Tekanan kini mengarah ke PT Kereta Api Indonesia dan Kementerian Perhubungan, menyusul dugaan adanya persoalan serius pada sistem operasional dan pengamanan jalur.
Anggota Komisi V DPR Sudjatmiko memastikan pihaknya akan memanggil seluruh stakeholder terkait pada masa sidang mendatang untuk membahas jalur-jalur prioritas yang dinilai rawan kecelakaan.
“Tanggal 13 Mei nanti pada masa sidang awal, kita akan panggil semua stakeholder tadi ya, Kementerian PU, Perhubungan, sama dari Kereta Api,” kata Sudjatmiko kepada wartawan di Gedung DPR, Kamis, 30 April 2026.
Dorongan evaluasi ini menguat setelah muncul indikasi kejanggalan dalam sistem persinyalan. Dalam paparan yang disampaikan, KRL Commuter Line disebut sempat berhenti akibat gangguan namun masih berada di jalur yang akan dilalui KA Argo Bromo Anggrek.
Padahal, dalam sistem interlocking perkeretaapian, sinyal seharusnya otomatis berubah merah saat jalur tidak aman. Namun masinis KA Argo Bromo Anggrek disebut menerima sinyal hijau.
Kondisi itu memunculkan dugaan adanya error sistem persinyalan atau human error dalam pembacaan sinyal. Komisi V menilai persoalan tersebut sangat serius karena terjadi di area stasiun yang seharusnya menjadi pusat kontrol dan titik paling aman dalam operasional kereta.
DPR pun mulai mendorong langkah korektif lebih agresif, termasuk percepatan pembangunan pengamanan di 1.800 perlintasan sebidang serta pemisahan jalur kereta komuter dan jarak jauh melalui skema double-double track.
“Ini momentum,” ujar Sujatmiko.
“Jalur kereta yang melayani komuter dan kereta jarak jauh itu wajib menggunakan double-double track. Jadi terpisah.”
Komisi V menilai kecelakaan yang terus berulang menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh, bukan sekadar respons sementara setiap kali insiden terjadi.
Komisi V DPR mendorong evaluasi besar-besaran terhadap sistem keselamatan kereta api pascakecelakaan di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. 
BERITA TERKAIT: