Demikian dikatakan Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo dalam siaran pers yang diterima
Rakyat Merdeka Online malam ini (Selasa, 8/3).
"Dalam pertemuan itu sama sekali tidak bicara soal kabinet atau
reshuffle. Pertemuan lebih membahas masalah prinsip tentang hubungan koalisi dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa," terangnya.
Kalau pertemuan tadi tidak menemukan kesepakatan, lanjutnya, Golkar akan berada di luar koalisi. Namun karena telah terjadi kesepakatan dengan Presiden tentang peran dan kedudukan anggota koalisi untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat tanpa pemaksaan kehendak untuk melanggengkan kekuasaan, Golkar tetap dalam koalisi. Di parlemen Golkar akan tetap kritis pada pemerintah.
"Akan ada perjanjian baru nanti yang akan dibuat. Namun, tetap menjamin adanya ruang perbedaan pendapat. Sikap kritis dilakukan semata-mata demi kesejahteraan rakyat, ekonomi kuat, demokrasi yang sehat dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi," tegasnya.
[zul]
BERITA TERKAIT: