Pencairan JHT Kena Pajak, Ini Tarif dan Ketentuan Lengkapnya

Hal ini penting dipahami agar peserta tidak kaget dengan jumlah dana yang diterima. Program JHT sendiri merupakan bagian dari perlindungan sosial ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. 

Dana ini berasal dari iuran pekerja dan pemberi kerja yang dikumpulkan selama masa kerja, lalu dapat dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apakah Pencairan JHT Kena Pajak?

Mengacu pada ketentuan BPJS Ketenagakerjaan, pencairan JHT memang dikenakan pajak. Pajak tersebut termasuk dalam Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang bersifat final.

Pajak akan langsung dipotong saat pencairan dilakukan. Peserta menerima dana bersih dan tidak perlu lagi melaporkannya dalam SPT Tahunan sebagai tambahan penghasilan.

Besaran pajak yang dikenakan bergantung pada jumlah saldo yang dicairkan, yaitu:

1. Saldo sampai Rp50 juta: dikenakan pajak sebesar 0% (tidak dipotong pajak)
2. Saldo di atas Rp50 juta: dikenakan pajak sebesar 5%

Kebijakan ini memberikan keringanan bagi pekerja dengan saldo JHT kecil agar tetap menerima dana secara utuh. Pemotongan pajak dilakukan secara otomatis oleh BPJS Ketenagakerjaan saat proses pencairan berlangsung. 

Dengan demikian, peserta tidak perlu lagi menghitung atau melaporkan pajak tersebut dalam SPT Tahunan. Ketentuan ini berlaku untuk berbagai kondisi pencairan, baik karena pensiun, mengundurkan diri, maupun PHK.

Meski dikenakan pajak, kebijakan ini tetap memberikan perlindungan bagi pekerja, terutama melalui pembebasan pajak untuk saldo kecil. Hal ini diharapkan dapat membantu pekerja yang membutuhkan dana cepat tanpa terbebani potongan tambahan.

Meskipun tarif pajaknya tergolong ringan, peserta tetap disarankan untuk mengecek saldo JHT sebelum melakukan pencairan. Hal ini penting untuk memperkirakan jumlah dana bersih yang akan diterima.

Di sisi lain, kebijakan pembebasan pajak untuk saldo hingga Rp50 juta menjadi bentuk perlindungan bagi pekerja, khususnya mereka yang membutuhkan dana cepat tanpa tambahan beban potongan.