Tapi, pengamat ekonomi-politik Syahganda Nainggolan menyayangkan Presiden SBY yang malah mengangkat wamen untuk menteri yang bukan dari partai politik. Misalnya, Kementerian Perdagangan dimana Gita Wirjawan dan Bayu Krisnamurthi masing-masing sebagai menteri dan wamen.
"Mereka kan profesional. Jadi urgensinya apa, kita
nggak tahu. Kedua, potensi benturan antara wamen dan menteri. Karena seringkali struktur kekuasaan kita ada di tangan menteri. Kalau wamen tidak bisa memposisikan diri, dia bisa di-
by pass oleh para dirjen dan di bawahnya," jelas Syahganda kepada
Rakyat Merdeka Online kemarin (Senin, 17/10).
Atau sebaliknya, yang juga dipertanyakan Syahganda, SBY mengangkat orang politik untuk menteri dan wamen seperti di Kementerian Hukum dan HAM. Karena di mata Syahganda, Denny Indrayana, Stafsus Presiden yang dipercaya mendampingi politisi Demokrat Amir Syamsuddin sebagai menteri juga orang partai.
"Jadi SBY ini salah
design. Sebenarnya hanya itu saja guna wamen. Yang lain sebenarnya, SBY mendorong semangat desentralisasi. Karena peranan kementerian sekarang kan sudah tidak banyak lagi. Beda pada masa Orde Baru yang kewenangannya menumpuk. Pada masa reformasi ini gubernur dan bupati yang banyak berperan. Saat ini hanya lima kementerian yang punya kaki ke daerah sesuai UU Otonomi Daerah," demikian Syahganda.
[ysa]
BERITA TERKAIT: