Effendi Simbolon: Pembatasan BBM Bersubsidi Bikin Rakyat Kian Tertindas

“Pembatasan BBM bersub­sidi ini sangat jelas bikin rakyat kian tertindas. Jadi, ini perlu di­cegah,’’ ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR, Effendi Simbolon, ke­pada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Pemerintah berencana memba­tasi BBM bersubsidi yang di­mulai 1 Januari 2011. Tapi, upaya itu harus disetujui Komisi VII DPR yang membidangi masalah energi.

Menurut Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya dan Dana itu, pemerintah belum menyam­paikan secara resmi ke DPR ter­kait keinginan membatasi BBM bersubsidi tersebut.

“Kami belum menerima secara resmi soal pembatasan BBM ber­subsidi itu,” kata Effendi Sim­bolon.

Berikut kutipan selengkapnya:

Rencananya awal De­sem­ber diajukan ke DPR, kenapa belum diserahkan ya?

Mana saya tahu. Yang jelas, secara resmi kami belum menda­patkan usulan dari pemerintah soal pembatasan BBM bersub­sidi itu. Ini kan gaya pemerintah yang tidak pernah secara tegas meng­hormati DPR.

Maksudnya?

Seharusnya setiap perubahan dalam kebijakan dari Undang-undang APBN dibahas dan di­minta persetujuan DPR. Itu hake­kat sebuah sistem penyelengga­raan negara. Kalau ingin ada pe­rubahan dalam kebijakan energi masalah BBM yang bersubsidi, maka itu harus dibicarakan.

Apa Anda menolak dengan pem­batasan tersebut?

Kami Fraksi PDIP DPR secara tegas menolak. Pemerintah tidak jujur. Seharusnya katakan bahwa pemerintah tidak siap menye­diakan premium.

Kalau dilakukan pembatasan, tentu sudah masuk pada ranah-ranah pribadi. Kenapa masyara­kat tidak boleh memilih pre­mium, kenapa harus dipaksa memilih pertamax dan pertamax plus. Itu kan cara pemerintah kong­kalikong dengan Pertamina untuk melukai rakyat. Pembata­san BBM ini sederhana tapi dam­paknya luar biasa.

Pemerintah berdalih kalau BBM disubsidi terus maka ne­gara mengalami kerugian?

Kembali saya minta pemerin­tah harus jujur pada dirinya sen­diri dan kepada rakyat. Apa sih, hakekat dari subsidi itu sendiri. Apakah sebagai sedekah atau donasi. Ini kan harus dimak­nai sebagai sebuah arti stimulasi bagi pertumbuhan ekonomi. Khu­susnya di masyarakat mar­jinal.

Jangan hanya sebagai donasi atau sedekah dari negara atau pe­merintah kepada rakyat. Apakah dengan begitu, rakyat kemudian membutuhkan subsidi itu. Me­reka memang membutuhkan tapi bukan dalam arti mengemis.

Memang siapa yang berhak mendapatkan BBM bersub­sidi?

Mereka yang benar-benar belum mempunyai daya beli yang cukup, sehingga mereka sangat membutuhkan BBM yang ber­subsidi. Jadi, jangan menyalah­kan mereka.

Apa Anda melihat ada mua­tan politis dari pembatasan itu?

Jangan sampai saja, sekarang dilakukan pembatasan, dan me­naikkan harga BBM, tapi mende­kati 2014, harganya diturunkan lagi dua kali, dan diiklankan lagi bahwa ini pembelaan kepada rakyat.

Ini kan tipu-tipu. Seharusnya  masyarakat dari kalangan bawah yang menggunakan motor hen­daknya perlu diperhatikan. Ja­ngan dibatasi menggunakan pre­mium. Lagipula masyarakat meng­gunakan motor karena pe­merintah yang becus menyedia­kan transportasi. [RM]