Tjahjo Kumolo: Pemberantasan Terorisme Nggak Boleh Kompromistis

“Saat ini aksi terorisme sudah terstruktur dan semakin terbuka. Jadi, Densus harus lebih progresif dan profesional dong,” kata  Sekretaris Jenderal Partai Demo­krasi Indonesia Perjuangan (Sek­jen PDIP), Tjahjo Kumolo,  ke­pada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Menurut Ketua Fraksi PDIP DPR itu, peningkatan peran Densus 88 Anti Teror juga harus menjadi prioritas pemerintah da­lam program bidang politik, hu­kum, dan keamanan, khusus­nya rencana dan strategi Polri dalam jangka pendek.

“Pemerintah harus meningkat­kan kepekaan mata dan telinga, serta mengefektifkan kekuatan teri­torial terpadu dengan melibat­kan aparat kecamatan, kelurahan, hingga RT-RW,” papar anggota Komisi I DPR itu.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kinerja Densus 88 Anti Teror kurang greget ya?
Menurut saya kinerjanya sudah baik. Namun, harus ada pening­katan koordinasi dan perpaduan gerak operasional, teritorial, in­telijen dan pemahaman masalah sosial politik. Sebab, ancaman teroris sudah memasuki tahapan merusak ideologi bangsa, khu­sus­nya empat pilar kebangsaan, yakni NKRI, UUD 1945, Pan­casila 1 Juni, dan kemajemukan bangsa.

Apa langkah yang harus di­la­kukan untuk meningkatkan kinerja Densus?
Peningkatan peran Densus 88 dapat dilakukan melalui penam­ba­han anggaran. Pe­nambahan angga­ran dapat mewu­judkan Densus yang lebih terpadu dan ter­struk­tur. Sebab, penambahan ter­sebut dapat mendu­kung pe­ngem­ba­ngan sum­ber daya manu­sia dan alat-alat pendukung lain­nya. Jadi, Densus siap meng­ha­dapi teroris­me global yang tak lagi berpola pikir konservatif.

Apakah Fraksi PDIP mem­per­­juangkan peningkatan angga­ran tersebut?
Fraksi PDIP akan mendukung penuh peningkatan anggaran untuk Densus. Dengan peningka­tan tersebut kami berharap, Den­sus dan aparat intelijen terpadu lainnya dapat siaga 24 jam dalam mengamankan NKRI. Jadi, ma­syarakat dapat tenang dan tente­ram dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Selain itu?
PDIP juga telah membuat surat perintah siaga kepada seluruh pilar. Kami mengintruksikan ke­pada seluruh anggota partai untuk meningkatan kewaspadaan dan mengantisipasi berbagai perkem­bangan ancaman tehadap empat pilar kebangsaan.

Dalam kondisi seperti ini, apa­kah perlu dikeluarkan ins­truksi siaga terhadap tero­ris­me?
Jangan. Kalau siaga I diumum­kan, akan membuat masyarakat ketakutan. Penanganan terorisme adalah kewajiban negara dan pemerintah. Meski demikian, hal itu harus mendapat dukungan aparat yang terstruktur dan ma­syarakat.

Bagaimana dengan pengua­tan peran intelijen?
Bila intelijen kuat, saya yakin banyak masalah-masalah krusial di negeri ini yang bisa disele­sai­kan. Untuk itu, intelijen harus di­dukung dengan undang-undang yang disepakati bersama. Jadi, pemberantasannya nggak boleh kompromistis. Harus ditindak sampai ke akar-akarnya.

Selain itu, pemimpin intelijen tersebut harus benar-benar faham dan berpengalaman. Kalau pe­mim­pinnya kuat dan mumpuni, tentu organisasinya kuat dan mampu melindungi negara, serta konstitusi NKRI.   [RM]