Sebab, Presiden Prabowo telah berani dan konsisten tengah melakukan perlawanan terbuka terhadap gurita konglomerasi yang selama ini merampok Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia demi menciptakan pemerataan ekonomi.
?Hal itu disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII), Nasrullah Larada dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu, 27 Juni 2026.
?Nasrullah mengungkapkan bahwa langkah geopolitik dan kebijakan strategis yang diambil Prabowo saat ini membuktikan kejeniusannya dalam mengamankan kedaulatan bangsa dari intervensi asing maupun rongrongan para konglomerat hitam di dalam negeri.
?"Begitu kita dengerin (pidato 20 Mei), ternyata perang terbuka Prabowo dengan konglomerat yang selama ini sudah merampok sumber daya alam kita. Siapapun presidennya, kalau kemudian presiden itu punya political will, punya kemauan yang keras untuk bangsa kita ke depan, ya mestinya kita sebagai kader umat harus memberikan dukungan," tegas Nasrullah.
?Lebih lanjut, Nasrullah membeberkan salah satu contoh nyata perampokan kekayaan negara yang kini dilawan habis-habisan oleh pemerintahan Prabowo, yakni modus ekspor ilegal satu pintu yang menguntungkan negara tetangga seperti Singapura, sementara Indonesia hanya dijadikan "sapi perah".
?"Negara yang kecil tiba-tiba menjadi pengekspor ikan hias terbesar sedunia. Kepikiran enggak tuh? Menjadi pengekspor CPO ke luar negeri. Ini kan kita juga kaget. Indonesia menjadi bahan sapi perah, kemudian Singapura yang mengambil kekayaan. Sehingga wajar, ketika Prabowo tanggal 20 Mei pidato menyerang secara terbuka konglomerat yang merampok itu, Singapura yang marah," ungkapnya.
?Di sisi lain, Nasrullah menyayangkan sikap pasif dari kalangan akademisi, pakar ekonomi, dan profesor yang justru terkesan diam dan tidak memberikan pembelaan publik secara masif atas langkah berani Presiden dalam menyelamatkan aset negara ini.
?"Begitu kita kasih permasalahan yang sebenarnya, perampokan yang terjadi di depan mata kita, diam saja. Enggak ada FGD-FGD tentang itu," tegasnya lagi.
?Oleh karena itu, Nasrullah menegaskan bahwa dukungan KB PII murni didasarkan pada political will Presiden yang tulus demi menyelamatkan masa depan bangsa dan mewujudkan pemerataan, bukan karena motif jabatan politik.
?"Saya ngomong begini, saya bukan komisaris, bukan menteri. Saya melihat political will dari seorang presiden yang betul-betul ingin menyelamatkan bangsa kita," pungkasnya.
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
BERITA TERKAIT: