Negeri Kanguru Gencar Jadi Pendonor RI Perangi Korupsi

Bantuan selama setahun pe­nuh ini antara lain untuk men­du­kung program pemerintah dalam bidang pendidikan, infrastruktur dan perlindungan sosial.

Tercatat, sejak 2010 Australia meningkatkan bantuannya  sebe­sar 356,2 juta dolar Australia, 2011 sebesar 558 juta dolar Aus­tralia, dan 2012 senilai 578 juta dolar Aus­tralia. Dalam pem­berian bantuan, Australia menempati urutan pertama.

“Masih banyak masyarakat In­donesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pemberian ban­tuan bertujuan membantu un­tuk pe­ningkatan perekonomian Indo­nesia dan diharapkan me­ning­katkan hubungan perda­gangan dan investasi antar dua negara,” kata Kepala Perwakilan AusAID di Indonesia Jacqui De Lacy.

Bantuan tersebut dialokasikan untuk mendukung program pe­me­­­rintah dalam bidang pen­di­di­kan, infrastruktur dan perlin­du­ngan sosial. Dengan rincaian, da­na sektor kesehatan sebesar 17 persen, pendidikan 42 persen, in­frastruktur 26 persen, peme­rin­tahan 7 persen, penang­gu­la­ngan bencana 3 persen dan pro­gram lain-lain 5 persen.

Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg Moriarty menga­ta­kan, sebagai negara tetangga, Australia merasa berkewajiban membantu Indonesia dalam upa­ya reformasi dan peningkatan ke­percayaan publik yang terus me­nurun di berbagai sektor.

Selain dalam bentuk dana, Australia juga memberikan du­kungan dalam kegiatan. Dalam hal dukungan dana salah satunya ikut mensponsori pendaftaran calon pegawai baru yang trans­paran dan kompetitif. Sedangkan bentuk dukungan ke­giatan ikut memproduksi iklan layanan mas­yarakat terkait penga­duan pela­yanan ke Om­budsman.

Bantuan dana tersebut juga akan digunakan untuk menekan korupsi dan membantu Indonesia memperkuat reformasi serta pe­layanan sektor publik  melalui be­berapa kegiatan. “Dukungan da­na yang diberikan selama satu tahun, antara lain juga untuk pro­duksi iklan layanan masyarakat yang informatif,” kata Moriarty  dalam rilisnya saat Konferensi dan Pertemuan Pemangku Kepen­tingan Reformasi Publik di Ge­dung Bappenas, Selasa (28/8).

Menurut Moriarty, nantinya dukungan dana itu disalurkan melalui AusAID agar Indonesia bisa lebih tajam memerangi ko­rupsi dan melakukan tata kelola pemerin­tahan yang lebih baik.

Menurutnya, tata kelola peme­rintahan yang baik merupakan unsur penting dalam melaksa­na­kan pembangunan di sektor in­frastruktur, kesehatan, pem­ba­ngunan pedesaan, tata kelola pe­rekonomian, hukum, dan pe­mi­lihan umum.

Bantuan itu juga akan direali­sa­­sikan dalam bentuk tukar pe­ngalaman dengan sejumlah pakar internasional yang hadir di Ja­karta. “Tujuannya agar ke­per­ca­yaan publik meningkat, dan ko­rupsi di sektor pelayanan pu­blik bisa dihentikan,” ujarnya.

Menteri Pendayagunaan Apa­ratur Negara dan Reformasi Bi­rokrasi (MenPAN dan RB) Azwar Abubakar menjelaskan, bantuan Australia itu tidak hanya untuk rek­ruitmen calon PNS saja, me­lainkan perbaikan birokrasi se­cara global dalam segala bidang.

“Dana itu untuk pembangunan infrastruktur secara global. Ke­mudian dibagi-bagi lagi untuk segala bidang,” kata Azwar.

Indonesia memerlukan waktu agar bisa menyelesaikan reforma­si birokrasi sesuai target. Ia sangat berharap dapat belajar dari Austra­lia dan meyakini negara tetangga akan sangat membantu mem­percepat proses refor­masi birok­rasi serta melenyapkan korupsi.

Soal besarnya jatah yang dite­rima Kementerian PAN dan RB untuk penerimaan CPNS dan re­formasi birokrasi, bekas anggota DPR ini mengaku belum menge­tahuinya secara pasti.

Diakui Azwar, sejak beberapa ta­hun Australia memang menjadi sa­lah satu negara yang sering membantu Indonesia.

Diungkapkan, Australia dulu juga memiliki birokrasi yang kurang bagus sehingga perlu perjuang­an dan waktu untuk memper­bai­kinya. Karena itulah, sebagai ne­gara tetangga, pe­me­rintah Aus­tralia memandang perlu ikut membantu proses pe­mulihan biro­krasi Indonesia.

Soal adanya kepentingan po­litik di balik bantuan tersebut, Azwar meminta kepada se­mua pihak tidak berfikir negatif.

“Kenapa harus takut? Bantuan­nya positif.  Tidak ada intervensi dalam menentukan kebijakan pemerintah. Kita sambut baik perhatian setiap negara tetangga dan negara sahabat. Indonesia menyambut baik negara yang ingin menjalin hubungan baik,” tandas MenPAN.

Siap Awasi Pengelolaannya

Abdul Wahab Dalimunthe, Anggota Komisi II DPR

Komisi II DPR akan mem­beri­kan pengawasan ekstra terhadap hibah dari Australia yang digu­nakan untuk peningkatan pelaya­nan publik, reformasi birokrasi yang dikelola KemenPAN dan RB.

Birokrasi merupakan lahan ba­sah para koruptor untuk menye­lewengkan duit negara. Jangan sampai dana yang digelontorkan untuk membantu pemberantasan korupsi itu justru malah dijadikan lahan dikorupsi.

Hibah yang diberikan Asutralia sangat wajar, karena negara-ne­gara sahabat lainnya pun per­nah memberikan hibah. Tinggal ba­gaimana pemerintah Indonesia mengelolanya secara transparan dan akuntabel. Selain menerima, Indonesia juga sering memberi­kan bantuan dan hibah kepada negara-negara tetangga.  Ini me­nunjukkan betapa eratnya persa­habatan antara negara.

Sejak reformasi, sistem bi­rok­rasi di Indonesia belum sepe­nuhnya mengalami perbaikan. Kini sudah saatnya seluruh bi­rokrasi di semua bidang harus segera diperbaiki. Menghilang­kan korupsi berarti juga harus memperbaiki sistem birokrasi.

Hal lain yang harus diwaspadai ter­hadap bentuk bantuan dari ne­gara asing adalah jangan sampai mempengaruhi pemerin­tah In­do­nesia dalam mengambil ke­bijakan. Pemerintah tidak boleh diintervensi kepentingan pihak asing. [Harian Rakyat Merdeka]