Bambang Soesatyo: Fraksi Yang Nolak Hak Angket Dicurigai Lindungi Mafia Pajak

“Walau Partai Demokrat boleh mundur. PKB boleh mengekor. Tapi upaya kita membongkar gem­bong mafia pajak dan ja­ri­ngan­nya tidak boleh surut,’’ ujar politi vokal DPR, Bam­­bang Soe­­­satyo, ke­­pada Rak­yat Mer­deka, di Jakarta, kemarin.

Menurut Wakil Bendahara Partai Demokrat itu, kalau ada parpol atau fraksi yang menolak usulan Pan­sus Hak Angket Mafia Pajak, patut dicurigai ada upaya sis­tematis untuk melindungi gem­bong mafia pajak dan me­nutup-nutupi praktik ko­rupsi dan kolusi di elit kekuasaan.

“Mundurnya Fraksi Partai De­mokrat dalam hak angket mafia pajak di DPR merupakan indikasi sikap basa-basi, bahkan terkesan melindungi mafia pajak,’’ ujar anggota Komisi III DPR itu.

Berikut kutipan selengkapnya:

Belakangan ini Partai Golkar punya pandangan bersebe­ra­ngan dengan pemerintah terkait mafia pajak, kenapa?
Sikap dan posisi pemerintah harus jelas dalam perang mela­wan korupsi skala besar yang dikendalikan mafia hukum dan mafia pajak. Sikap tegas peme­rintah harus terlihat nyata oleh rakyat karena kemauan politik memerangi mafia hukum dan mafia pajak mulai diragukan.

Anda  meragukan niat peme­rintah membasmi mafia pajak dan mafia hukum?
Bukan hanya saya, tapi publik yang mulai meragukan. Ketidak­percayaan itu terus meluas karena ambivalensi sikap pemerintah. Sikap dan posisi pemerintah ha­nya wacana dan pernyataan ten­tang penegakan hukum, termasuk pernyataan perang melawan ko­rupsi. Namun, implementasi di lapangan benar-benar tak mampu meyakinkan rakyat. Tak hanya ragu, tapi juga bersikap mendua.

Bisa dijelaskan keraguan itu?
Muncul kesan pemerintah ter­perangkap. Kesan ini menge­muka karena Presiden tidak berani memberi instruksi tegas atau intervensi bagi berjalannya pro­ses hukum skandal Bank Cen­tury serta pengungkapan jaringan mafia pajak.

Saat DPR menginisiasi Hak Angket Mafia Pajak, presiden juga tidak mengerahkan semua kewenangan dan partai pendu­kungnya untuk mendukung ini­siatif DPR itu. Padahal, Gayus Tambunan sudah terang-terangan mengungkap adanya pemain be­sar dalam mafia pajak.

Ada ‘penggembosan’ dari frak­si lain dalam upaya meng­golkan Hak Angket Mafia Pa­jak, ini pertanda  apa?
Walau mereka berupaya meng­gembosi, tapi kami seka­rang boleh bernafas lega. Sebab, saat ini usulan Hak Angket sudah didukung 114 anggota, termasuk 3 pimpinan DPR minus Partai Demokrat.

Itu sudah di tangan Bamus DPR untuk selanjutnya diambil keputusan di sidang Paripurna. Dalam pengambilan keputusan nanti rakyat dapat menilai pihak mana sesungguhnya yang selama ini melindungi mafia pajak dan menutupi praktik korupsi dan kolusi di negara ini. Saya yakin usulan ini tidak bakal terbendung meskipun Demokrat mengancam akan melakukan reshuffle kabinet dan penangkapan kader-kader bermasalah pendukung hak angket mafia pajak.

Ada apa di balik mundurnya Partai Demokrat itu?
Saya menduga mereka baru menyadari bahwa mafia pajak sesungguhnya ada di sekitar me­reka. Sebab, yang namanya mafia dimana pun di seluruh dunia pasti lengket dengan ke­kuasaan atau pengusaha plus penegak hukum.

Tapi Demokrat berkilah jika mereka dikerjain?
 Dikerjai siapa? Wong, seluruh konsep dan inisiatornya mereka. Itu hanya alasan akal-akalan saja. Yang benar sesungguhnya Demo­krat tidak serius alias gertak sambal. Begitu fraksi lain setuju, dia kebingungan sendiri.

Mereka lalu beralasan takut dibelokkan untuk membubarkan Satua Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH). Padahal, itu nggak ada hubu­ngannya. Kita bicara mafia pajak. Bukan mafia hukum, apalagi satgas PMH.  Kita tidak perlu pintar untuk dapat menilai sikap Partai Demokrat yang balik badan itu.

Maksudnya?
Mereka mundur sebagai upaya menghambat DPR membongkar ‘gembong’ mafia pajak.

Anda tak yakin pemerintah punya itikad baik dalam me­nye­lesaikan mafia pajak?    
Berdasarkan struktur dan tra­disi mafia pajak itu, kita me­mang layak untuk pesimistis bahwa organisasi pencuri pajak ini bisa diperangi dalam jangka dekat ini. Apalagi, dari 12 Instruksi Presi­den  itu,  tidak menyinggung ur­gensi penyelidikan oleh sebuah tim independen. Sebab,  penanga­nan semua instruksi itu oleh ins­titusi negara yang sedang menga­lami krisis kepercayaan dari pu­blik, efektivitas 12 instruksi memang layak diragukan.

Kita ingat bahwa Instruksi Presiden tentang penyelesaian kasus Bibit-Chandra tidak dilak­sanakan. Lalu, Instruksi Presiden sebelumnya agar kasus Gayus tuntas dalam tempo 60 hari pun tidak efektif. Apa alasannya bagi kita untuk yakin bahwa 12 ins­truksi terbaru itu akan efektif. Jangan-jangan, yang lebih me­ngemuka politisasi lagi.

Anda tak takut dicap sebagai provokator?
Saya tidak berniat provokatif. Tetapi saya yakin bahwa tekanan publik yang kuat akan mampu mendorong pemerintah lebih te­gas dan berani memerangi mafia pajak. Karena itu, kita jangan berhenti menggunakan hak me­nyatakan pendapat pasca para tokoh agama mengecam peme­rintah.   [RM]