IDCPC sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy China

Jumat, 07 Agustus 2026, 03:35 WIB
IDCPC sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy China
Adhe Nuansa Wibisono bersama Mr. Zou Rong, Wakil Direktur Biro Asia Tenggara dan Asia Selatan IDCPC China. (Foto: Dokumentasi Penulis)
Kecil Besar
KEIKUTSERTAAN penulis dalam Kunjungan Delegasi Partai Golkar ke China pada 15-23 Juli 2026 yang diselenggarakan oleh International Department of the Communist Party of China (IDCPC) memberikan pemahaman baru mengenai bagaimana Partai Komunis China (PKC) memanfaatkan organisasi partai sebagai instrumen diplomasi internasional. 

Selama ini perhatian lebih banyak tertuju pada diplomasi resmi pemerintah melalui kementerian luar negeri, padahal terdapat jalur lain yang bekerja secara sistematis melalui diplomasi kepartaian. Melalui IDCPC, PKC membangun komunikasi dengan ratusan partai politik di berbagai negara sebagai bagian dari strategi memperluas jejaring, membangun saling pengertian, dan memperkuat posisi Tiongkok dalam tata politik global.
 
Didirikan pada 1951 di bawah Komite Sentral PKC, IDCPC bertanggung jawab mengelola hubungan antarpartai politik di dunia. Berbeda dengan diplomasi negara, IDCPC menjalankan party-to-party diplomacy dengan menjalin hubungan baik dengan partai yang berkuasa maupun oposisi tanpa membedakan ideologi politik. Menurut publikasi resminya, IDCPC telah membangun hubungan dengan lebih dari 600 partai dan organisasi politik di lebih dari 160 negara dan kawasan (IDCPC, 2023), menjadikannya salah satu jaringan diplomasi kepartaian terbesar di dunia. Sekarang lembaga ini dipimpin oleh Liu Haixing yang menjabat sebagai Menteri/Kepala IDCPC sejak 30 September 2025.
 
Selama mengikuti program tersebut, saya melihat bahwa IDCPC tidak sekadar menyelenggarakan pertemuan seremonial. Delegasi Golkar memperoleh kesempatan berdialog dengan pejabat PKT, akademisi Sekolah Partai, pemerintah daerah, hingga pelaku industri. Kunjungan ke perusahaan seperti SANY Group dan BYD memperlihatkan secara langsung kemajuan manufaktur, inovasi teknologi, pembangunan infrastruktur, dan modernisasi ekonomi China. Dengan pendekatan ini, China tidak hanya menjelaskan keberhasilannya melalui presentasi, tetapi juga menunjukkan pengalaman yang dilihat langsung oleh para delegasi internasional.
 
Dalam perspektif Hubungan Internasional, pendekatan tersebut merupakan praktik soft power diplomacy. Joseph Nye mendefinisikan soft power sebagai kemampuan suatu negara memperoleh hasil yang diinginkan melalui daya tarik, bukan melalui paksaan atau pembayaran (Nye, 2004). Daya tarik tersebut dapat bersumber dari budaya, nilai politik, maupun kebijakan luar negeri yang dipandang memiliki legitimasi. Melalui IDCPC, China memperkenalkan model pembangunan, tata kelola pemerintahan, pengentasan kemiskinan, inovasi teknologi, dan modernisasi ekonomi sebagai sumber daya tarik bagi negara-negara mitra.
 
Aktivitas IDCPC juga mencerminkan praktik second-track diplomacy. Menurut Joseph Montville, track two diplomacy merupakan interaksi di luar jalur diplomasi resmi yang bertujuan membangun kepercayaan, memperluas komunikasi, dan menciptakan saling pengertian antarpemangku kepentingan politik (Montville, 1991). Diplomasi antarpartai yang dijalankan IDCPC membuka ruang komunikasi yang lebih fleksibel sehingga mampu memperkuat hubungan politik jangka panjang.
 
Selama beberapa dekade terakhir, IDCPC aktif menyelenggarakan dialog antarpartai, seminar tata kelola pemerintahan, pelatihan kader politik, forum pembangunan ekonomi, kunjungan studi, pertukaran pemuda politik, hingga forum internasional seperti CPC in Dialogue with World Political Parties High-Level Meeting. Di Asia Tenggara, IDCPC menjalin hubungan dengan partai-partai politik di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Filipina, dan Myanmar. 

Hubungan serupa juga dibangun dengan African National Congress (ANC), Chama Cha Mapinduzi (CCM), United Russia Party, Communist Party of the Russian Federation, Partai Amanat Kazakhstan, Partai Demokrat Liberal Uzbekistan serta berbagai partai politik di Amerika Latin, Timur Tengah, dan Eropa. Diplomasi kelembagaan juga dikembangkan secara kolektif melalui kerja sama dengan fraksi-fraksi besar di Parlemen Eropa, aliansi multilateral seperti Internasional Sosialis, serta forum lintas negara seperti International Conference of Asian Political Parties (ICAPP).
 
Bagi Indonesia, hubungan tersebut telah berkembang sejak penandatanganan nota kesepahaman antara Partai Golkar dan PKT pada 2008, yang terus berlanjut melalui berbagai pertukaran delegasi, termasuk kunjungan pada Juli 2026. Selain Partai Golkar, IDCPC juga menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Demokrat, PKB, PAN dan PKS. Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi kepartaian Tiongkok diarahkan untuk membangun komunikasi dengan semua kekuatan politik utama tanpa dibatasi oleh perbedaan ideologi.
 
Aspek lain yang menarik adalah kualitas sumber daya manusia di lingkungan IDCPC. Banyak pimpinan lembaga ini merupakan diplomat senior yang pernah menjabat sebagai duta besar. Liu Jianchao dan Lu Kang pernah menjadi Duta Besar China untuk Indonesia, sementara Sun Haiyan, Wakil Menteri IDCPC yang kami temui dalam kunjungan tersebut, sebelumnya menjabat Duta Besar China untuk Singapura. 

Selain itu terdapat Song Tao sebagai Duta Besar untuk Filipina, Li Jinjun Duta Besar untuk Myanmar, Liu Hongcai Duta Besar untuk Korea Utara, Zhou Li Duta Besar untuk Ukraina, dan Ma Hui Duta Besar untuk Kuba yang menunjukkan pengalaman diplomatik para pimpinan IDCPC di berbagai negara. Pola karier tersebut menunjukkan bahwa IDCPC merupakan bagian penting dari ekosistem diplomasi China.
 
Dari pengamatan selama kunjungan tersebut, penulis melihat bahwa China berhasil mengoptimalkan IDCPC sebagai penghubung antara diplomasi negara dan diplomasi partai politik melalui pembangunan kepercayaan, perluasan jejaring elite politik internasional, serta pengenalan pengalaman pembangunan nasional secara persuasif. Strategi ini menunjukkan bahwa pengaruh internasional tidak hanya dibangun melalui kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga melalui komunikasi, pertukaran pengalaman, dan pembentukan persepsi positif. 

Bagi Partai Golkar, pengalaman ini menjadi pelajaran bahwa partai politik dapat memainkan peran strategis dalam diplomasi internasional. Di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks, kelembagaan partai yang profesional, konsisten, dan berorientasi internasional dapat menjadi aset penting dalam memperkuat kepentingan nasional sekaligus memperluas jejaring Indonesia di tingkat global. rmol news logo article


Adhe Nuansa Wibisono, Ph.D
Pokja Hubungan Luar Negeri DPP Partai Golkar, Dosen Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina
 


Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google

FOLLOW US

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA