Wawancara

WAWANCARA

Pramono Anung: Semakin Jelas Siapa Pengusul Ruangan Badan Anggaran Itu

Kamis, 19 Januari 2012, 08:41 WIB

Pramono Anung

RMOL. Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengakui tidak mudah mengganti Nining Indra Saleh selaku Sekretaris Jenderal DPR. Sebab, harus melalui proses dan mengikuti prosedur yang ada.

â€œIbu Nining ini kan eselon I A. BeÂliau adalah pejabat tinggi neÂgara, pegawai negeri sipil, biÂrokrasi. Kalau ada keinginan meÂlakukan penggantian maka proÂseÂdurnya tidak gampang, harus ada proses. Misalnya ada usulan dari pimpinan dan sebagainya,â€ kata Pramono Anung, di Jakarta, kemarin.

Menurut bekas Sekjen PDIP itu, pimpinan DPR hingga kini belum membicarakan mengenai hal tersebut. Tapi sudah mengeÂtaÂhui adanya surat teguran dari KeÂtua DPR Marzuki Alie terkait pemÂbangunan ruang Badan AngÂgaran (Banggar) DPR yang meÂnelan biaya Rp 20 miliar.

Isi surat teguran kepada Sekjen DPR seperti apa?

Sebenarnya isi surat tertulis teguran dengan yang disamÂpaiÂkan ketua DPR itu ada hal yang berbeda. Karena dalam surat terÂtulis teguran itu ada empat poin.

Apa saja?

Empat poin itu menurut saya hal positif. Salah satunya, meÂminta kepada Sekjen DPR unÂtuk menolak jika ada permintaan dari alat perlengkapan dewan atau angÂgota yang tidak wajar. Ini berÂkaitan dengan renovasi ruang Banggar.

Apa Banggar DPR Yang meminta ruangan baru itu?

Ada dua surat permintaan dari Banggar, yakni Juli dan Agustus. Intinya Banggar membutuhkan ruangan yang representatif. DaÂlam proses perjalanan terÂmasuk proÂses untuk menentukan dan seÂbagainya ada tiga pihak yang terlibat di dalamnya.

Pertama, Banggar sebagai peÂmakai. Kedua, kesekjenan dalam hal ini Biro Rumah Tangga. KeÂtiga, Badan Urusan Rumah TangÂga (BURT) yang melihat dan mengalokasikan anggaran dan sebagainya. Ini semakin jelas siaÂpa yang meminta untuk diÂadakannya ruangan ini.

Apa ruangan Banggar sebelumnya tidak layak pakai?

Mengenai ruang Banggar yang tidak representatif ini perlu dilaÂkukan perbaikan. Pimpinan mengÂanggap hal ini memang wajar. Tetapi menjadi tidak wajar keÂtika kualitas dan persoalan kurÂsi yang terlalu mahal dan memÂbuat publik marah.

Karena itu, yang dilakukan BaÂdan kehormatan (BK) DPR meÂÂÂnunjukkan bahwa DPR tidak tinggal diam dalam persoalan-perÂsoalan yang mengyangkut ruÂmah tangganya sendiri.

Sehingga pimpinan DPR memÂberikan kewenangan seÂpenuhnya kepada BK tanpa berkeinginan meÂÂlakukan intervensi atau camÂpur tangan untuk mengetahui perÂsoalan sebenarnya.

Apa sudah positif Banggar yang mengusulkan?

Memang ada dalam transkrip rekaman. Kan semua di DPR ini terekam. Dalam transkrip meÂmang ada hal seperti itu. MaÂkaÂnya BK diberikan kewenangan sepenuhnya melakukan peÂnelusuran, apa sih yang terjadi sebenarnya.

Dari awal memang Banggar meminta untuk renovasi ruangan dan ada dua surat dan kita tahu BangÂgar ini salah satu alat kelengÂkapan dewan yang paling lama bekerja di dalam ruangan. Tetapi yang jadi persoalannya ketika ruangan ini dianggap berlebihan.

Harga kursi di ruang BangÂgar yang baru Rp 24 juta per unit, komentar Anda?

Semuanya sedang ditelusuri BK. Biarkan BK bekerja apa yang jadi keputusan BK mengÂikat semuanya, termasuk pimÂpinan.

Pemeriksaan yang dilaÂkuÂkan BK atas permintaan pimÂpinan DPR?

Nggak. BK sekarang punya keÂwenangan sepenuhnya. Tapi dalam menjalankan tugasnya BK selalu berkoordinasi dengan pimÂpinan dewan.

Ketua DPR merangkap sebagai ketua BURT, komentar Anda?

Persoalan Ketua DPR yang sekaÂligus sebagai Ketua BURT menjadi dilema sendiri. Ketua DPR ini sangat sibuk. Pada hari ini (Rabu, 18/1) Ketua DPR seÂdang di Afrika. Dalam banyak proÂses tidak bisa secara langsung untuk mengetahui secara detail.

Dalam persoalan-persoalan seperti renovasi ruang Banggar, pengadaan parfum, kalender, dan seÂbagainya, Ketua BURT dan DPR tidak mengikuti secara detail.

Inilah yang menjadi pemikiran pimpinan dewan untuk melaÂkuÂkan pergantian atau perubahan meÂkanisme agar tidak terjadi seÂperti ini di kemudian hari.

Siapa yang bertanggung jaÂwab dalam proyek ini?

Kan masih diproses. Kita tungÂgu saja hasilnya. [Harian Rakyat Merdeka]