Agus Harimurti Yudhoyono: Ayo, Duduk Bersama, Kita Musyawarah...

Di Indonesia hanya ada  0,18 persen pengusaha, padahal, agar negara stabil, idealnya mi­nimal dua persen. Yang kaya se­ma­kin kaya, yang mis­kin se­makin miskin dan itu ter­kait dengan biaya birokrasi. Bagai­mana mengatasinya?     

Bagaimana mengatasi biro­kra­si karena birokrasi itu mahal dan kadang-kadang tidak worth it, artinya begitu panjang, begitu mahal untuk sebuah produk atau­pun outcome yang tidak se­padan dengan efforts. Mung­kin ya, arti­nya kita masih harus kerja keras untuk mencapai lebih angka ideal tersebut.

Saya se­pendapat bahwa se­be­tul­nya tidak hanya di Indone­sia tapi negara-negara berkem­bang lain­nya masih mengalami per­ma­­sa­lahan mendasar dengan biro­krasi. Artinya, birokrasi itu ‘kan dibuat sebetulnya untuk mem­­permudah. Tapi kadang-ka­dang, ada komentar kalau bisa di­per­sulit buat apa dipermudah. Tapi saya pikir seloroh-seloroh ini mudah-mudahan bisa mem­ba­wa kita untuk menyadari hal itu.

Sebetulnya birokrasi dibuat untuk mempermudah urusan, un­tuk mempermudah dalam peng­am­bilan keputusan, bukan se­balik­nya. Oleh karena itu, saya lihat pemerintah terus melanjut­kan efforts mereka dalam mela­kukan reformasi birokrasi. Me­mang tidak mudah. Jangankan mengurusi satu Indonesia, saya sebagai komandan pleton saja harus mengurusi 37 orang ter­nyata rumit juga. Ada yang mau­nya begini, ada yang maunya begitu. Ada yang sudah tua, ada yang masih muda. Ya, macam-macam. Ada yang inginnya cepat, ada yang inginnya berproses. Tetapi paling tidak kalau men­talitas ini bisa kita tularkan dari lingkungan terdekat kita, me­mang kelihatannya kapan sam­pai­nya begitu? Tapi saya selalu punya pendapat ataupun prinsip yang saya pegang, “think big, do small, do know.’’

Jadi?
Kita tahu birokrasi harus di­perbaiki, di-reform secara me­nye­luruh, tetapi tidak bisa kita sampai ke sana tanpa melalui proses yang panjang dan tanpa diawali hal-hal yang kecil. Dan kapan mulainya? Sekarang Kalau kita punya kepedulian itu, diling­kungan kita bekerja, di ling­kung­an masyarakat kita. Kita sudah mulai mengenalkan itu. Memper­kenalkan itu dan mudah-mu­dahan etiket menjadi value yang dipedomani oleh masing-masing orang. Dengan demikian kedepan kita tidak lagi men­dengar masa­lah birokrasi yang begitu mahal, hingga kita tidak bisa berusaha dengan baik. Tetapi ada beberapa terobosan yang saya tahu.

Mudah-mudahan dengan ini­siatif-inisiatif semacam itu dan dilakukan di seluruh bidang, ter­masuk di bidang properti, itu akan mengurangi jumlah ataupun durasi waktu memulai usaha ataupun bisnis. Dengan demikian akan ada trust building di antara para calon investor sehingga mereka yakin investasi yang me­reka bawa ke Indonesia betul-betul bisa terwujud. 

Bottom-line-nya adalah awali itu dari kita sendiri, baru kita bisa lebih baik ke depan. Karena me­mang, kalau berpikir secara me­nyeluruh, kadang-kadang top leadership sudah punya policy tapi stag di mana kita tidak tahu. Ada distorsi di tengah-tengahnya, ada deviasi dalam sebuah ke­bijakan. Jadi, itu wajar dalam proses demokratisasi.    

Munculnya konflik an­tar­ins­titusi, misalnya Polri dengan KPK, menimbulkan ketidak­percayaan di kalangan masya­rakat. Menurut Anda, kepe­mim­pinan seperti apa yang di­perlukan rakyat?
Kita perlu melihat secara ob­jek­tif. Kita harus duduk bersama dan cari solusinya sebelum di­lempar ke media, sebelum itu di­lempar ke publik. Berikan pela­jaran yang baik kepada publik. Itu saran saya. Karena, kita semua­nya dalam tahap proses belajar,  kasihan jika masyarakat disuguhi cuplikan-cuplikan ataupun peng­galan-penggalan yang sifatnya hanya clash ataupun konflik. Jadi, pemimpin yang baik tentu­nya yang mengerti masalah, yang memiliki kapasitas, yang memi­liki karakter, sehingga ketika adanya suatu insiden ataupun suatu permasalahan dia bisa menyelesaikan. Kemudian dia juga melihatnya secara utuh, untuk sama-sama mencari solusi­nya. Kita ini pada dasarnya ada­lah bangsa ataupun masyarakat yang senang bermusyawarah. Marilah kita kembali bermu­syawarah sebelum kita lihat ada­nya kekerasan-kekerasan yang tidak perlu.

Mentalitas kita kebanyakan adalah mentalitas meminta  ker­­jaan atau kemudahan. Men­­talitas mencipta belum tum­buh. Bagai­mana mengu­bah keadaan ini?
Kita harus mencari keunikan supaya kita beda dari yang lain dulu. Pertama kita beda dulu. Beda itu tidak cukup, tetapi dengan beda dan unggul. Beda yang unggul, begitu. Misalnya, kita punya sektor tourism yang sangat potensial di negara kita, Bali, Danau Toba, Sulawesi, Kalimantan, dan sebagainya, tapi negara lain juga punya sektor tourism yang baik. Nah, unggulnya bagai­mana? Tentunya dengan me­nyiap­kan berbagai sarana pendu­kungnya. Ada yang dinamakan cluster eco­nomy.

Artinya? Kebetulan waktu itu ada Prof Michael Porter ikut mengajar saya. Beliau menyam­paikan dua jam khusus berbicara tentang Indonesia; tentang “Competitiveness of Macroeco­nomics: Special Case Indonesia”.  Dia melihat sebetulnya Indonesia memiliki peluang yang besar di samping tadi sumber daya alam tetapi juga hal-hal lain yang unik sebetulnya.

Di beberapa negara tingkat kri­minalitas bisa ditekan deng­an problem solving di bidang pro­perti. Malaysia, terlebih lagi Singapura, mengharuskan rakyatnya harus punya rumah.  Bagaimana sikap kita ke depan agar Indonesia lebih baik?
Keamanan dalam konteks ‘K’ besar, ‘S’ besar atau Security itu adalah national security artinya tugas TNI di dalamnya. Tapi kalau ‘k’ kecil keamanan kecil, ketertiban masyarakat, itu adalah tugas polisi. Tapi saya pikir, ini menyangkut kedua-keduanya. Tapi mungkin yang paling dekat adalah ‘k’ kecil, di mana terjadi­nya bisa mengakibatkan krimina­litas dan lain sebagainya.

Saya se­pendapat bahwa peme­nuhan ke­butuhan dasar itu men­jadi para­meter, barometer tingkat civili­zation sebuah bangsa. Artinya sangat luas, cakupannya terma­suk ekonomi di dalamnya. Kalau masyarakat sebuah negara sudah terpenuhi sandang, pangan, dan papannya, maka tentunya dia akan sudah keluar dari konteks kebutuhan dasar tadi itu. 

Bagaimana kita mau baik kalau tidurnya di bawah jembatan atau­pun kalau punya rumah suatu keluarga ada banyak sekali anak­nya tidurnya sampai berjajar-jajar, ada yang di depan pintu ada yang kelewatan depan lemari ada yang segala macam. Kamar man­dinya tidak ada, di luar langsung ke kali. Itu mem­prihatinkan.

Artinya, membangun bangsa, membangun generasi kita, tentu­nya harus berawal dari rumah. Kita selalu bilang bahwa “rumah­ku adalah istanaku”.  

Bagaimana pandangan Anda untuk mewujudkan angkatan ber­senjata yang punya andil men­jadikan Indonesia sebuah bangsa yang disegani?
Da­lam menyiapkan angkatan ber­senjata kita untuk mem­per­kuat instrumen pertahanan, kita harus mandiri. Kita pernah meng­alami masa-masa kelam ketika kita diembargo Amerika Serikat.  Karena kita dianggap melanggar HAM,  Pe­merintah Amerika me­nyetop semua penjualan senjata alutista ke Indonesia. Akhirnya, barang-barang yang kita punya, senjata, pesawat, tank, dsb, men­jadi usang. 

Saat ini kita belum memiliki teknologi yang cukup untuk me­lengkapi itu semua. Tapi, saya juga tidak mengatakan bahwa itu tidak ada sama sekali. Kita memi­liki Pindad, kita punya PAL, Dir­gantara Indo­nesia, dan Dahana.  Kalau kita serius merevitalisasi industri-industri ini, tentu ada harapan untuk kita bisa menuju kemandirian tadi.

Yang kedua, kalau ini kita support dengan financial support mechanism yang pas begitu  atau yang sesuai, maka me­reka akan tumbuh. Jadi ada divisi Litbang bukan menjadi divisi yang sulit berkembang. Artinya, benar-benar penelitian pengembangan research and development. Betul-betul me­reka bisa mewadahi para researcher kita yang jago-jago.   [RM]