Bahkan, Demokrat merupakan partai pertama yang mengusung hak konstitusional DPR tersebut.
"Partai koalisi pada awalnya satu suara sepakat. Kita berkomunikasi intensif dan solid di lapangan untuk (pembentukan) hak angket. Kami mengira dari awal, begitu Partai Demokrat ada di depan, ini satu
signal bahwa kita harus bersama-sama," kata Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal dalam
talkshow di
TVOne petang tadi.
Namun, dia mengakui, kemudian ada interupsi dan peringatan dari Partai Demokrat. PKS dan partai lain pun sepakat untuk berkumpul kembali mendiskusikan ihwal usul pembentukan hak angket tersebut.
"Hanya memang manajemen dari Setgab ini memang agak terlambat. Makanya harus ada pembenahan dari segi manajemen Setgab agar antisipatif, lebih visioner. Karena tidak bisa dadakan dengan pertemuan Setgab yang hanya beberapa menit lalu kemudian kita diharuskan berada dalam satu suara," ungkapnya.
"Saya tidak tahu (kenapa Demokrat mundur). Justru sampai hari ini kita masih melakukan klarifisikasi," katanya menambahkan.
[zul]
BERITA TERKAIT: