Akhir 2010, Sarana Karya Bukukan Rugi Rp 17 Miliar

Hal ini diketahui dalam Rapat Dengar Pendapat antara PT Sarana Karya (Saka) dan Komisi VI DPR, di Gedung DPR, Ja­karta, Senin lalu.

Dalam risalah RDP PT Saka yang dibacakan langsung Direk­tur Utamanya Syamsul Qamar, terungkap selama 3 tahun terakhir akumulasi kerugian Saka sampai akhir Desember 2010 mencapai Rp 17,158 miliar.

Pada 2008, akumulasi keru­giannya tercatat Rp 16,6 miliar. Tahun  2009 mengalami pening­ka­tan menjadi Rp 16,7 miliar. Pa­da 2010 kerugiannya kembali menanjak menjadi Rp 17 miliar.

“Itu kerugian kumulatif sejak 1987. Penjualannya lebih sedikit dari kapasitas produksi, jadi selalu di bawah break even point,” kata Syamsul Qamar.

Dijelaskan, selama 2008-2011 Saka melakukan upaya pening­katan kinerja perusahaan. Misal­nya, pada 10 April 2008 menan­da­tangani Kerja sama Operasi (KSO) dengan PT Timah untuk jangka waktu 5 tahun, dengan pembagian keuntungan 50 persen, 50 persen.

Semua kegiatan KSO yang dilakukan Timah-Saka, pen­danaannya berasal dari PT Timah sebesar Rp 31,7 miliar. Sedang­kan kontribusi Saka, berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) aspal alam di Lawele dan Kabungka, pelabuhan, peralatan produksi, per­kantoran, dan seluruh karya­wan yang dipekerjakan pada KSO Timah-Saka.

“Meskipun sudah melakukan KSO, kondisi perusahaan tidak juga membaik. Sampai akhir 2010, KSO Timah-Saka masih me­ngalami kerugian akibat target pen­jualan tidak tercapai. Oleh ka­rena itu, April 2010 kegiatan pro­duksi dihentikan sementara. Sejak 1 Agustus 2010 seluruh karyawan perusahaan dikem­balikan pada Sarana Karya,” jelasnya.

Diungkapkan, selama ini permasalahan yang dihadapi Saka datang dari internal maupun eksternal. Di antaranya, usia karyawan sudah non produktif, adanya peraturan daerah yang melarang perdaga­ngan antar pulau dan ekspor aspal curah seperti Perda Kabupaten Buton Nomor 11 Tahun 2007, dan pengadaan sarana prasarana dan peralatan produksi sangat minim, sedangkan teknologi baru untuk pengolahan Asbuton sangat ter­batas. Demikian juga soal perbai­kan mutu dan diseminasi Asbuton memerlukan biaya cukup besar.

“Diperlukan reinvestasi cukup besar, terutama untuk pengadaan alat produksi baru, mengingat alat produksi sebagian besar telah rusak berat. Selain itu akumulasi kerugian sampai akhir Desember 2010 yang mencapai Rp 17 miliar dan besarnya kewajiban perusa­haan keapda karyawan, peme­rin­tah daerah dan pusat membuat perusahaan sulit berkembang,” ujarnya.

Meski demikian, kata dia, Saka tetap berusaha bangkit. Untuk mencapai target rencana kerja perusahaan sampai 2014, saat ini Saka telah melakukan addendum atau restatement terhadap Surat Perjanjian KSO dengan Timah, sehubungan dengan dihenti­kan­nya kegiatan KSO Timah-Saka, dan rencana pengembalian dana Timah sebesar Rp 32,7 miliar.

Terkait kerja sama, Saka melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Asbu­ton Kabungka Curah dengan PT Integrito Glonex Pratama untuk jangka waktu 6 bulan untuk diekspor ke China sebanyak 56 ribu MT. Untuk pengapalan pertama 8 ribu MT akan dilaku­kan pertengahan Maret 2011.

“Kami juga berencana kerja sama dengan beberapa perusa­haan lain di Pulau Buton antara lain, dengan PT Timah, PT Wijaya Karya dan PT Aston Adhi Jaya,” terangnya.

Kemudian hal serupa dilaku­kan dengan PT Integrito Glonex Pratama untuk jangka 5 tahun untuk bisa diekspor ke China sebanyak 50 ribu tin per bulan.

Syamsul menargetkan, total produksi pada 2012 sebanyak 210 ribu ton, lalu 2013 sebanyak 193 ribu ton, dan 2014 sebanyak 100 ribu ton.

Pemerintah juga memasukkan Sarana Karya dalam program privatisasi tahun ini. Saham yang akan dilepas maksimal 100 per­sen melalui metode strategic sales. Privatisasi tersebut telah men­dapat persetujuan dari Ko­mite Privatisasi pada 2010, dan saat ini masih menunggu jadwal pembahasan dengan DPR.

Sarana Karya juga direncana­kan akan diakuisisi Timah pada tahun ini. Namun, menurut Syam­sul, sejauh ini masih dalam pro­ses pembicaraan dan belum ada kesepakatan resmi. Jika nantinya akuisisi jadi dilakukan, kemudian dibangun pabrik pe­ngo­lahan aspal alam, diprediksi akan membutuhkan dana sekitar Rp 400-500 miliar. “Namun kami belum tahu kapan akan direalisa­sikan,” katanya.

Terkait wacana akusisi ini, Deputi Restrukturisasi dan Peren­canaan Strategis Kemen­terian BUMN, Pandu Djajanto menya­takan, akusisi itu cuma salah satu opsi dari privatisasi Saka, guna menga­tasi masalah utama peru­sahaan tersebut yang kesulitan mengembangkan produk. “Itu salah satu alternatif untuk menga­kusisi dengan sesama BUMN,” katanya.

Kalau Merugi Terus Lebih Baik Dijual

Naldy Nazar Haroen, Ketua Umum BUMN Watch

Ketua Umum BUMN Watch, Naldy Nazar Haroen, menilai, privatisasi dan penjualan saham merupakan solusi jitu untuk kelangsungan bisnis PT Sarana Karya.

“Kalau terus mengalami kerugian dan menjadi beban bagi negara lebih baik dijual saja,” katanya, kemarin.

Menurutnya, pemerintah harus lebih intensif menjaga BUMN-BUMN industri strate­gis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, karena selama ini dinilai tidak serius.

“BUMN kita tidak maju, dan selalu kalah bersaing dengan perusahaan swasta. Akibatnya, tidak mempunyai pasar yang jelas. Karena itu, pemerintah harus menghentikan pihak-pihak yang melakukan mono­poli terhadap industri strategis kita,” cetusnya.

BUMN Sakit Harusnya Sering Diperhatikan

Rudy Sukendra Sindapati, Anggota Komisi VI DPR

Pemerintah sebaiknya memikirkan kembali rencana­nya untuk melakukan priva­tisasi terhadap BUMN yang ber­masalah, seperti PT Sarana Karya.

Diperlukan kajian dan audit yang dalam untuk mencari tahu dan menganalisa penyebab dari keugian yang dialami BUMN.

“Bisa jadi, penyebabnya, pemerintah kurang memper­hati­kan dan membina BUMN sakit. Sebaiknya Jangan terbu­ru-buru,” kata Anggota Komisi VI DPR Rudy Sukendra Sin­dapati,  kemarin.

Anggota Fraksi PAN ini menye­salkan, tindakan peme­rintah dalam mengatasi BUMN sakit yang cenderung melaku­kan penjualan saham-saham, tanpa melakukan perbaikan sebe­lumnya. “Kalau seperti ini terus, kekayaan kita akan habis terjual,” ucapnya.

Diakuinya, sampai saat ini Komisi VI DPR belum menye­pa­kati terhadap rencana pri­vatisasi dan penjualan saham-saham PT Sarana Karya, Kertas Padalarang, dan Primissima.

“Kalau benar akan dijual atau diprivatisasi, dengan kondisi Sarana Karya yang selalu merugi, pasti akan sangat murah. Kita masih menunggu data-data lebih lanjut dari Ke­menterian BUMN untuk ber­ge­rak dan memutuskan ke­lan­jutannya,” tandasnya.

Mengeksplorasi Batuan Aspal Alam Di Pulau Buton

Sekilas PT Sarana Karya

PT Sarana Karya merupakan salah satu industri pertam­bangan Aspal Buton yang dibentuk berdasarkan PP No­mor I Tahun 1984 dengan akte notaris Imas Fatimah Nomor 32 tahun 1984.

Bisnis yang dilakukan adalah mengadakan penye­li­dikan, eksplorasi, eksploi­tasi, pengolahan batuan aspal alam di Pulau Buton. Per­dagangan hasil produksi Aspal tersebut dan mengem­bangkan ja­ringan distribusi untuk pasar dalam maupun luar negeri. Mengangkut hasil produksi Aspal untuk dal­am dan luar negeri. Jasa pelabuhan. Kepemilikan sahamnya 100 persen dikuasai negara.

Produksi PT Sarana Karya Berupa Aspal Buton Curah Lawele, Aspal Buton Halus, dan Aspal Buton Granular.

Dalam menjalankan bisnis­nya PT Sarana Karya memiliki tujuan menyedia­kan Aspal Olahan yang ber­mutu tinggi dan siap pakai untuk keperluan Konstruksi jalan dan lainnya yang ber­kaitan dengan pemakaian Aspal.

Untuk mewujudkan tujuan itu PT Sarana Karya mela­kukan inovasi pada sum­ber­daya alam aspal Buton dan memanfaatkan sebesar-besarnya produk-produk aspal Buton untuk Kontruksi jalan. Mengembangkan tek­no­logi produk-produk utama dan sampingan untuk berba­gai tujuan lainnya. Mela­kukan semua kegiatan ber­orientasi pada pelestarian ling­kungan dengan pengen­dalian dampak lingkungan, pemberdayaan serta kesejah­teraan masyarakat sekitar­nya. [RM]