"Konflik Rohingya adalah tragedi kriminal serta pelanggaran HAM berat yang kemudian dikaitan dengan issue SARA. Sepengalaman saya di Myanmar, masyarakat di sana sangat ramah dan anti kekerasan bahkan kriminalitas di antara masyarakatnya saja tidak terlihat sama sekali," ujar Ketua Hubungan Luar Negeri DPP KNPI yang juga Vice Chairman Committee for ASEAN youth Cooperation, KRT. Abhiram Singh Yadav dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi (Sabtu, 11/8).
Sebelumnya, menurut ketua Peradah Indonesia itu, pemerintah Myanmar sendiri menyayangkan adanya pemberitaan terjadinya konflik etnis yang berujung pada konflik agama. Pemerintah Myanmar beranggapan, pertikaian terjadi akibat aksi kriminal di dalam masyarakat yang berujung pada konflik komunal.
"Boleh saja anggapan konflik komunal oleh pemerintah Myanmar, akan tetapi tragedi Rohingya ini telah menimbulan kutukan umat Muslim maupun Umat lintas Agama di berbagai belahan dunia," ungkap Abhiram.
Untuk membuktikan sebenarnya apa yang terjadi, lanjut Abhiram, ini saatnya Pemerintah Myanmar membuka diri terhadap dunia International agar terlaksana investigasi independen oleh PBB ataupun ASEAN.
"Oleh karena itu, saya rasa langkah Jusuf Kalla sudah tepat untuk memimpin hal tersebut dengan pendekatan kemanusiaannya" kata Abhiram.
Abhiram yang pernah mewakili KNPI saat di bawah kepemimpinan Mantan Ketua Umum Dr. Aziz Syamsuddin-Sayed Mulyadi dalam pertemuan ASEAN di Myanmar 2009 silam menyatakan bahwa simpang siur pemberitaan konflik ini terjadi akibat adanya anggapan pemerintah Myanmar yang belum terbuka. Masyarakat internasional kemudian menjadi salah tafsir atas apa yang terjadi di provinsi tersebut.
"Bagi saya, Myanmar adalah salah satu negara terindah yang pernah saya kunjungi. Akan tetapi dibalik keindahan tersebut negara ini sangat tertutup. Apapun kekerasan yang terjadi terhadap kemanusiaan, maka dunia secara luas patut memberi perhatian khusus terhadapnya," tegasnya.
Abhiram menanggapi positif langkah Presiden Myanmar meminta rombongan Indonesia yang dipimpin Ketua Umum PMI Jusuf Kalla, yang merupakan rombongan pertama yang diperbolehkan masuk ke sana, untuk melihat langsung apa yang terjadi di Sitwee, salah satu kota di Rakhine.
"Semoga ini merupakan langkah awal menuju perubahan di Myanmar untuk membuka diri. Dan kami Pemuda Indonesia siap mendukung langkah-langkah yang diperlukan" pungkas Abhiram yang saat ini duduk sebagai Ketua Luar Negeri KNPI di kepemimpinan Taufan EN Rotorasiko.
[dem]
BERITA TERKAIT: