Pegawai Negeri Jawara Transaksi Mencurigakan

BERITA TERKAIT:

Prabowo Bertekad Amankan Kekayaan Negara Demi Rakyat

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

KPK Boyong Land Cruiser dari Rumah Bupati Bekasi Ade Kuswara

Kejagung Garap Sudirman Said Terkait Dugaan Korupsi Petral

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Yang Mencurigakan 148, Yang Dipecat 7

Tujuh pegawai Kementerian Keuangan yang diduga memiliki rekening gendut berdasarkan la­poran Pusat Pelaporan dan An­alisis Transaksi Keuangan (PPA­TK), telah dipecat sebagai Pe­ga­wai Negeri Sipil (PNS).

Sedangkan di kementerian lain, belum terdengar ada PNS yang dipecat lantaran terbukti mela­ku­k­an transaksi haram. Padahal, transaksi mencurigakan yang me­libatkan pegawai negeri sipil (PNS) dari berbagai instansi, menduduki posisi teratas, yakni 148 terlapor atau 50,3 persen. Be­gitulah menurut data PPATK tahun 2011.

Kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemen­te­rian Keuangan Yudi Pramadi, au­dit investigasi internal Ke­men­keu terhadap 33 laporan PPATK membuktikan, tujuh PNS itu me­lakukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas. Tindak lanjutnya berupa pengenaan hu­kuman disiplin. “Tujuh pegawai telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS, bahkan dila­kukan proses hukum,” kata­nya lewat siaran pers.

Yudi menjelaskan, Kemen­te­rian Keuangan telah menerima 86 laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dari PPATK. Se­luruh laporan tersebut, kata dia, telah ditindaklanjuti dan diproses secara profesional.

Menurut Wakil Ketua PPATK Agus Santoso, banyak PNS ber­usia 28 tahun yang terindikasi korupsi. Modusnya, bersama is­tri, para PNS itu mencoba meng­hilangkan jejak harta yang diduga didapat secara haram.

Agus mempertanyakan, apa­kah pimpinan para PNS muda itu tidak pernah melakukan penga­wasan, sehingga anak buahnya mampu meraup uang negara de­ngan ber­bagai cara, kemudian mencucinya.

Menurut Ketua PPATK Mu­ham­mad Yusuf, banyak pelaku tin­dak pidana pencucian uang yang menggunakan rekening pihak ketiga, seperti istri dan anak mereka. “Bahkan, pem­ban­tu­nya.”

Selanjutnya, kata Yusuf, uang hasil tindak pidana tersebut bia­sanya diinvestasikan ke dalam berbagai instrumen keuangan seperti depo­sito atau perusahaan asuransi.

Modus lainnya, lanjut Yusuf, yakni menyalahgunakan APBD de­ngan memindahkannya ke re­kening pribadi bendahara pe­merintahan daerah.

Sebelumnya, PPATK menye­rah­kan sekitar seribu kasus seru­pa yang terjadi di seluruh Indo­ne­sia kepada aparat berwenang. Menurut Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Polri sedang me­nye­lidiki temuan PPATK mengenai rekening jumbo pegawai negeri. “Kasus itu masih dalam penye­lidikan,” ujarnya.

Timur menyampaikan hal itu seusai penandatanganan nota ke­se­pahaman antara Bank Indo­ne­sia, Polri, dan Kejaksaan Agung untuk penanganan kejahatan perbankan di Gedung Sjafrudin Bank Indonesia, Senin, 19 De­sem­ber 2011.

Menurut Timur, kese­pe­ma­ham­an ini akan membantu per­bankan mengungkap kejahatan le­wat bank. “Terkait kasus re­kening gendut ini, kami masih me­lakukan penyelidikan lebih lanjut,” katanya.

Mereka Bekerja Secara Sistematis

Rouf Qusyairi, Sekjen Kaukus Muda Indonesia

Sekjen LSM Kaukus Muda Indonesia (KMI), Rouf Qu­syairi mendesak KPK, Polri dan Kejaksaan Agung serius me­nindaklanjuti laporan PPATK mengenai transaksi men­cu­rigakan tahun 2011.

Rouf curiga, ada modus pe­jabat birokrasi untuk meng­a­mankan dirinya dari jerat ko­rupsi, dengan membentuk tim untuk melakukan negosiasi dengan para pemenang tender, dan menggunakan rekening bawahannya.

“Saya menduga, PNS muda dilibatkan petinggi di atasnya, karena mereka belum cukup me­ngerti sehingga diman­faat­kan,” katanya seusai meng­hadiri acara refleksi akhir tahun KMI di Jakarta, kemarin.

Meski demikian, lanjut Rouf, PNS muda juga menikmati kea­daan tersebut, sehingga menjadi ajang untuk mengumpulkan ke­kayaan dengan cara mudah.

Lantaran itu, dia meminta apa­rat penegak hukum tidak me­lihat PNS muda sebagai ok­num yang melakukan aksi se­cara perorangan. “Mereka tidak be­kerja sendiri, tapi secara sis­te­matis. Mereka ditugasi se­ba­gai kasirnya pada pemenang tender,” kata dia.

Untuk itu, tambah Rouf, KPK harus menyelidiki hasil temuan PPATK segera karena ini per­soalan bangsa yang sangat se­rius. “Percuma mengaku me­la­kukan perang melawan korupsi ka­lau kader muda bangsa ter­jangkit korupsi tidak dibersih­kan,” ujarnya.

Tindak pidana korupsi yang terorganisir dan  sistematik per­lu ditelusuri segera dengan me­libatkan semua pihak, termasuk pengawas di internal kelem­ba­gaan atau departeman. “Di biro­krasi ada pengawasan internal dan eksternal, maka perlu di­maksimalkan perannya.”

Selain itu, penegak hukum juga harus memberikan shock therapy karena modus ini sudah berjalan sejak lama. Salah satu­nya dimulai dari rekrutmen yang bebas korupsi, kolusi dan ne­potisme (KKN).

“Jika KKN tetap ada, lem­baga negara atau departemen bisa menjadi ladang subur dan tum­buh kembangnya para ko­ruptor baru,” katanya.

Yang Penting Tindak Lanjutnya

Nudirman Munir, Anggota Komisi III

Anggota Komisi III DPR Nu­dirman Munir menilai, hasil te­muan PPATK mengenai tran­saksi mencurigakan itu bagus.

Tapi, yang lebih penting ada­lah tindak lanjut penegak hukum terhadap data tersebut. “Se­bagus apa pun data yang diberikan PPATK, kalau tidak ada tindakan, sama juga bo­hong,” katanya.

Dia mengingatkan, KPK, Polri dan Kejaksaan Agung ja­ngan sekadar menerima hasil analisa PPATK. Namun, mesti diteruskan dengan penelusuran ke­pada pemilik rekening-re­kening gendut tersebut.

Menurut Nudirman, PNS pe­milik rekening mencurigakan itu sangat mencoreng semangat pe­merintah menciptakan pe­me­rintahan yang sehat dan bersih. “Satu Gayus Tambunan saja sudah bikin repot, apalagi kalau ada yang lainnya.”

Secara logika, kata Nudirman tidak mungkin PNS muda memiliki uang miliaran rupiah di rekeningnya, karena uang yang mereka miliki bisa dihi­tung dengan besaran gaji dan masa kerja mereka. “Tidak mung­kinlah PNS yang baru ma­suk memiliki uang miliaran ru­piah, itu bisa ditelusuri de­ngan melihat berapa besar gaji mereka selama bekerja,” ujarnya.

Nudirman menambahkan, jika penegak hukum tidak me­lakukan tindakan setelah me­ne­rima laporan hasil analisis PPATK, masyarakat akan mera­gu­kan komitmen penegak hu­kum dalam pemberantasan korupsi.

Selain itu, Nudirman berha­rap lembaga pengawasan yang melekat pada institusi atau departemen bisa bekerja lebih maksimal dalam melihat celah korupsi yang dilakukan PNS.

“Saya khawatir karena satu korps ada timbang rasa dan men­jadi lemah, hal itu dise­babkan adanya kepentingan ber­sama untuk menjaga nama baik institusi mereka,” katanya.

Untuk itu, kata dia, meski ada pengawasan internal, penga­was­an eksternal juga harus di­libatkan. “Pengawas inde­pen­den juga sangat penting, ke­ber­adaan mereka bisa memperkuat sistem pengawasan internal. Tapi, BPK dan BPKP wajib ja­lan dan melakukan pengawasan lebih ketat,” katanya.

Nudirman juga meminta pim­­pinan baru KPK  me­lakukan tugasnya mem­be­ran­tas korupsi, dengan tidak pan­dang bulu. [Harian Rakyat Merdeka]