Julian Aldrin Pasha: SBY Segera Lakukan Evaluasi Kinerja Menteri

“Evaluasi itu untuk melihat progres tiap menteri. Apakah memimpin kementerian secara baik atau buruk,’’ ujarnya’ kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Soal desakan masyarakat agar dilakukan reshuffle kabinet ter­hadap menteri yang diduga ber­masalah, Julian mengatakan, itu semua tergantung Presiden.

Sebelumnya diberitakan,   Men­­­­teri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menjadi sorotan publik.

Andi Mallarangeng disebut-sebut dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games. Sedangkan Muhaimin Iskandar disebut-sebut dalam kasus dugaan suap proyek Per­cepatan Pembangunan Infra­struk­tur Daerah Transmigrasi (PPDIT).

Selain itu, ada juga seorang menteri yang dikabarkan digugat cerai oleh istrinya. Ini juga men­jadi sorotan publik.

Julian Aldrin Pasha selanjutnya mengatakan, melalui kontrak kerja dan pakta integritas akan ter­lihat apa yang menjadi capaian target serta visi-misi yang men­jadi komitmen awal para menteri. Ini penting dilakukan untuk menjaga kinerja masing-masing kemente­rian ke arah yang lebih baik.

Berikut kutipan selengkapnya;

Apa saja yang dievaluasi?

Presiden SBY mengevaluasi ki­nerja menterinya dilengkapi dengan laporan kinerja dari Unit Kerja Presiden bidang Penga­wa­san dan Pengendalian Pembangu­nan (UKP4).

UKP4 akan memberikan upda­ting laporan berdasarkan apa yang dicapai dan prestasi dari tiap kementerian. Hal itu yang men­jadi dasar Presiden menilai ma­sing-masing kementerian.

Apa Presiden tidak melihat dari sisi dugaan korupsi?

Selain laporan dari UKP4, Pre­siden menerima laporan dari men­teri yang bersangkutan me­ngenai kinerja kementerian­nya. Presiden juga mempertim­bang­kan laporan dari Dewan Per­tim­bangan Presiden (Wantim­pres).

Masukan dari UKP4 dan Wan­tim­­pres sifatnya khusus dan dengan pertimbangan itu presi­den akan menilai hasil laporan dari tiap kementerian. Karena tiap menteri akan mempresen­ta­sikan laporan domainnya ke­men­terian­nya masing-masing, di dalam Rapat Kabinet Terbatas atau di­dalam Sidang Paripurna Kabinet. Jadi banyak hal yang menjadi pertimbangan Presiden melihat capaian dari masing-masing ke­menterian.

Capaian apa yang sebe­nar­nya diinginkan Presiden dalam kabinetnya?

Tentu Presiden ingin peme­rin­tahannya berjalan dengan baik dan berhasil. Semenjak dibentuk Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, ada agenda utama yang ingin dijalankan, yaitu pemerintah berjalan dengan mengutamakan pembangunan ekonomi, demo­krasi, dan keadilan.

Apa Presiden melihat ketiga hal itu sudah memuaskan?

Penataan tentu terus dilakukan agar kinerja yang selama ini su­dah dilakukan dengan baik bisa lebih baik lagi. Misalnya dalam proses pemberantasan korupsi, itu sudah menjadi agenda besar pemerintahan SBY-Boediono.

Pemerintah mendorong bila ada pejabat negara yang diindi­kasikan terlibat korupsi agar di­periksa. Apalagi bila bukti hu­kum­nya sudah jelas. Ini bukti salah satu capaian dalam hal penegakan hukum dan pembe­rantasan korupsi.

Bagaimana dengan menteri yang kinerjanya menurun?

Saya belum mendengar tolak ukur yang pasti untuk melihat korelasi positif antara isu yang menerpa sebuah kementerian dengan kinerja di kementerian tersebut.

Kewenangan Presiden untuk menilai atau mengevaluasi se­buah kementerian, tentu ber­da­sar­kan kontrak kinerja dan pakta integritas. Misalnya pakta inte­gritas bisa bermakna integriti, hal yang melekat pada diri seseorang.

Kapan evaluasi itu dilaku­kan?

Memasuki tahun ketiga peme­rin­tahan SBY-Boediono, pasti akan ada evaluasi dari presiden terhadap tiap kementerian.

Adakah reshuffle kabinet?

Saya tidak berhak dan tidak etis berbicara mengenai hal ini karena itu adalah hak prerogatif Pre­siden. Namun yang jelas evaluasi akan dilakukan. Bisa saja akan ada reshuffle dan tidak ada jaminan tidak ada reshuffle, kan tidak ada yang tahu.

O ya, bagaimana dengan men­teri Suharso yang dikabar­kan punya masalah keluarga?

Mengenai Pak Suharso tentu telah dilaporkan kepada Presiden tetapi tidak langsung, melainkan melalui Menteri Sekretaris Ne­gara. Presiden sudah mendengar berita itu. Namun yang jelas Presiden tidak akan berkomentar terhadap hal-hal yang sifatnya pribadi. Apabila menyangkut kinerja kementerian, beliau akan merespons. Tapi ini kan sifatnya pribadi. [rm]