Pengajuan Hak Angket Pajak Tak Ada Hubungan dengan Koalisi SBY

 
"Kita sih menganggap, hal ini bukan masalah koalisi. Ini masalah objektivitas dalam hal pemberantasan mafia pajak. Kita ingin kasus mafia ini dibereskan secara total tidak sepotong-potong. Kalau nunggu undang-undang direvisi, ya kalau dimajukan pemerintah. Kalau tidak, kapan kelarnya," tegas politisi Partai Golkar Nudirman Munir kepada Rakyat Merdeka Online malam ini (Minggu, 20/2).

Sebelumnya Jurubicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul yang meminta kader Golkar keluar dari Kabinet Indonesia Bersatu II, bila Golkar tidak sejalan dengan Partai Demokrat. Sedangkan Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto akan meminta Presiden SBY menata ulang koalisi, jika Golkar dan PKS tetap mengajukan hak angket, Selasa besok.
 
Partai Golkar memang berkomitmen untuk mengawal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono sampai 2014. Tapi, itu bukan berarti Partai Golkar tidak boleh kritis.

'Terhadap hal-hal tertentu yang menurut kita belum bagus, (Golkar) tetap kritisi. Jadi kita tidak bicara dalam hal koalisi. Kita hanya bicara dalam hal mengkritisi. Itu kan kewajiban. Kalau misalnya, nggak boleh, itu tidak sejalan dengan semangat reformasi," tandas anggota Komisi III DPR ini. [zul]