan diambil untuk penyelesaiannya. Peninjauan langsung ke lapangan tersebut untuk mengetahui hal apa saja yang dapat segera dikerjakan. Pasalnya masyarakat Jakarta perlu disegarkan dengan tindakan-tindakan lebih konkret dan cepat.
Apalagi, APBD 2012 tinggal hitungan bulan akan berakhir. Sehingga harus ada penyesuaian anggaran yang dibutuhkan dengan program yang dijalankan. Sementara untuk APBD 2013 yang sudah masuk ke DPRD DKI Jakarta akan ditarik kembali untuk disinkronkan dengan program kerja sesuai visi misi Joko Widodo selaku Gubernur DKI Jakarta.
Dalam penanganan masalah kota Jakarta, setiap tahun harus ada kemajuan. Seperti mengenai banjir, setiap tahun harus ada perubahannya sehingga lambat laun banjir tidak ada lagi di Jakarta. Termasuk mengenai kemacetan lalu lintas, pemerintah DKI Jakarta akan menangani secara bertahap. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sudah memiliki konsep penanganannya dan akan disinkronkan dengan konsep yang dimiliki Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Jokowi juga menemui Menteri BUMN dalam upaya menangani masalah kemacetan. Selain itu juga dibicarakan penataan pemukiman kumuh yang ada di kanan-kiri rel. Permasalahan kawasan kumuh harus segera ditata. Ruang terbuka hijau, kampung dengan drainase yang baik, kampung yang punya
septic tank, dan kampung yang ada di ruang publik, serta yang ada ruang ekonominya. Sebuah perkampungan yang layak, nyaman dan sehat untuk dihuni.
Sementara untuk mengatasi masalah banjir, Pemerintah DKI Jakarta akan menjalin sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Penanganan masalah banjir tidak bisa semudah membalik tangan langsung berubah semua, tidak bisa diatasi dalam waktu satu atau dua hari. Maka harapan warga harus dijawab dengan kerja keras.
Mengenai keberadaannya yang baru saja dilantik, menurut Jokowi hal itu tidak akan menjadi masalah dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebab sistem sudah berjalan dan ia tinggal mengikutinya. Kalaupun belum mengenal keseluruhan pejabat yang ada, nantinya perkenalan akan dirajut melalui berbagai rapat rutin.
Salah satu kunci untuk penyelesaian segudang permasalahan kota Jakarta adalah bekerjasama dengan para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan selaku Gubernur, Joko Widodo, beserta wakilnya, Basuki Purnama, tidak khawatir dengan penilaian sejumlah pihak yang menyatakan kesulitannya membina konsolidasi ke dalam birokrasi Pemprov DKI. Yang penting, setiap pejabat harus mampu menjawab dan menyelesaikan persoalan yang ada di tengah masyarakat.
Secara umum, Gubernur DKI Jakarta melihat bahwa seluruh SDM yang dimiliki Pemprov DKI ini cukup profesional dan tidak perlu diragukan lagi. Kualitasnya ke depan akan ditingkatkan agar lebih profesional.
[ald]
BERITA TERKAIT: