Pusat Studi dan Pendampingan Koperasi Di-launching di UNS

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/zulhidayat-siregar-1'>ZULHIDAYAT SIREGAR</a>
LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR
  • Rabu, 29 Juni 2011, 07:25 WIB
Pusat Studi dan Pendampingan Koperasi Di-<i>launching</i> di UNS
syarif hasan/ist
RMOL. Pusat Studi dan Pendampingan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Masyarakat resmi di-launching di Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta.

Launching ini secara remsi dilakukan Menteri Negara Koperasi dan UKM Syarief Hassan, Selasa siang (28/6).

Ketua PSP UMKM Prof. Totok Mardikamto, dalam sambutannya, mengungkapkan bahwa PSP UMKM didirikan atas kerja dengan Kemenkop dan UKM. Pendirian lembaga ini mengacu pada UU 25/1992 tentang Perkoperasian dan UU 20/2008 tentang UMKM. Di dalam dua UU tersebut dinyatakan perlunya lembaga pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM.

Totok menjelaskan ada dua alasan pihaknya kenapa memberanikan diri mendirikan program studi tersebut.

"Karena sesungguhnya sejak 10 tahun lalu kami sudah punya modal. Pertama kami punya BDS (Business Development services) di lembaga Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Di samping itu pada tahun yang sama kita sudah mulai mengembangkan Progam Pasca Sarjana Penyuluhan Pembangunan. Pada tahun 2008 dari program S2 dikembangkan menjadi progam S3 salah satunya Progam Minat Pemberdayaan Usaha Mikro dan Bisnis Kecil," imbuhnya.

Keberadaan Pusat Studi ini akan didukung semua unit kegiatan yang ada di kampus termasuk semua fakultas yang barang tentu akan melibatkan seluruh civitas akademika yang terdiri dari 33 ribu mahasiswa dan 1.800 dosen maupun guru besar.

Totok menjelaskan, sasaran program PSP UMKM adalah usaha kecil, mikro hingga menengah terutama para pedagang kali lima (PKL), restaurant, dan industri rumah tangga. Tak hanya itu, keberadaan PSP UMKM ini juga bisa menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat terdidik.

Untuk menguatkan argumennya tersebut dimana PSP UMKM juga bisa membuka lowongan kerja, dia membeberkan data koperasi dan umkm. Dia menjelaskan, di Indonesia ada sekitar 51 juta UMKM dan 172 ribu koperasi.

"Setiap 10 koperasi  butuh 1 konsultan bisnis dan setiap 100 UMkM membutuhkan satu konsultan bisnis. Maka sebenarnya tersedia lowongan kerja sebagai konsultan bisnis setengah juta. Ini yang sudah menunggu di lapangan," tambahnya.

"Jadi mahasiswa sebenarnya tidak perlu nenteng ijazah lamar ke sana ke sini. Cukup datang ke kami, kami latih, kami siapkan menjadi pendamping BDS. Peluang kerja sangat terbuka. Dan pendapatannya tergantung aktivis kita. Kalau manfaatnya dirasakan, semakin tinggi, kalau malas ya tidak," tandasnya. [yan]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA