Mustafa Abubakar: Saya Sudah Panggil Semua Direksi KAI Untuk Jelaskan Tabrakan KA di Banjar

 â€œSaya baru saja rapat dengan PT KAI . Saya panggil semua di­reksi ke rumah dinas saya.untuk menga­na­lisa kejadian tabrakan tersebut. Mereka sudah melapor­kan leng­kap kepada saya karena kita mau meng-handle korban, Asuransi sudah beres semua,” kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar kepada Rakyat Mer­deka, Sabtu (29/1) malam.

Atas kejadian tersebut, Mus­tafa telah meminta kepada BHD cs untuk segera menuntaskan problem kereta api. Di antaranya melakukan penggantian sinyal rel kereta api yang kondisinya saat ini jauh dari standar.

“Kemudian saya juga minta untuk sertifikasi atau menyeleksi ulang masinis-masinis yang kelas papan atas dan papan menengah, Harus diberi perhatian pada masi­nis, termasuk tentu memberikan reward dan punishment,” katanya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Selain itu apa saja yang Anda lakukan?
Sinyal rel kereta api  belum me­madai dari standar. Jadi  maneje­men PT KAI  harus betul-betul membenahi itu. Kemudian  ke depan nanti setiap kereta api  ada satu gerbong kosong di belakang lokomotif untuk menjadi buffer. Biasanya kalau ada kejadian itu paling banyak makan korban.

Apa tadi Anda memberikan arahan soal rel KA?
 Ada. Saya minta agar  rel yang sudah melengkung atau anjlok harus diperbaiki atau pergantian. Mengingat ini menyangkut APBN tentu secara bertahaplah. Memang besar sekali investasi yang diperlukan untuk kereta api, makanya kita kerja sama dengan Kementerian Perhubungan. Kita juga mendorong mudah-mu­dahan yang namanya kereta api Jawa dapat segera terwujud untuk meringankan beban jalan raya kita yang banyak sekali truk-truk pengangkut barang. Jadi titik-titk rel kereta api yang dilalui truk dapat segera berkurang agar jauh lebih cepat dan murah. Kemudian kita bicarakan juga soal jalur Kereta Api dari Manggarai ke Bandara Soekarno-Hatta. Ini juga kita kerja sama dengan Kemen­hub, Kementerian BUMN dan beberapa kontraktor atau deve­loper untuk percepat ini.

Apa Anda optimisme Perke­re­taapian menjadi lebih baik de­ngan terpilihnya BHD seba­gai Komisaris Utama?
Kita harapkan ada perbaikan ke depan. Sebab.  kereta api kita ini memang prioritasnya adalah untuk angkutan kalangan kelas ekonomi menengah ke bawah. Itu yang lebih kita tonjolkan. Maka­nya  keuntungan kereta api ini relatif rendah, paling Rp 300 miliar setahun. Bandingkan mi­salnya dengan Angkasa Pura yang bisa Rp 1,3 triliun per tahun.

KA ini memang lebih diutama­kan pada pelayanan, sedangkan  pendekatan komersilnya nomor duakan. Kalau dikatakan misal­nya ada optimisme kereta api masih bisa bangkit, tentu dengan penegasan bahwa  harga tiket itu kita sesuaikan dengan tingkat inflasi dan kemampuan pengguna jasa yang membaik. Sekarang ini kan 4 tahun harga tiket tidak naik, tentu ini jadi beban tambahan bagi kereta api.

Apakah BHD sudah mela­por­kan kekayaannya (LHKPN) ke KPK?
Nanti beliau mengisi juga itu, he-he-he. Biasanya kalau ada per­gantian jabatan, biasanya mengisi juga itu. Kita lihat nanti ya..

Pejabat BUMN yang sudah melaporkan LHKPN berapa persen?
LHKPN kita itu sudah 95 persen. Instansi-instansi lain itu belum ada yang sebanyak itu. Kementerian Kesehatan saja baru sekitar 60-70 persen. Saat Pre­siden sidak ke KPK April 2010, itu angkanya baru 59 persen dari BUMN yang menyerahkan LHKPN. Setelah kita benar-benar genjot sudah berubah menjadi 95 persen. Yang 5 persen lagi itu bukan berarti tidak mau menye­rahkan, banyak hal kendalanya. Misalnya,  ada pejabat di satu kementerian tapi dia merangkap jadi Komisaris di kementerian, sehingga hanya mengisi satu jabatans saja. Jadi, secara keselu­ruhan sudah cukup bagus. Tapi saya ingin 100 persen mengisi LHKPN, Ini yang  saya minta setiap ada pelantikan atau peng­gan­tian pejabat baru di BUMN atau di Kementerian BUMN.

Upaya-upaya apa saja yang  dilakukan Kementerian BUMN untuk mencegah ko­rupsi?
Saya galakkan gerakan bersih. Pertama, kita sangat menekankan supaya LHKPN harus masuk semua. Kedua, kita GCG (Good Corporate Government) jalan terus. Ada pelatihan, ada diskusi-diskusi, ada sinergi  dengan KPK, dengan BPK, BPKP, itu ada kerja sama.

Ketiga, diberlakukan ketat ‘Pakta integritas’. Setiap aksi korporasi tidak boleh keluar dari aturan-aturan yang mengikat mereka sesuai dengan ketentuan perusahaan. Saat dilakukan IPO (Initial Public Offering), kita minta mereka supaya jangan turut serta membeli saham. Karyawan-karyawan atau pejabat-pejabat BUMN itu tidak ikut membeli sa­ham karena ada konflik kepen­tingan. Makanya kita berlakukan Code of Conduct  untuk pejabat BUMN yang terafiliasi dengan Kementerian BUMN itu untuk tidak ikut-iku­tan membeli

Keempat,  kepada pejabat di­minta untuk mengingatkan anak buahnya agar tidak korupsi, se­hingga 2011 ini bisa le­bih meng­gai­rahkan untuk upaya pembe­rantasan korupsi di Kementerian BUMN dan BUMN Kalau masih ada  pejabat BUMN member ke pejabat BUMN,  baik yang mem­berikan atau menerima akan kita tindak. Itu akan kita tegakkan. Jadi semua BUMN saya ajak  bertekad  tidak ada KKN.   [RM]