Yorrys Raweyai: 10 Tahun Kebijakan Otonomi Khusus Kondisi Papua Tetap Memprihatinkan

Temuan Komnas HAM yang mensinyalir adanya tindakan pe­langgaran HAM dalam pe­na­nganan keamanan Kongres Rak­yat Papua III, 16-19 Oktober lalu,  menambah deretan panjang aksi kekerasan di sana.

Demikian disampaikan Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar, Yorrys Raweyai kepada Rak­­yat Merdeka di Jakarta, ke­marin.

Ironisnya, lanjut anggota Ko­misi I DPR itu, setiap aksi ke­ke­rasan terlibat aparat keamanan, baik pihak Kepolisian maupun TNI. Pada gilirannya, dinamika so­sial, politik, ekonomi dan bu­daya yang berlangsung di ujung timur nusantara itu, lebih identik dengan kekerasan ketimbang upaya peningkatan kesejahte­raan dan kualitas hidup.

”Sungguh sebuah kondisi yang memprihatinkan, meng­ingat 10  tahun pasca dide­ngung­kannya kebijakan Otonomi Khu­sus, kon­disi Tanah Papua tidak jauh ber­beda dengan se­be­lum­nya,’’  curhat Yorrys.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa pemerintah belum m­e­ne­mukan kebijakan yang pas?

Tampaknya seperti itu. Ke­ga­lauan pemerintah belum usai da­lam menentukan kebijakan se­perti apa yang layak diterapkan bagi kondisi Papua saat ini. Ber­bagai forum pemikiran dan kajian diadakan dan sejumlah reko­men­dasi politik diajukan. Tapi tidak membuahkan hasil signifikan bagi terciptanya perubahan dalam tatan­an kehidupan masyarakat Papua.

Apa ini penyebab utama mas­­yarakat Papua meradang?

Ya, betul. Kenyataan inilah yang membuat masyarakat Papua meradang. Konsistensi pena­nga­n­­an tidak pernah sejalan de­ngan niat tulus dan maksud baik pe­merintah yang selama ini di­ge­makan. Aksi represif dan re­aktif yang berlindung di balik ke­dok ke­tegasan dan dan adagium NKRI sebagai harga mati, justru me­­matikan rasa memiliki mas­yarakat Papua terhadap bang­sanya sendiri.

 Aparat negara menutup mata terhadap kondisi anak bangsa­nya sendiri, sehingga masyara­kat Pa­pua mencari perlindungan dan me­nyuarakan aspirasi ke­pada du­nia internasional. Ma­kanya, du­nia internasional lebih lantang ber­suara mengkha­wa­tirkan kon­disi HAM di Papua ketimbang Indonesia.

Artinya Otonomi Khusus bi­sa dikatakan gagal?

Kondisi Papua saat ini adalah wajah kegagalan pemerintah da­lam meng-Indonesia-kan Papua. Solusi damai yang bermuara pada cita-cita untuk mengembalikan har­­kat dan martabat masyarakat Papua hanya sebatas retorika yang hampa makna dan imple­men­tasi.

Sebab, di sisi lain, proses pe­ngem­balian tersebut tidak di­iringi de­ngan konsistensi ke­bijakan yang melandaskan so­lu­sinya pada ke­bijakan Otonomi Khu­sus.

Apa yang diabaikan peme­rin­tah?

Pemerintah cenderung menga­baikan institusi-insitusi sosial, politik dan budaya yang di­ama­natkan Undang-Undang Otono­mi Khusus. Ke­khususan kebija­kan terhadap Papua dipahami secara partikular dan sepihak, se­suai de­ngan ke­pen­tingan peme­rintah pu­sat. Ma­kanya sulit un­tuk dina­fikan bahwa letupan-letupan di­namika kehidupan masyarakat Papua akan selalu berujung pada per­soal­an.

Suara-suara keluh dan ge­lisah hanya akan dimaknai se­bagai ke­bisingan, ketimbang ra­tap­an anak bangsa yang sedang me­nuntut harkat dan martabatnya un­tuk diakui.

Barangkali karena ada ge­rak­an separatisme?

Stigma separatisme mengurai jalan pintas di tengah ke­pu­tus­asaan pemerintah. Separatisme itu pula yang semakin menga­bur­kan sejarah kelam yang tak per­nah terkuak dan terluruskan se­lama puluhan tahun.

Politik sekuritisasi sudah te­lanjur memposisikan masyarakat Pa­pua sebagai musuh. Logika ke-kita-an berangsur hilang tak ber­bekas, digerus pragmatisme pe­nanganan yang tidak pernah ingin mematangkan kesabaran dalam menghadapi riak-riak dan dina­mika yang terjadi dalam keh­i­dupan masyarakat Papua. Kon­disi ini terasa sulit diterima, me­ngingat kebijakan Otonomi Khu­sus telah menyajikan jalan yang manusiawi dalam meng-Indonesia-kan masyarakat Papua.

Apa ini pemberian pemeri­n­tah?

Otonomi Khusus bukan semata pemberian, namun hak yang se­cara inheren terkandung dalam ra­him sosial masyarakat Papua. Substansi Otonomi Khusus me­ne­gaskan bahwa masyarakat Pa­pua adalah bagian integral NKRI. Mereka berhak mendapatkan per­lakuan yang adil dan setara se­ba­gai warga negara. Perlakuan adil dan setara adalah tuntutan utama.    

Ini berarti pendekatan peme­rintah kurang pas?

Pola penanganan yang represif dan reaktif telah terbukti tidak mampu menyelesaikan per­soal­an. Namun hanya menjadikan ada­gium harga mati NKRI se­jalan dengan kemerdekaan yang juga mati. Acap kali aktivitas politik masyarakat Papua hanya menghasilkan tumbal yang justru mencederai tekad dan niat tulus untuk merangkul semua pihak.

Siklus kekerasan dan penindas­an inilah yang membuat bangsa ini te­rus mewarisi beban sejarah yang makin perih dan berat, sarat dengan dendam dan kebencian. Rakyat Papua selalu menjadi objek yang dipersalahkan. Se­men­tara kekuasaan berdiri po­ngah dengan kebenaran yang dilegitimasi sendiri.

Bagaimana solusinya?

Mencermati kondisi saat ini, cu­kuplah kiranya kita menem­patkan persoalan Papua dalam proses penyelesaian yang lebih kom­prehensif. Penyelesaian kom­prehensif akan menafikkan aks-aksi parsial, seperti yang ber­langsung saat ini. Salah satu pro­ses yang mengarah pada kom­pre­hensivitas tersebut adalah me­nge­depankan suasana dialogis da­lam menangani persoalan pa­pua. Dialog membuka ruang re­kon­siliasi kedua belah pihak.

Dinamika sosial, politik, eko­no­mi dan budaya akan direspons se­bagai tawaran awal mengom­promikan sejumlah konsesi po­litik. Hal itulah yang tidak terjadi saat ini. Sebaliknya, pemerintah jus­tru menerapkan strategi ko­lonial dengan cenderung me­me­cah belah persatuan dan kesatuan masyarakat melalui stigma se­paratisme. Kegagalan demi ke­ga­galan dalam menerapkan ke­bi­jakan adalah imbas dari men­ciut­nya potensi dialogis.

Bukankah dengan Otonomi Khusus itu sudah ada dialog?

UU Otonomi Khusus telah me­ngamanatkan peran ins­titu­sio­nal yang bertindak seba­gai per­wa­kilan suara rakyat. Dewan Per­wakilan Rakyat Papua (DPRP) adalah lembaga legislatif yang berperan menjembatani dialog.

Sementara Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga rep­re­sen­tasi kultural produk Otonomi Khusus memberi input pertim­bangan isi dialog yang hen­dak disepakati. Maksimalisa­si peran kedua lembaga tersebut akan menghasilkan kebijakan yang ber­sumber dari kepentingan rak­yat, bukan tafsiran sepihak apa­rat pemerintah pusat.

Dalam suasana dialogis, semua pihak berdiri sama tinggi dan du­duk sama rendah. Tidak ada pi­hak yang lebih dominan atas yang lainnya. Sebab, suasana dialog me­ngandaikan kesetaraan dan ke­samaan kesempatan untuk me­nge­mukakan pendapat.

Hasil dari serangkaian dialog tersebut adalah hasil kesepakat­an ber­sa­ma. Sehingga simpang-siur opini tentang kondisi objek­tif Pa­pua tidak dimanfaatkan pi­hak-pihak tertentu untuk se­ma­kin mem­per­keruh suasana.

Apa Anda yakin kalau dialog dilakukan bisa menyelesaikan persoalan?

Tidak ada persoalan yang tak bisa diurai dan diselesaikan de­ngan baik, selama niat dan ke­hen­dak tulus masih bersarang dalam logika akal sehat. Sepuluh tahun operasi kebijakan Otonomi Khu­sus tidaklah sebanding dengan pu­luhan tahun masa kelam pen­de­ritaan rakyat Papua.

Sementara itu, 25 tahun masa pemberlakuan Otonom Khusus seharusnya me­mantik tidur lelap panjang kita untuk terbangun dan menyadari betapa rentang batas masa itu se­makin dekat. Karena itu, tanpa sua­sana kultural-dia­logis, pen­de­katan kom­pre­hensif, maka re­to­rika tidak cukup mampu me­ngu­rai substansial persoalan hingga terselesaikan dengan baik. Se­la­ma itu pula, kekerasan di Tanah Pa­pua tiada akan pernah usai. [Harian Rakyat Merdeka]