Rachmawati Soekarnoputri: Pertemuan di Markas Muhammadiyah Nggak Ada Bicara Penggulingan SBY

“Siapa bilang dari pertemuan itu melahirkan adanya isu peng­gu­lingan pemerintah SBY. Isu tersebut keliru besar. Tidak ada pembicaraan seperti itu kok,’’ ujar Ketua Umum Partai Pelopor itu kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

 Dikatakan, tokoh nasional  itu berbicara soal politik bertema “Mengurai Berbagai Proble­ma­tika Bangsa dan Mencari Solu­sinya”.

Yang hadir bekas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR Taufik Kiemas, Ketua Umum Hanura Wiranto, Ketua Mahka­mah Konstitusi Mahfud MD, bekas Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, bekas Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir, pengusaha nasional Sofyan Wanandi, bekas anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rachmawati Soekarno­putri, ekonom Rizal Ramli, dan Ketua Umum PP Muhamma­diyah Din Syamsuddin.

Kemudian pertemuan berlanjut dengan konsolidasi organisasi pemuda dan aktivis kampus di kantor PB Nahdlatul Ulama, Jakarta pada Minggu, (10/10) yang dideklarasikan oleh dekla­rator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi, sehingga santer isu demo besar-besaran yang menargetkan penggulingan Presiden SBY.

Rachmawati selanjutnya me­nga­takan, memang ada tokoh yang mengkritik pemerintah, tapi sifatnya membangun, bukan untuk menggulingkan pemerin­tah SBY.

“Saya kira membicarakan peng­gulingan SBY itu sangat prematur, belum saat­nya. Sebab, posisinya sangat kuat. Tapi ya, itu semua terserah rakyat juga,’’ ujar bekas Watimpres itu.

Berikut kutipan se­leng­kapnya:

Kalau tidak ada pembi­ca­ra­an seperti itu, kok ada isu­nya?
Ya, saya nggak tahu. Saya saja baru dengar dari Anda soal ini. Namanya juga isu kan sumbernya nggak jelas.

Para tokoh itu bicara apa saja?
Ya, macam-macam. Yang jelas, ada kritikan tapi sifatnya mem­bangun untuk kepentingan rakyat banyak.

Hanya seperti itu?
Ya, kami berharap agar peme­rintah menangkap aspirasi dari hati nurani rakyat. Intinya seperti itu.

Bagaimana Anda memaknai ungkapan Rizal Ramli?
Ucapan Pak Rizal yang saya tangkap adalah demokrasinya prosedural. Tapi yang terjadi se­macam demokrasi kriminal. Me­mang kebebasan yang diarti­kan oleh segelintir orang seka­rang ini sebagai suatu kebebasan untuk melakukan apa saja. Baik itu dari pihak upstream maupun dari downstream.

Apa itu saja makna yang Anda tangkap?
 Itu yang saya tangkap. Seperti maraknya anarkisme. Nah, ini kan sebetulnya dimaknai dengan produk liberalisasi terhadap de­mo­krasi. Karena demokrasi kita setelah reformasi, kebablasan.

Soal Petisi 28 yang digalak­kan Adhie Massardi bahwa pemerin­tah SBY perlu diganti?
Ya, boleh-boleh saja permin­taan seperti itu. Orang berpen­dapat begitu kan wajar saja, itu bagian dari alam demokrasi.  Tapi  kalau mau menjatuhkan, ya tunggu dulu, harus ada aturannya, sesuai kons­titusi. Tidak gampang mengganti suatu pemerintah yang sah.

Jadi, Anda tidak setuju deng­an penggulingan?
 Maksudnya kudeta gitu. Kude­tanya bagaimana model­nya, apa kudeta ala Istana atau kudeta jalanan. Saya nggak ngerti mak­sudnya.

Bagi saya, penggulingan peme­rin­tah, itu prematur amat ya.

Mahasiswa mau digiring tu­run ke jalan untuk menggu­ling­kan pe­merintahan pada 20 Oktober mendatang?
Ya, dengar-dengar sih begitu. Itu kan sudah lama gitu-gitu saja. Dari saya jadi Watimpres sudah dengar-dengar begitu.

Saat pertemuan itu, Anda ber­komentar apa?
 Kita semua merasakan seperti TDL naik, itu membebani hajat hidup orang banyak. Saya cuma mengimbau dan urun saran saja agar amanat penderitaan rakyat tetap dipegang.

Selain itu, saya kemukakan soal amburadulnya amandemen konstitusi kita. Seharusnya kita semua anak bangsa ini harus tetap berkomitmen terhadap 4 pilar kebangsaan kita, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.  [RM]