Menakar Nasionalisme di Sisi Kurs: Antara Kritik Objektif dan Mentalitas Inlander Modern

Mereka bergerak dinamis mengikuti hukum permintaan, penawaran, serta sentimen jangka pendek. Namun, ketika fluktuasi moneter seperti depresiasi Rupiah terhadap Dolar AS belakangan ini justru disambut dengan sorak-sorai ejekan, sinisme, dan infiltrasi narasi ketakutan (fearmongering) oleh sebagian publik di dalam negeri, kita tahu ada persoalan yang jauh lebih akut daripada sekadar urusan likuiditas.

Sebagai seorang yang lama bergelut di sektor keuangan dan pernah mengemban tugas dalam diplomasi kebudayaan di India, saya melihat gejala ini menelanjangi satu hal: runtuhnya mentalitas berdaulat di hadapan tekanan global.

Kita sedang menyaksikan fenomena market backlash (resistensi pasar)–sebuah reaksi reaktif kapitalisme global ketika Indonesia mulai menata kompas kemandirian ekonominya.

Ironisnya, di saat benteng kedaulatan sedang diuji, "tentara terdepan" yang menjegal langkah kaki bangsa ini justru datang dari dalam rumah kita sendiri: para pemandu sorak sentimen asing yang menderita penyakit psikologis akut bernama Inferiority Complex atau Mentalitas Inlander.

Anatomi Kurs dan Ongkos Kemandirian

Secara objektif, narasi ekonomi yang diembuskan oleh kaum pesimis sering kali keliru dalam meletakkan indikator makro. Mereka mendadak histeris kala Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memerah atau investor portofolio jangka pendek angkat kaki dari pasar modal. Di sinilah kekeliruan struktural itu dimulai.

Dalam konteks ekonomi Indonesia, IHSG bukanlah barometer utama kesehatan ekonomi makro, melainkan sekadar indikator sentimen pasar keuangan. 

Jika menggunakan analogi "Etalase Toko versus Isi Gudang", IHSG tak ubahnya etalase kaca di bagian depan toko yang memajang segelintir barang mewah milik emiten papan atas (big caps). Jika kaca itu buram atau retak, belum tentu toko tersebut bangkrut.

Hidup-matinya ekonomi domestik ditentukan oleh kondisi di dalam gudang dan meja kasir, yang direpresentasikan oleh stabilitas harga (inflasi), tingkat suku bunga, dan ketahanan sektor riil.

Ekonomi Indonesia ditopang lebih dari 50 persen oleh konsumsi rumah tangga dan aktivitas masif sektor informal serta UMKM yang sama sekali tidak bergantung pada papan bursa efek. 

Lantas, mengapa Rupiah mengalami tekanan ketika Indonesia bergeser menuju kemandirian ekonomi, misalnya lewat kebijakan hilirisasi komoditas dan pembatasan ekspor mentah?

Secara makroekonomi, ini adalah fenomena maturity mismatch kebijakan jangka panjang melawan sentimen pasar jangka pendek. Untuk membangun kemandirian industri, Indonesia membutuhkan impor teknologi dan mesin berat di fase awal, yang secara mekanis meningkatkan kebutuhan Dolar AS.

Sebaliknya, hasil optimal dari kedaulatan industri itu baru akan membanjiri pundi-pundi negara dalam jangka menengah, yakni 5 hingga 10 tahun ke depan. 

Depresiasi kurs di masa transisi ini bukanlah cerminan dari rapuhnya fundamental ekonomi riil kita, melainkan sebuah short-term pain for long-term gain –ongkos transaksi moneter yang harus dibayar demi melepaskan diri dari zona nyaman sistem ekonomi eksploitatif global.

Investor asing, yang menyukai kredibilitas status quo, merespons perubahan aturan main ini dengan melakukan rebalancing portfolio. Mereka menarik modalnya, memicu depresiasi, dan memanfaatkan pasar keuangan sebagai instrumen penekan politik agar kita membatalkan agenda kemandirian.

Ketergantungan Dogma dan Warisan "Amtenar"

Di sinilah letak ironi terbesar kebangsaan kita. Kritik konstruktif terhadap kelalaian eksekutif dalam meramu kebijakan tentu sah dan wajib dilakukan dalam koridor demokrasi. Namun, merayakan depresiasi mata uang dengan menyebarkan ketakutan kolektif adalah bentuk oportunisme yang culas.

Pola pikir pro-ketergantungan ini sayangnya kerap dimotori oleh segelintir akademisi, teknokrat, dan pengamat lulusan universitas mentereng Barat yang gagal membedakan antara teks dogma pasar bebas dengan realitas geopolitik nyata. 

Mereka mendewakan teori comparative advantage yang dipelajari di Boston, London, atau Paris, lalu menggunakannya untuk mendikte bangsa sendiri agar tetap setia menjadi pelayan bagi industri negara maju.

Mereka lupa bahwa negara-negara Barat yang kini kaya raya, di masa lalu membangun hegemoninya justru melalui proteksionisme ketat dan eksploitasi kolonial.

Secara sosiologis-historis, ini adalah genetik mentalitas Inlandsche Bestuursambtenaren (pegawai pribumi atau amtenar) zaman Hindia Belanda. Di masa lalu, para amtenar ini bangga berseragam megah dan digaji oleh kompeni, lalu berdiri di garda depan memeras rakyat sendiri demi kenyamanan sang gubernur jenderal.

Hari ini, jubah "amtenar" itu bermutasi menjadi gelar akademis mentereng atau posisi aman di jaringan lembaga multilateral asing. Jiwa mereka masih bersujud pada supremasi pemikiran asing, sehingga lutut mereka seketika gemetar begitu Bank Dunia, IMF, atau WTO melayangkan kritik atau gugatan hukum atas kebijakan berdaulat republik ini.

Mereka lebih memilih menjadi bangsa kuli yang aman di bawah ketiak modal asing, daripada menjadi bangsa merdeka yang berpayah-payah membangun fondasi industri sendiri.

Belajar Otonomi Strategis dari New Delhi

Selama bertugas di New Delhi, saya menyaksikan sendiri bagaimana bangsa India melakukan dekolonisasi pikiran (decolonizing the mind) secara masif. Melalui manifesto ekonomi Make in India, New Delhi kerap menantang arus utama global.

Mereka membatasi ekspor komoditas tertentu, menetapkan regulasi domestik yang rigid, dan tak jarang memicu kemarahan blok Barat. Akibatnya, mata uang Rupee pun tak jarang dihantam badai depresiasi dan modal asing keluar secara mendadak. 

Namun, apa yang membedakan India dengan Indonesia? Ketika Rupee jatuh akibat tekanan eksternal, kaum elite, oposisi, media, dan rakyat India tidak saling menjatuhkan di hadapan asing. Mereka tidak menjadi "tentara gratisan" bagi sentimen negatif luar negeri.

Mereka memegang teguh apa yang disebut sebagai Strategic Autonomy (otonomi strategis): kemampuan sebuah bangsa untuk mengabaikan intimidasi global demi mengamankan perut rakyat domestik. Mereka merapatkan barisan, kompak menggunakan produk lokal, dan percaya pada proses transisi negaranya. 

Mengapa Indonesia tidak bisa sekompak India dalam melindungi kedaulatan ekonominya? Mengapa ketika kapal nasional kita sedang menerjang ombak badai global, sebagian dari kita justru sibuk mengutuk nakhoda, memicu kepanikan massal di geladak, dan merusak stabilitas kapal dari dalam? 

Intermediasi Riil versus Kedaulatan Kertas

Kita harus segera kembali pada khittah realitas ekonomi. Sejauh ini, lanskap finansial di Indonesia masih bersifat bank-dominated system, di mana sekitar 75 hingga 80 persen penyaluran likuiditas nasional digerakkan oleh intermediasi perbankan, bukan berbasis pasar modal. Total aset industri perbankan nasional telah menembus angka kisaran Rp12.000 triliun, jauh melampaui kedalaman pasar instrumen nonbank. 

Artinya apa? Energi dan fokus kebijakan nasional kita harus diarahkan pada penguatan manajemen risiko perbankan domestik, menjaga likuiditas, dan menekan rasio kredit bermasalah, karena di sanalah urat nadi sektor riil berdenyut.

Menjaga kinerja perbankan adalah kunci nyata menjaga pertumbuhan, bukan sibuk mengkhawatirkan kepanikan spekulatif sesaat di papan bursa. Kita tidak boleh menukar kemandirian ekonomi riil kita demi mengejar validasi di atas kertas kerja forum internasional.

Merapatkan Barisan Menuju 2045

Dinamika ekonomi dan fluktuasi nilai tukar Rupiah adalah ujian berkala yang lazim dihadapi oleh setiap negara yang sedang bergerak tumbuh. Di tengah gelombang global dan berbagai framing narasi negatif yang mencoba mengerdilkan optimisme kita, mari kita ingat kembali bahwa kekuatan terbesar bangsa ini tidak pernah terletak pada angka-angka di atas kertas bursa, melainkan pada ketangguhan hati dan eratnya ikatan persaudaraan kita.

Ketika Rupiah diuji, itulah momentum bagi kita untuk tidak ikut larut dalam kepanikan, tidak menjadi corong bagi ketakutan, dan tidak saling menyalahkan yang justru memperlemah fondasi domestik kita. 

Kritik yang membangun terhadap kebijakan negara adalah tanda dari kedewasaan kita berbangsa, namun menjaga martabat dan stabilitas rumah besar bernama Indonesia di hadapan dunia adalah kewajiban moral kita bersama.

Sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa bangsa ini tidak pernah runtuh oleh tekanan dari luar, melainkan hanya bisa goyah jika kita kehilangan kepercayaan pada kemampuan diri sendiri dan membiarkan ego memecah belah kekompakan kita.

Menghadapi setiap tantangan menuju masa depan, mari kita dekap erat lambang Garuda di dada kita dengan cara tetap tenang, berpikir jernih, dan saling menguatkan di lini kehidupan kita masing-masing. 

Mata uang sebuah negara adalah simbol kedaulatan, dan kedaulatan itu hidup di dalam keyakinan rakyatnya. Mari kita sudahi kegaduhan yang tidak produktif dan kita ganti dengan sinergi nyata.

Dengan berdiri tegak bahu-membahu, menjaga persatuan, dan terus mencintai serta menggunakan produk-produk hasil keringat bangsa sendiri, kita sedang mengirimkan pesan tegas kepada dunia: bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang tidak akan membiarkan masa depannya didikte oleh badai sesaat, dan siap melangkah bersama dengan kepala tegak menuju Indonesia Emas 2045.

Kereta menuju kemandirian sudah berangkat dari peron; pihak asing dan para pengagumnya silakan memilih untuk naik sebagai mitra yang setara, atau tetap berdiri di pinggir jalan meratapi Indonesia yang tidak bisa lagi dijajah secara ekonomi.

Aldrin Herwany
Ahli Pasar Keuangan dan Mantan Atase Pendidikan & Kebudayaan KBRI New Delhi