Langkah Banding ke PT-DKI Tersendat

Usaha untuk membela diri dari jerat hukum yang mengancam Susno terus diperjuangkan bekas Kapolda Jabar ini. Susno yang ke­srimpet perkara dugaan suap penanganan perkara PT Salamah Arowana Lestari (PT SAL) Rp 500 juta dan dugaan korupsi dana pe­ngamanan Pilkada Jabar Rp 8 miliar itu kini tengah menyusun ber­kas memori banding atas putu­san hakim PN Jaksel ke PT-DKI.

Vonis tiga setengah tahun pen­jara berikut denda ganti rugi dana keamanan Pilkada Jabar yang diganjarkan hakim pada Susno dinilai kuasa hukum Susno, Maq­dir Ismail aneh. Ia mengatakan, tuduhan-tuduhan yang di­ala­mat­kan kepada kliennya dalam per­sidangan belum terbukti secara mutlak dilakukan kliennya. 

Oleh sebab itu, ia merasa tidak puas dengan putusan hakim. “Kami memutuskan untuk me­ngajukan banding,” katanya. Na­mun saat ditanya apakah memori banding yang disiapkan kubu Susno telah diajukan ke PT-DKI, Maqdir mengaku langkah terse­but belum dilaksanakan oleh Susno dan tim kuasa hukum yang mendampinginya.

Terganjalnya upaya banding ke PT-DKI, kata dia, dipicu belum diterimanya salinan surat putusan dari PN Jaksel.  Terhambatnya langkah hukum lanjutan Susno ini juga berdampak pada rencana jajaran Div-Binkum Polri ikut memberi pendampingan  alias mem­bela Susno di tingkat banding.

Soalnya beber Maqdir, belum diterimanya salinan putusan PN-Jaksel,  rencana menyerahkan ber­kas dakwaan, pledoi, replik, duplik yang berkaitan dengan perkara Susno pada Div-Binkum Polri juga belum terlaksana. “Ren­­cana koordinasi dengan jajaran Div-Binkum Polri belum bisa terlaksana. Kita masih menunggu salinan putusan dari PN Jaksel,” tuturnya.

Ditanya mengenai alasan me­ngajukan banding ke PT-DKI, Maqdir memastikan,  tersebut dilakukan karena ada celah hu­kum yang luput dari perhatian ha­kim PN-Jaksel dalam memutus per­kara ini. Yang jelas, upaya ban­ding ini  ternyata direspon alias disokong Mabes Polri.

Ka­polri Jenderal Timur Pra­dopo me­lalui Div-Binkum Polri menya­ta­kan kesiapannya  mel­a­ku­kan pem­belaan terhadap Susno yang sebelumnya sempat  ‘dimu­suhi’ in­ternal kepolisian.   

Maqdir mengaku, langkah ke­polisian menyokong usaha Susno didasari penilaian bahwa klien­nya masih aktif sebagai anggota kepolisian. “Dia masih resmi se­ba­gai anggota kepolisian. Oto­matis ia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum,” tuturnya.

Lebih jauh, ia menampik ang­ga­­pan kalau upaya pendam­pi­ngan yang diberikan Polri ter­ha­dap Susno dipicu adanya ko­mit­men atau deal-deal tertentu. “Ti­dak, tidak demikian,” tegasnya seraya menambahkan, tim kuasa hukum Susno memandang lang­kah kepolisian memberi pen­dampingan hukum sebagai usaha yang positif.

Hal senada dikemukakan Ka­div­humas Polri Irjen Anton Bachrul Alam. Bekas Kapolda Jatim ini menilai, langkah jajaran Div-Binkum memberikan pen­dam­pingan hukum atau pem­be­laan dalam proses banding Susno ini dilakukan karena Susno masih tercatat sebagai perwira tinggi aktif kepolisian.

“Semua anggota kepolisian aktif berhak mendapat pembelaan maupun pendampingan hukum dari institusi kepolisian.  Ke­po­lisian memiliki kewajiban untuk memberikan pembelaan hukum pada anggotanya,” terangnya. Apa­lagi sambungnya, Susno merupakan pati Polri aktif yang memiliki andil memajukan ke­polisian.  

Bekas Kapolda Kalsel ini juga menepis anggapan miring seputar diberikannya pendampingan hu­kum dalam proses banding Sus­no. “Semua anggota kepoli­sian berhak mendapatkan pem­be­laan hukum dari institusi,” tegas­nya. 

Lebih jauh menanggapi ren­cana memberikan pendampingan hukum terhadap Susno, kuasa hukum Polri Brigjen Ihza Fadri me­mastikan, Div-Binkum siap melakukan koordinasi dengan Sus­no dan kuasa hukumnya. “Kita siap memberikan pendam­pi­ngan hukum terhadap Pak Susno.”  

Namun sejauhmana teknis dan kesiapan Div-Binkum memberi­kan masukan  dalam memori ban­ding yang akan diajukan Susno ke PT-DKI, bekas Kapolres Jak­bar ini mengaku masih mem­pe­lajari berkas persidangan Susno yang sebelumnya pernah digelar di PN Jaksel.

Kembali pada Maqdir, saat di­ta­nya seputar keuntungan yang bisa dipetik akibat belum did­is­tribusikannya salinan putusan PN Jaksel pada Susno, ia me­ngata­kan, hal ini memberi pe­luang bagi ja­ja­ran Div-Binkum Polri untuk mem­pelajari secara mendetail per­kara yang menyeret kliennya.

Tak Ada Istilah Telat
Bambang Widodo Umar, Pengamat Kepolisian

Lepas dari polemik yang sempat terjadi antara Komjen Susno Duadji versus pucuk pim­pinan Polri sebelumnya, se­bagai perwira tinggi aktif ke­po­lisian Susno punya hak mutlak untuk dibela oleh institusinya. Karenanya, usaha Susno me­ngajukan banding atas putusan PN Jaksel menjadi hak hukum Susno yang mesti dihormati berbagai pihak.

“Kita menantikan langkah kongkrit lanjutan kubu Susno maupun kepolisian dalam pro­ses banding ini,” ujar penga­mat kepolisian Kombes (Purn) Bam­bang Widodo Umar. Me­nurut staf pengajar Fakultas Ilmu Kepolisian Universitas In­donesia ini, pembelaan oleh Div-Binkum atas proses ban­ding yang diajukan Susno men­jadi semacam bentuk islah. Ka­rena apapun alasan­nya, Susno memiliki hak untuk men­da­pat­kan pembelaan dari institusi.  

“Dia masih pati aktif. Di sisi lain, Polri juga punya kewa­ji­ban melindungi anggotanya yang bermasalah dengan hu­kum,” tuturnya. Diartikannya, meski upaya hukum yang di­lalui Susno sering dinilai ber­ten­tangan dengan langkah Pol­ri, toh sebagai bekas Ka­ba­reskrim,  Susno juga memiliki andil dalam membawa Polri menuju arah yang lebih baik.

Apalagi pada kasusnya sen­diri, Bambang bilang, Susno juga punya peran dalam  me­nyingkap kasus mafia hukum yang menggerogoti institusi­nya. “Ada kasus Gayus yang komplek karena selain meli­bat­kan jajaran Dirjen Pajak serta oknum aparat penegak hukum lainnya,” terang dia.

Dengan pandangannya itu, dia menilai kalau diberikannya pen­dampingan hukum pada pro­ses banding Susno tidak men­­jadi masalah. Justru sebalik­­nya menjadi keharusan bagi kepoli­sian. Dia menolak anggapan ka­lau langkah kepolisian mem­berikan pembelaan pada Susno dikategorikan terlambat.

Yang paling pokok dan kru­sial saat ini adalah kesiapan tim kuasa hukum maupun tim Div-Binkum Polri meng­kon­so­li­dasi­kan memori banding yang akan dilayangkan ke PT-DKI.

“Koordinasi intensif antar masing-masing pihak baik Div-Binkum maupun kuasa hukum Susno diharapkan  dapat mem­bawa hasil yang optimal,” im­buhnya.

Sama-Sama Tak Puas
Achmad Yani, Anggota Komisi III DPR

Rencana banding atas pu­tusan majelis hakim PN Jaksel merupakan langkah paling efektif dalam menolak tuduhan tindak pidana yang dilakukan Komjen Susno Duadji. Kendati rencana pengajuan memori ban­ding Susno kalah cepat de­ngan langkah kejaksaan, toh hal tersebut tidak mengganjal proses hukum yang berjalan.

“Di sini kita melihat ada se­macam ketidakpuasan. Kubu Susno merasa tidak puas atas vonis hakim yang dinilai ter­lampau berat. Sementara pihak kejaksaan menilai harus ban­ding karena vonis hakim tidak sesuai dengan tuntutan yang mereka ajukan,” ujar anggota Ko­misi III DPR Achmad Yani.

Biar bagaimanapun, menurut politisi PPP ini, langkah kejak­saan maupun langkah Susno melakukan banding sama-sama diarahkan pada Pengadilan Tinggi (PT)-DKI.

Dengan de­mi­kian lanjutnya, jika ada satu pihak saja yang menga­ju­kan banding hal ini bisa di­ang­gap cukup. Namun ia berasumsi bahwa target atas langkah ban­ding yang dilaku­kan jaksa maupun pihak Susno berbeda targetnya.

“Sama-sama banding tapi tu­juannya berbeda,” ungkapnya. Atas hal ini, dia meminta agar majelis hakim banding pada PT-DKI yang menerima pe­nga­juan memori banding perkara ini bersikap obyektif dalam me­nimbang dan memutus perkara tersebut.

Dia memastikan,  sikap kepo­lisian yang kini bersedia mem­berikan fasilitas pembelaan terhadap Susno sebagai langkah yang harus direspon secara po­sitif. Artinya sambung dia, Polri di bawah komando Jenderal Ti­mur Pradopo menunjukkan iti­kad baik dalam memberikan per­lindungan dan pelayanan kepada anggotanya.

“Paling tidak meski agak sedikit terlambat, komitmen ini menunjukkan bahwa institusi Polri menjunjung hak anggota tiap personil kepolisian meng­ha­dapi kemelut hukum yang ada,” tuturnya. Terbukanya ce­lah ini harap dia, hendaknya bisa dipertahankan sehingga tidak memicu suburnya angga­pan atau kesan ada anggota kepolisian yang disisihkan dari korpsnya.   [RM]