Kejagung Segera Tuntut 4 Tersangka Level Bawah

BERITA TERKAIT:

Prabowo Bertekad Amankan Kekayaan Negara Demi Rakyat

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

KPK Boyong Land Cruiser dari Rumah Bupati Bekasi Ade Kuswara

Kejagung Garap Sudirman Said Terkait Dugaan Korupsi Petral

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Jumat Tahan 2, Kamis Tahan 2 Lagi

Pada Jumat (4/11) lalu, pe­nyidik Pidana Khusus (Pidus) Kejagung menangkap dan me­nahan dua pejabat BPOM yakni, Siam Subagyo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala Panitia Pengadaan Irmanto Za­mahir Ganin.

Penahanan terhadap keduanya dilakukan penyidik untuk me­mas­tikan tidak terganggunya pe­nyidikan kasus korupsi penga­da­an alat laboratorium Pusat Pe­ngu­jian Obat dan Makanan Nasional BPOM tahun anggaran 2008.

“Mereka ditahan karena ada kekhawatiran akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi pe­r­bua­tan­nya,” ujar Kapuspenkum Ke­ja­gung Noor Rachmad.

Kemudian, pada Kamis (10/11), Kejagung kembali menahan dua tersangka dalam kasus yang sama. Keduanya, adalah rekanan BPOM dalam pengadaan labo­ra­torium itu. Mereka, Direktur PT Ra­mos Jaya Abadi, Surung Hasi­holan Simanjuntak dan Direktur CV Masenda Putra Mandiri, Edi­man Simanjuntak.

“Mereka kita tahan di Rutan Salemba cabang Kejagung, “ ujar Noor Rachmad.

Dari hasil penelusuran pe­nyi­dik  Kejagung, diketahui peru­sa­ha­an Surung mengerjakan satu pa­ket proyek bernilai Rp 13 mi­liar, dan Ediman mengerjakan dua proyek yang nilainya men­ca­pai Rp 43 miliar.

Noor menjelaskan, penahanan ter­hadap Surung dan Ediman me­ru­pakan tindak lanjut penahanan dua pejabat BPOM sebelumnya.

Kedua perusahaan rekanan ter­sebut melakukan tindakan se­pi­­hak yang berakibat selisih har­ga atau kemahalan harga, se­hingga me­ru­gi­kan keuangan ne­gara Rp 10,8 miliar.

Kasus ini bermula pada 2008, ke­t­ika PPOMN-BPOM melak­sa­na­kan pekerjaan pengadaan alat laboratorium yang dibagi dalam empat paket. Untuk paket 1 dan 2, dana pengadaan dari APBN dan berada di bawah Satker Pusat PPOMN BPOM.

Dalam pelak­sa­na­annya kedua perusahaan men­subkontrakkan se­luruh pekerjaan ter­sebut kepa­da PT Bhineka Usa­da Raya (PT BUR), sehingga di­du­ga terja­di penggelembungan harga.

Kejagung pun memperkirakan ke­rugian negara mencapai Rp 10,8 miliar. Nilai itu didapat dari total pro­yek yang dilakukan ba­dan ter­se­but. Pada proyek per­tama se­nilai Rp 45 miliar untuk 66 item de­ngan dugaan kerugian negara mencapai Rp 8 miliar. Kemudian proyek kedua, senilai Rp 15 mi­liar untuk 46 item, de­ngan du­gaan kerugian negara men­capai Rp 2,5 miliar.

Keempat tersangka dijerat de­ngan Pasal 2 dan 3 Undang Un­dang Nomor 31 tahun 1999 se­ba­gaimana diubah dengan Un­dang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tin­dak Pidana Korupsi.

Dorong Tersangka  Terbuka Di Pengadilan

Andi Rio Idris Padjalangi, Anggota Komisi III DPR

Anggota Komisi III DPR Andi Rio Idris Panjalangi men­dorong para tersangka yang akan disidang itu membuka se­mua pihak yang terlibat dalam perkara dugaan korupsi di BPOM tersebut.

Andi curiga, dalam kasus itu tidak hanya empat pelakunya. “Mungkin penyidik kejaksaan hanya bisa jerat empat orang itu. Mestinya penyidik bekerja pro­fesional dan mengungkap se­mua yang terlibat. Nanti di per­si­dangan, para tersangka harus me­ngungkapkan semua siapa yang terlibat,” ujarnya, kemarin.

Politisi Golkar itu mendesak kejaksan agung bisa mengusut se­cara serius kasus tersebut. “Si­lahkan diselidiki siapa saja lagi yang terlibat. Apakah ke atas, ke bawah, ke kiri, ke ka­nan, kemanapun itu bisa di­te­lusuri. Jangan berhenti hanya pada empat orang itu,”ucapnya.

Apabila ada indikasi keter­li­ba­tan penyidik untuk “me­nga­man­kan” pihak-pihak tertentu sehingga tidak ditetapkan seba­gai tersangka, kata Andi, maka penyidik pun harus diselidiki dan dihukum. “

Itu tegas, tidak bo­leh ada per­mainan penyidik di situ. Semua penyidik atau pe­nuntut yang turut bermain harus pula diusut. Kita akan buktikan, apakah be­nar pengawasan di kejaksaan su­dah benar-benar efektif. Jam­was sendiri bilang akan tegas, ya kita lihat setegas apa,” ucapnya.

Jaksa Agung Muda Pengawa­san (Jamwas) Marwan Effendy setuju agar setiap jaksa yang me­­lakukan pelanggaran dibe­ri­kan sanksi. Selain sanksi, upaya pengembangan diri dan pening­ka­tan kemampuan jaksa juga perlu terus dilakukan. Dengan de­mikian, dia berharap masy­a­ra­kat akan percaya terhadap ki­nerja kejaksaan.

“Kami berikan sanksi sesuai pelanggarannya. Bisa sanksi administratif, penurunan pang­kat, pemindahan, pencopotan dan pemecatan sampai pada uru­san pidana. Memang harus tega. Tapi, kami juga mem­be­ri­kan reward bagi jaksa-jaksa yang berprestasi,” ujarnya.

Saat ini, ujar Marwan, tidak ada alasan lagi bagi jaksa untuk bermain curang, memeras, me­nipu, memperjualbelikan per­kara atau pasal-pasal. “Sudah ada renumerasi. Kalau masih suka begitu, kebangetan nama­nya. Yang sudah kelewatan, ya di­pecat saja,” tegasnya.

Sangat Tidak Masuk Akal

Sandi Ebenezer, Anggota Majelis PBHI

Menurut anggota Majelis Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indo­nesia (PBHI) Sandi Ebenezer Si­tungkir, sangat tidak logis apa­bila pelaku kasus korupsi di instansi-instansi negara hanya berkisar pada ketua panitia le­lang pengadaan, pejabat pem­buat komitmen dan pengusaha.

“Tidak mungkin bawahan me­nerima duit dari pengusaha, tanpa sepengetahuan koman­dan­nya. Kasus seperti ini sudah terlalu sering terjadi, tetapi ke­rap dilokalisir hanya menjerat pelaku-pelaku kelas bawah,” katanya, kemarin.

Menurut Sandi, penyidik Ke­jaksaan Agung semestinya bisa membongkar para pelaku lain­nya yang lebih tinggi. Bila tidak dibongkar sampai ke atas, kata dia, patut dicurigai penyidik pun turut bermain dan berupaya melindungi pihak-pihak lain yang terlibat.

“Rata-rata, kasus korupsi yang ditangani kejaksaan itu hanya menyentuh level bawah. Apakah mereka sengaja fo­kus­kan hanya menjerat sekelas pe­jabat lelang. Jika sudah begitu, tentu saja kasusnya tak akan bisa diharapkan terbongkar ke­seluruhan,” ujar Sandi.

Sandi mengingatkan, walau­pun para pelaku sekelas ketua pa­nitia lelang pengadaan dan pe­jabat pembuat komitmen yang tertangkap, bukan berarti para atasannya tidak bisa dije­rat. Dia mendesak Kejaksaan Agung menunjukkan keser­iu­san dengan cara mengusut kasus itu sampai ke level atas.

“Pengadaan seperti itu se­pe­nge­tahuan atasannya. Meskipun atasannya tidak secara langsung terlihat mendapat keuntungan secara material, tapi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bisa diper­gu­­na­kan menjerat mereka juga. Se­bab, dalam pemberian Surat Ke­putusan kepada panitia lelang pengadaan dan pejabat pembuat komitmen, tentu sepengetahuan atasannya. Tanggung jawab melekat juga di situ,” ujarnya.

Sandi pun mengkritik kinerja pe­nyidik kejaksaan yang ter­ke­san suka melokalisir persoalan dan menjerat pelaku-pelaku ting­kat bawah saja. Menurut dia, perilaku penyidik seperti itu pun harus disikapi dengan tegas.

“Tidak boleh diam saja dan sengaja melokalisir hanya di le­vel bawah. Sudah banyak pe­nga­laman bahwa mereka ber­henti di level bawah,” katanya. [Harian Rakyat Merdeka]