HAK ANGKET PAJAK

Keluar dari Pemerintah, PKS-Golkar Tak Perlu Tunggu Diusir

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/zulhidayat-siregar-1'>ZULHIDAYAT SIREGAR</a>

LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Selasa, 22 Februari 2011, 16:47 WIB

Keluar dari Pemerintah, PKS-Golkar Tak Perlu Tunggu Diusir

ramadhan pohan/ist

RMOL. Partai Demokrat tidak habis pikir kenapa dua partai koalisi, Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera mendukung pembentukan Hak Angket Perpajakan, berbeda dengan Sekretariat Gabungan Partai Pendukung Pemerintah.

"Kalau ada partai koalisi pemerintah yang mendukung angket itu, itu berarti sudah salah kaprah. Secara pribadi saya sangat kecewa sejumlah politisi yang ada di partai itu. Ini bukan hanya individi saya, tapi 1,2,3,5,6,7 kawan-kawan di Demokrat," kata Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Ramadhan Pohan kepada Rakyat Merdeka Online (Selasa, 22/2).

Karena itu, lanjut anggota Komisi I DPR ini, saat ini Golkar dan PKS sebaiknya instropeksi untuk memikirkan apakah merasa koalisi pemerintahan masih dianggap sebagai tempat yang pas untuk memperjuangkan aspirasi. Kalau memang merasa sudah tidak sejalan, kedua partai itu sebaiknya keluar koalisi.

"Kalau sudah melihat koalisi ini tidak benar dan tidak sejalan, dari pada mengeroceki, kita ikhlas saja kalau mereka menanggap sudah tidak sesuai, kita sudah rela," tandasnya.

Untuk keluar dari koalisi, terangnya, Golkar dan PKS tidak perlu berkilah bahwa itu adalah tergantung Presiden SBY. Menurutnya, dalam politik itu perlu kesadaran politik, jadi tidak perlu menunggu sikap Presiden SBY. "Demokrat tidak punya tradisi mengusir, tapi kedewasaan. Kalau sudah tidak sejalan, kenapa kenapa tunggu Presiden SBY," tegasnya. [zul]