Heru Lelono: SBY Nggak Khawatir Demo 10-10-10 Makanya Tak Dibahas Dalam Kabinet

“Silakan saja demo, ini kan negara demokrasi. Pemerintah melindungi hak-hak kebebasan, dan tidak melarang mengeluar­kan pendapat,” ujar Staf Khusus Presiden Bidang Informasi, Heru Lelono, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya Juru Bicara Petisi 28, Adhie Massardi mengatakan, sejumlah LSM dan aktivis akan melakukan demo besar-besar, 10 Oktober 2010.

“Ini hanya semacam gong pem­buka bagi gerakan penghen­tian politik pencitraan yang kini jadi panglima,” ujar Adhie Massardi, kemarin.

Menurut Adhie, setelah itu akan datang lagi secara berge­lom­bang aksi-aksi massa yang sudah bosan dengan pemerintah yang tidak pro rakyat lagi.

Heru Lelono selanjutnya me­nga­­takan, SBY belum mem­ba­has­nya dengan menteri-men­teri ter­kait mengenai demo tersebut.

Berikut kutipan selengkapnya:

Adanya wacana gerakan be­sar-besaran para aktivis LSM pada 10-10-10, antisipasi apa yang dilakukan Presiden?
Tentu Presiden tidak bisa me­lakukan apa-apa.

Berarti pasif begitu?
Ya, silakan saja, ini kan negara demokrasi. Sebab, pemerintah sudah melindungi hak-hak kebe­basan dengan tidak lagi melarang mengeluarkan pendapat.

Apa Presiden sudah mem­ba­has­nya dalam kabinet  terkait demo yang kabarnya dilaku­kan secara besar-besaran itu?
Tidak ada sama sekali ada pem­bicaraan secara khusus deng­an menteri-menteri terkait. Soal­nya, untuk menjaga keamanan dan ketertiban itu tidak usah di­perintahkan lagi oleh Presiden. Itu otomatis menjadi tugasnya apa­rat keamanan.

Demo ini akan dilakukan agar menghentikan politik pen­citraan, bagaimana tanggapan Anda?
Saya tidak tahu itu. Mungkin ada yang seperti itu. Sebab, poli­tik pencitraan itu baik. Banyak di Pil­kada itu yang mengagungkan pencitraan. Kalau saya pribadi bukan mengkritik tapi mencatat. Jadi, banyak sekali tokoh-tokoh yang maju karena pencitraan.

Apa termasuk SBY?
Saya tegaskan ya, Pak SBY itu tidak peduli deng­an pencitraan. Sebab, beliau mengambil kebija­kan dan ber­bicara tidak ceplas-ceplos.

Lalu SBY masuk kategori apa?
Karakter beliau seperti itu. Saya yakin ka­rena ka­rak­ter itulah be­liau dipilih. Lagipula banyak to­koh-tokoh politisi yang maju jadi kepala daerah hanya penci­traan yang dimiliki.

Biasanya kalau ada demo-demo, apa yang sudah dilaku­kan Presiden?
Beliau selalu tanya ke IOD (Issue Of Day) staf khususnya, terkait isu-isu apa saja yang ada hari ini, kemarin atau besok.

Apa Presiden sudah men­de­ngar adanya gerakan 10-10-10?
Kita tidak pernah membahas karena kita tidak pernah secara khusus ada yang melaporkan itu. Tapi kalau masuk pemberitaan, pastinya tahu. Tapi nggak perlu di­khawatirkan.

Masa nggak khawatir sih?
Ya, tidak. Demo-demo itu kan sudah dilindungi Undang-un­dang. Cuma Presiden mengingat­kan, demokrasi yang baik harus juga taat dengan aturan-aturan hukum. Jadi, silakan mengeluar­kan pendapat. Tapi mengeluar­kan­nya dengan baik sesuai deng­an misinya. Yang paling penting adalah apa yang kita niatkan itu tidak merugikan pihak lain. Nggak boleh seenaknya.

Maksudnya?
Demo-demo diperbolehkan, tapi tetap dalam tataran aturan. Itu harus dipahami. Tanpa pemaha­man seperti itu, demonstran bisa khilaf dan itu bisa melanggar hak orang lain. Jadi, jangan lupa me­ngeluarkan pendapat juga harus melindungi hak-hak orang lain.

Contohnya, jangan memacet­kan jalanan. Kalau orang kaya sih nggak apa apa, dia bisa berhenti di mana saja, seperti kafe. Tapi bagaimana dengan tukang ojek, supir-supir, dan bagaimana deng­an teman kita yang bekerja me­makai motor.

Pasti mereka nggak bisa lewat dan harus berputar nggak karuan, sehingga ongkosnya lebih banyak lagi. Hal yang penting, unjuk rasa itu jangan ditunggangi oleh ke­pentingan-kepentingan go­longan atau kelompok tertentu.

Emang sering seperti itu ya?
Itu hal biasa. Makanya sebe­nar­nya dalam mengemukan pen­dapat itu, tidak harus melalui demo, tapi juga bisa lewat radio, koran, televisi. Itu bisa sebagai wadah untuk membangun demo­krasi dengan memberikan masu­kan kepada pemerintah.  [RM]