Mohammad Nuh: Hasil Ujian Nasional Dievaluasi Demi Mencari Solusi Perbaikan

 
“Sistem ini sudah baik. Tapi kita membuka diri untuk per­baikan. Nggak mungkin sebuah sistem sempurna selamanya,” ujar Muhammad Nuh.

Hasil UN, lanjutnya, tidak hanya digunakan untuk menentu­kan kelulusan. Tapi juga melihat kualitas pendidikan dan mencari solusi perbaikan.

 â€œKami memetakan pendidikan di Indonesia. Mudah-mudahan ana­li­sanya selesai sebulan. Ke­mudian ditemukan solusi atas berbagai permasalahan pen­didi­kan yang terjadi di sejumlah daerah,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Bagaimana cara memetakan dan membuat analisanya?
Untuk mendapatkan gambaran rinci, Kemendiknas akan mene­lusuri pelaksanaan UN di setiap provinsi dan kabupaten. Tiap sekolah kami melakukan evaluasi mata pelajaran hingga sub pokok bahasan, seperti apa nilainya.

Contohnya, ujian matematika, jumlah soalnya ada 50. Soal no­mor 1 berapa yang benar se­cara nasional. Dari situ, kita dapat mengetahui bagaimana kualitas pembelajaran hingga tiap pokok bahasan di semua sekolah.

Setelah dipetakan seperti itu, Kemendiknas akan menganalisis dan mencari solusi atas persoalan tersebut. Kemudian, kami akan memberikan intervensi kebijakan perbaikan.

Berapa lama analisis itu dila­kukan?
Sekitar sebulan. Saat ini, kami sudah mendapat peta besar untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Namun, analisis detail­nya belum dapat kami selesaikan, karena konsentrasi kami terpe­cah. Kami masih mengerjakan ke­lulusan siswa Sekolah Mene­ngah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD).

Setelah selesai mengerjakan masalah kelulusan, saya yakin analisis detailnya dapat kami selesaikan.

Setelah dianalisis, apa solusi yang akan dilakukan?
Pemerintah telah menganggar­kan Rp 1 miliar per kabupaten/kota untuk upaya perbaikan mutu. Itu salah satu solusi yang akan kami lakukan. Namun, pem­berian dana itu dilakukan dengan membandingkan data hasil UN dengan tingkat kemiskinan, pen­dapatan per kapita, serta besaran Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD).

Persentase kelulusan UN untuk SMA, MA dan SMK cu­kup memuaskan, bagaimana komentar Anda?
Alhamdulillah persentase ke­lulusan siswa SMA, MA dan SMK meningkat 0.18 persen untuk tahun ini. Jadi, angka ke­lulusannya  mencapai 99, 22 persen.

Kalau yang tidak lulus?
Ada 11.443 atau 0,78 persen siswa SMA, MA dan SMK yang tidak lulus UN. Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan ta­hun lalu yang persentase keti­dak­lu­lusannya mencapai 0,96 persen.

Jumlah sekolah yang siswanya 100 persen nggak lulus juga berkurang. Tahun ini hanya ada 5 SMA yang siswanya 100 persen tidak lulus.

Tapi 11.443 orang itu kan cukup banyak?
Kalau dilihat secara mate­matis, 11 ribu siswa yang tidak lulus memang banyak. Namun, jika jumlah itu dibandingkan dengan siswa SMA, SMK dan MA yang mengikiti UN atau 1.476.575 siswa, ya nggak ter­lalu besar dong. Karena itu, kami menyim­pulkan pelaksanaan UN tahun ini sudah cukup bagus dari segi­ hasil maupun pelak­sa­naannya.

Mengenai penghapusan mata pelajaran Pancasila bagai­mana?
Nah, ini perlu saya luruskan. Sebenarnya, pelajaran Pancasila itu tidak pernah dihapuskan. Dalam kurikulum Tahun 2006 yang merupakan terjemahan Undang-undang Sisdiknas tahun 2003, siswa harus mendapat pela­jaran kewarganegaraan, agama dan sebagainya.

Dalam mata pelajaran kewar­ganegaraan itulah materi Pan­casila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dimasukkan. Namanya memang bukan pela­ja­ran Pancasila, tapi pokok-pokok basannya tetap ada. Jadi, kalau dibilang pendidikan Pan­casila dihapus ya nggak benar.   [RM]