Politik harmoni ini kembali ditunjukkannya dalam pernyataan kemarin tentang masa depan koalisi, setelah Partai Golkar dan PKS berseberangan dengan Demokrat dalam usul penggunaan hak angket pajak.
"Kalau mendengar pidato SBY kemarin, saya semakin yakin, SBY tetap mendahulukan politik harmoni. Menurunkan tensi antagonisme dengan mitra koalisi terutama Golkar. Sekaligus ini menunjukkan watak
leadership yang memang kompromistik," nilai pengamat komunikasi politik, Gun Gun Heryanto kepada
Rakayat Merdeka Online sesaat lalu (Rabu, 2/3).
Menurut Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, yang juga dosen komunikasi politik Universitas Islam Negeri Jakarta ini, seharusnya bila partai koalisi menyalahi butir-butir
code of conduct yang disepakti bersama partai koalisi, SBY sangat berhak membuat keputusan untuk "bercerai".
Bila butir-butir yang dilanggar partai koalisi adalah tentang kerjasama di eksekutif dan legislatif, SBY berhak langsung menendang partai Golkar dan PKS. Karena dua partai ini tidak sejalan dengan Sekretariat Gabungan partai Pendukung Pemerintah yang menolak hak angket pajak.
[zul]
BERITA TERKAIT: