Syamsul Maarif: Harga Semen Rp 1 Juta Per Sak Jadi Butuh Dana Yang Banyak

“Saya menjawab, sejauh mata saya memandang tidak melihat ada pembalakan hutan. Begitu juga di balik awan yang menye­limuti puncak bukit itu, saya tidak menemukan pembalakan hutan, tapi tidak tahu di atas­nya,’’ ujar Kepala Badan Nasio­nal Pe­nanggu­langan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif, ke­pada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Begitulah antara lain pem­bicaraan Presiden SBY dengan Syamsul Maarif di Istana, Jakarta, Jumat, ( 8/10) malam.

“Saya sampaikan juga ke Pak SBY bahwa pejabat di Wasior  nggak mau dibilang pemba­lakan hukum penyebab banjir. Sebab, menurut mereka me­mang itu tidak ada illegal logging,’’ ujar­nya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Jadi penyebab banjir ban­dang, bukan gara-gara illegal logging?
Daripada kita menyalahkan, sementara pemda di sana kebe­ra­tan dibilang illegal logging karena tidak ada. Tapi dari ins­tuisi saya, dari pengalaman saya di Maro­wali, mungkin ada illegal logging.    Tapi ini cuma analisis ya.

Apa lagi yang Anda laporkan kepada Presiden?
Saya juga laporkan tentang per­lunya hunian sementara. Bapak Presiden memerintahkan agar segera melakukan perbaikan deng­an melibatkan TNI. Jadi melakukan perbaikan rumah se­mentara penduduk itu dengan skema TNI Masuk Desa. Semen­tara bahan-bahannya harganya mahal, semen saja Rp 1 juta per sak. Jadi, butuh dana yang ba­nyak. Makanya kiat akalin deng­an membawa bahan bangu­nan itu dari Jakarta atau Surabaya deng­an menggunakan kapal laut.

Sejak kapan Anda berada  di Wasior?
Senin (4/10)  sudah ada di sana, bawa bantuan uang. Selasa bawa bantuan lagi setelah staf saya menyampaikan kebutuhan apa yang tidak dimiliki daerah.

Hasil investigasi Anda, be­rapa total kerugian materi dan korban jiwa dari banjir ban­dang ini?
Kemarin saya minta dihitung secara kasar, itu Sekda menga­takan kerugiannya sekitar Rp 1,7 triliun, tapi itu kita belum turun ya, baru perkiraan. Sementara hingga pagi tadi, kami mencatat korban meninggal 102 orang. Sementara yang hilang 70-an orang.

Langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan BNPB untuk penanganan banjir ban­dang Wasior?
Mekanisme yang kita lakukan untuk penanganan bencana di­mana­pun itu, termasuk Wasior yang jauh dari Jakarta itu ber­dasarkan Undang-Undang No­mor 24/2007 tentang Pe­nanggu­langan Bencana bahwa yang ber­tanggungjawab untuk kejadian bencana adalah pemerintah dan pemerintah daerah (pemda). Untuk itu kita membangun meka­nisme yang sesuai otoda bahwa yang pertama kali harus meng­hadapi itu adalah pemda.

Tapi kok ada kesan penanga­nan bencana lambat?
Untuk penanganan bencana itu tidak ada istilah terlambat. Undang-undang kan menegaskan pemda yang pertama hadapi, baru tingkat provinsi merapat untuk mengerahkan potensi yang ada di kabupaten-kabupaten sekitar tempat yang terjadi bencana.

Pemerintah pusat juga dalam waktu yang secepat-cepatnya datang kesana tapi bukan untuk mengambil alih kepentingan bupati atau gubernur, tapi untuk menegakkan kewibawaan me­reka dengan membawa sejumlah bantuan yang ekstrim yang tidak dimiliki daerah tersebut. Jadi ini perlu kita sampaikan, kalau tidak begitu nanti saya kasihan rakyat, merasa tidak diperhatikan peme­rintah, padahal tidak begitu.

Apa saran Presiden untuk mem­bantu korban?
Memang Presiden telah me­me­rintahkan mekanisme penanga­nan bencana alam, yakni pemda setempat yang pertama ber­tanggung jawab, provinsi segera memberikan bantuan yang lain, pusat juga datang memberi se­suatu yang bersifat penting bagi daerah, melibatkan TNI dan Polri. Jadi jika melihat  segi Un­dang-undang dan petunjuk Presi­den itu, apa yang kita lakukan mekanismenya sudah berjalan.

Untuk jangka pendek, apa program prioritas BNPB untuk membantu korban bencana?
Jangka pendek kita adalah membangun kurang lebih 1.000 rumah hunian sementara. Tempat itu nanti harus jauh dari mulut sungai.

Bagaimana dengan upaya re­habilitasi?
Tahap rehabilitasi dan rekons­truksi itu kan setelah tanggap darurat yang rencananya tanggal 18 Oktober 2010 selesai. Nanti kita kirimkan tim verifikasi yang bekerja sama dengan pemda se­tempat untuk melihat mana yang rusak untuk segera di­bangun. Itu semuanya kita hitung anggaran­nya, APBD pemda berapa, pemda provinsi berapa, dan pu­sat be­rapa. Di pusat nanti dibagi-bagi berdasarkan jenis proyek­nya.  [RM]