Dari Oligarki ke Oligarki

Cerita Tolut dan Jalut yang diabadikan dalam sejumlah kitab suci agama menggambarkan elit minoritas terorganisir yang dilengkapi dengan peralatan memadai mampu mengalahkan mayoritas.

Oligarki atau elite minoritas ini semakin jelas bentuknya setelah Ibnu Khaldun mendefinisikannya dalam teori "ashabiyah". 

Dengan basis solidaritas kelompok, lahir oligarki politik yang mengambil kekuasan dan mengendalikannya. Di tangan oligarki politik inilah kekuasaan selalu dikendalikan sepanjang sejarah.

Abad ke-19, kajian teoritis tentang oligarki atau elite minoritas semakin sistematis. Vilfredo Pareto menawarkan teori "sirculation of Elit", mirip Ibnu Khaldun bicara tentang jatuh bangunnya penguasa. 

Disusul Gaetano Mosca dengan teori "Rulling Class and Rulled Class". Minoritas yang mengendalikan dan mayoritas yang dikendalikan. 

Lalu muncul Robert Michels dengan teori "Iron Law of Oligarchy". Hukum besi oligarki. Abad ke-20 lahir Charles Wright Mills yang menulis buku "The Elit".

Inti dari semua teori oligarki atau elite minoritas adalah bahwa sejarah akan selalu dimenangkan dan dikendalikan oleh oligarki. 

Oligarki itu adalah elit dengan jumlah minoritas yang menguasai resourches baik politik maupun ekonomi. Write Mills mnambahkan satu lagi yaitu militer. Ini gambaran elit di Amerika. Mirip Indonesia masa Orde Baru.

Jadi, oligarki itu suatu keniscayaan. Hukum sejarah. Bagian dari sunnatullah yang tidak bisa dihindari, apalagi ditolak. Dimanapun anda hidup; di RT, di desa atau kelurahan, di daerah manapun, bahkan di sebuah bangsa, oligarkilah penguasa dan pengendalinya.

Setidaknya ada dua kelompok oligarki yang dominan; politik dan ekonomi. Keduanya berkolaborasi. Kenapa? Karena saling membutuhkan. Kebutuhan keduanya menyatu dan tidak dapat dipisahkan.

Penguasa tanpa dukungan ekonomi, jatuh. Ekonomi tanpa politik, ambruk. Yang terjadi rush dan kriminalitas. 

Makanya, pengusaha butuh penguasa untuk menjaga kekayaan dan kelanggengan bisnisnya. Dengan regulasi yang dikendalikan dan aparat yang digaji tambahan, bisnis berlangsung aman. Penguasa butuh pengusaha. 

Penguasa tak akan berdiri jika ekonomi bermasalah. Disamping kebutuhan logistik dibutuhkan untuk mengawal jalannya kekuasaan.

Akhir-akhir ini, lingkaran istana menggaungkan jargon "lawan oligarki". Kalau yang dimaksud itu oligarki lama, boleh jadi benar. 

Sejumlah kebijakan penguasa memang dianggap mengancam oligarki lama. Perampasan aset oligarki sawit dan tambang menjadi bagian dari kebijakan penguasa. 

Lahirnya PT. Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dengan ekspor satu pintu merupakan bentuk nyata perlawanan terhadap oligarki lama. 

Sebagian rakyat mendukung, meski harus menanggung risiko kesulitan ekonomi akibat pasar domestik yang kacau. 

IHSG dan rupiah melemah, perusahaan harus efisiensi bahkan tutup. Akibatnya: banyak PHK. Berangsur tingkat pengangguran makin tinggi dan menambah angka kemiskinan. 

Meski dua pentolan buruh sudah diangkat jadi pejabat tinggi; menteri dan penasehat presiden, PHK tetap melahirkan pengangguran dan kemiskinan yang entah kapan bisa teratasi. 

Pengangkatan dua tokoh buruh hanya jadi peredam, bukan solusi. Untuk jangka pendek, bukan jangka panjang.

Setiap transformasi akan menjadi masa transisi. Betul sekali. Sampai kapan? Kalau kelamaan, rakyat mati!

Oke, oligarki lama, dalam konteks ini adalah pengusaha papan atas, harus diminta pertanggungjawaban atas dosa-dosa masa lalu mereka. 

Setuju! Yang penting dilakukan dengan cara yang benar dan transparan. Perampasan aset harus kembali ke negara. Bukan ke yang lain. 

Pembayaran tunggakan dan denda pajak harus masuk ke kas negara. Gak boleh ke kantong yang lain. Satu lagi: harus adil. Berlaku untuk semua. Tidak boleh tebang pilih.

Oligarki lama tersisih. Sebagian kecil menyerah, tiarap dan pergi. Sebagian besar bertahan dan beradaptasi. Lalu, oligarki baru muncul. Ini hukum alam. 

Muncul guyonan "sembilan naga diganti sembilan haji". Namanya juga guyonan. Guyonan ini muncul karena ada satu nama pengusaha bergelar haji yang dianggap cukup kuat dan dekat dengan istana. 

Ada pengusaha lain, lebih dekat dan lebih kuat, tapi tidak bergelar haji. Tidak mungkin haji. Kenapa? Pakai nanya lagi.

Pergantian oligarki merupakan hal biasa. Pertanyaannya: oligarki baru seperti apa yang akan mengganti oligarki lama? Kalau sama, yo dobol ! Apalagi kalau lebih buruk, lebih kejam dan lebih rakus.

Sama itu artinya ya merampok aset negara dan maling APBN. Melakukan bisnis ilegal dan ngemplang pajak. Menciptakan kartel baru di semua lini bisnis.

Indonesia menjadi negara nomor dua di dunia tempat beredar uang gelap. Bahasa kerennya unrecording. 

Infonya jumlah dana unrecording di Indonesia itu mencapai 22-24 persen dari PDB. PDB kita tahun 2025 itu Rp 23.821,1 triliun. 

Ini catatan resmi. Berarti ada lebih Rp.5000-an triliun yang tak tercatat. Unrecording. Termasuk di dalamnya adalah ekspor-impor ilegal, un-invoicing dan under-invoising. Senua bisnis dan uang gelap ini tak akan berjalan tanpa back up orang-orang kuat yang punya akses kekuasaan. 

Jika oligarki baru juga pemain gelap, buat apa kampanye anti oligarki?

Berbeda jika oligarki baru yang muncul itu adalah para pengusaha yang taat regulasi, bersaing tanpa privillage dari penguasa, bayar restribusi dan pajak sesuai kewajiban, maka Indonesia punya harapan terhadap perubahan. Mungkinkan? Hanya bukti yang akan menjawabnya.

Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa