Namanya "nikah batin." Konon, menurut keterangan para korban, prosesnya tidak membutuhkan wali, saksi, penghulu, buku nikah, ataupun resepsi. Simpel dan bisa langsung gituan.
Cukup menyebut nama, berjabat tangan, lalu... selesai! Status langsung berubah menjadi "suami-istri" menurut versi pelaku. Kalau memang semudah itu, Kantor Urusan Agama (KUA) mungkin sudah lama berubah fungsi menjadi tempat legalisasi salaman nasional.
Inilah dugaan modus kini sedang diselidiki Polresta Samarinda. Seorang pengajar sekaligus pimpinan pondok pesantren diduga memanfaatkan kedudukannya untuk menanamkan doktrin kepada santriwati. Sebagian di antaranya masih di bawah umur. Korban diyakinkan, setelah ritual yang disebut "nikah batin" dilakukan, maka segala permintaan pelaku, mulai dari pijatan hingga dugaan tindakan kekerasan seksual, merupakan kewajiban seorang istri kepada suaminya.
Sulit dipercaya?
Justru itulah mengapa modus seperti ini begitu mengerikan. Ia tidak mengandalkan ancaman senjata. Ia diduga memanfaatkan sesuatu jauh lebih kuat, kepercayaan. Ketika seorang guru diposisikan sebagai sosok yang harus dipatuhi tanpa bertanya, logika perlahan diparkir. Sementara rasa takut mengambil alih kemudi.
TRC PPA Kaltim mencatat enam korban telah menyampaikan laporan kepada mereka. Hingga akhir Juni 2026, empat korban sudah resmi melapor ke kepolisian. Rentang waktunya pun tidak sebentar. Ada dugaan peristiwa berlangsung sejak 2018 hingga 2022. Sementara korban lain mengaku mengalaminya pada 2024. Beberapa memilih kabur dari pondok sekitar pukul tiga dini hari, meninggalkan tas, pakaian, bahkan mimpi mereka menjadi santri salehah. Yang mereka bawa hanyalah ketakutan dan trauma.
Ketua TRC PPA Kaltim, Rina Zainun mengungkapkan, para korban menceritakan adanya doktrin mengenai "nikah batin". Mereka diyakinkan, tindakan tertentu menjadi halal setelah ritual tersebut dilakukan. Kalimat itu mungkin hanya beberapa detik diucapkan, tetapi dampaknya menghantam kehidupan korban selama bertahun-tahun.
Ironisnya, kisah ini bukan satu-satunya.
Di Kutai Kartanegara, Ponpes Ibadurrahman Tenggarong Seberang juga diterpa dugaan praktik serupa. Sedikitnya 11 santriwati alumni akhirnya memberanikan diri berbicara setelah sekian lama memilih diam. Lagi-lagi muncul dugaan manipulasi ajaran agama melalui narasi "nikah batin". Bedanya, kali ini gaungnya sampai mengguncang pemerintah.
Kementerian Agama RI tidak tinggal diam. Direktur Pesantren, Basnang Said, menyebut praktik tersebut sebagai bentuk penistaan terhadap ajaran agama. Langkah tegas pun diambil. Penerimaan santri baru dihentikan. Struktur pengurus dirombak. Hingga akhirnya izin operasional pondok dicabut melalui Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1307 Tahun 2026. Pondoknya memang ditutup. Namun, trauma para korban jelas tidak ikut terkubur bersama papan nama pesantren.
Gubernur Rudy Mas'ud meminta MUI Kaltim ikut menjaga marwah lembaga pendidikan Islam. Sebab masyarakat kini dibuat resah. Orang tua menitipkan anak untuk belajar agama, bukan untuk menjadi korban dugaan penyalahgunaan kekuasaan dibungkus dalil.
Kasus ini menyisakan pertanyaan yang membuat bulu kuduk berdiri. Berapa banyak korban belum berani bicara? Berapa banyak masih menyimpan cerita karena takut dicap pembohong? Yang paling mengkhawatirkan, apakah masih ada tempat lain yang memanfaatkan kepercayaan sebagai alat untuk membungkam mereka yang lemah?
Penyidikan Polresta Samarinda masih berjalan, dan semua pihak tentu berhak mendapatkan proses hukum yang adil. Namun satu pelajaran sudah begitu terang, ketika agama dijadikan tameng untuk membenarkan dugaan kejahatan, yang terluka bukan hanya para korban, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang seharusnya menjadi benteng moral.
Semoga tidak ada lagi anak berangkat ke pesantren membawa Al-Qur'an di dalam tas, tetapi pulang membawa trauma di dalam dada.
Rosadi JamaniKetua Satupena Kalbar
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
BERITA TERKAIT: