Valuasi Ekonomi Kerusakan Lingkungan Akibat Invasi Ikan Sapu-sapu

Bagi nelayan seperti Ajum, ikan ini adalah nyamuk perairan yang sering diibaratkan dengan ungkapan diberantas satu, muncul seribu. Namun, di balik narasi hama yang menjengkelkan, tersimpan sebuah paradoks ekonomi dan ekologi yang jauh lebih mahal daripada sekadar harga selembar jaring yang robek.
 
Sebagai mahasiswa doktoral yang menekankan pada analisis pengembangan wilayah, fenomena ledakan populasi ikan sapu-sapu adalah potret nyata kegagalan tata kelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Ikan yang aslinya berasal dari Amazon, Amerika Selatan, ini kini telah mendominasi perairan Indonesia mulai dari Ciliwung hingga Danau Sidenreng di Sulawesi Selatan. Valuasi ekonomi terhadap kerusakan ini mengungkap bahwa biaya yang harus ditanggung negara melampaui segala manfaat semu yang selama ini diperdebatkan di ruang publik.
 
Mandat Kuantitas dan Runtuhnya Kesejahteraan

Masalah ikan sapu-sapu di Indonesia bukan sekadar soal fluktuasi harga pasar, melainkan masalah perubahan kuantitas lingkungan yang berada di luar kendali masyarakat. Dalam perspektif ekonomi lingkungan, penurunan kualitas ekosistem ini merupakan mandat eksternal yang memaksa masyarakat berada pada tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Kita dapat menakar kerugian ini secara akurat melalui pendekatan Surplus Kompensasi serta Surplus Ekuivalen.
 
Melalui lensa Surplus Kompensasi, kita menghitung jumlah kompensasi atau pendapatan tambahan yang harus diberikan kepada masyarakat, khususnya nelayan, agar mereka tetap bisa merasakan tingkat kesejahteraan awal meskipun kualitas sumber daya sungai sudah merosot dari kondisi ekosistem yang sehat ke kondisi yang terinvasi. Data empiris yang dipublikasikan oleh Hasrianti dkk. pada tahun 2020 mengenai Danau Sidenreng menjadi bukti nyata. Sebelum ledakan populasi, nelayan jaring insang mampu meraup pendapatan hingga Rp550.000 per trip. 

Namun, setelah dominasi ikan sapu-sapu, pendapatan tertinggi merosot tajam menjadi hanya Rp200.000. Penurunan pendapatan yang signifikan ini mencerminkan kegagalan fungsi ekonomi sungai sebagai penyedia nafkah akibat hilangnya spesies bernilai ekonomi tinggi yang dimangsa telurnya oleh ikan invasif tersebut.
 
Di sisi lain, melalui lensa Surplus Ekuivalen, kita dapat menguantifikasi kerugian kesejahteraan masyarakat dengan menakar kesediaan mereka untuk membayar (Willingness to Pay) demi mencegah penurunan kualitas lingkungan yang lebih parah. Dasar dari perhitungan ini berpijak pada penelitian penting dari Benito dkk (2023) dalam Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan, yang menggunakan pendekatan Contingent Valuation Method (CVM) untuk menghitung preferensi masyarakat secara langsung. 

Penelitian ini menemukan bahwa estimasi nilai ekonomi total Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung mencapai angka mencengangkan, yakni Rp991.000.000.000. Angka nyaris satu triliun rupiah ini bukanlah nilai "harga ikan" semata, melainkan akumulasi dari Nilai Ekonomi Total (Total Economic Value) yang mencakup nilai guna langsung seperti penyediaan air dan perikanan, nilai guna tidak langsung seperti pengendali banjir, hingga nilai pilihan dan nilai keberadaan bagi generasi mendatang.
 
"Sabotase" Biologis terhadap Infrastruktur Wilayah

Dampak ikan sapu-sapu sering kali dianggap hanya urusan nelayan di permukaan. Padahal, dari kacamata perencanaan wilayah dan stabilitas infrastruktur, isu ini memiliki urgensi yang tinggi karena ikan ini adalah ancaman struktural yang bersifat diam. Hal ini terjadi karena ikan jantan memiliki perilaku bersarang yang destruktif, yakni menggali lubang-lubang horizontal di dinding tanah atau tebing sungai dengan kedalaman mencapai lebih dari satu meter.
 
Dalam populasi yang meledak, ribuan lubang ini menciptakan porositas pada struktur tanah di sepanjang bantaran. Kondisi tersebut menyebabkan bantaran menjadi rapuh, keropos, dan rentan terhadap erosi lateral, terutama saat debit air meningkat. Di wilayah urban seperti Jakarta, ketidakstabilan ini mengancam integritas fisik tanggul sungai. 

Berdasarkan data Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, pembangunan tanggul Kali Ciliwung sepanjang 16 kilometer membutuhkan anggaran mencapai Rp1,2 triliun. Jika struktur tanah di balik tanggul keropos akibat aktivitas penggalian ikan ini, maka risiko kegagalan infrastruktur pengendali banjir akan meningkat drastis, yang pada gilirannya menuntut biaya perbaikan yang jauh lebih besar di masa depan.
 
Terdapat argumen bahwa ikan sapu-sapu membantu pemerintah menekan biaya pembersihan manual hingga Rp500 juta per kilometer per tahun karena perannya memakan alga. Namun, efisiensi ini hanyalah ilusi. Penghematan tersebut tidak sebanding dengan risiko jebolnya tanggul bernilai triliunan rupiah atau hilangnya 40 persen mikroinvertebrata dasar, sebagaimana dilaporkan terjadi di Sungai Musi, yang merupakan fondasi rantai makanan bagi larva ikan komersial.
 
Paradoks Kuliner dan Beban Kesehatan Masyarakat

Tragedi ekonomi ini berlanjut ke piring masyarakat. Karena harga dagingnya yang sangat murah di tingkat pengepul, muncul praktik penggunaan daging ikan sapu-sapu sebagai bahan baku makanan olahan massal seperti siomay, batagor, hingga kerupuk.
 
Padahal, sebagai ikan sedimen di perairan tercemar, tubuh mereka adalah spons bagi polutan. Pengujian laboratorium terhadap ikan sapu-sapu di Sungai Bedadung, Jember, menunjukkan akumulasi logam berat yang mengkhawatirkan. Kandungan Timbal rata-rata mencapai 0,2563 ppm dan Kadmium mencapai 0,172 ppm. Nilai Kadmium tersebut telah melebihi ambang batas maksimum menurut SNI 7387:2009 sebesar 0,1 ppm. Logam berat bersifat bioakumulatif, yang berarti zat ini tidak akan hilang meski dimasak dengan suhu tinggi dan dapat memicu penyakit kronis mulai dari kerusakan ginjal hingga kanker.
 
Secara ekonomi, ini adalah biaya tersembunyi atau silent cost. Beban medis masyarakat di masa depan akan menjadi tanggungan sistem jaminan kesehatan nasional. Nilai ekonomi jangka pendek yang didapat dari industri kuliner murah ini hanyalah pemindahan beban biaya kesehatan jangka panjang ke pundak negara.
 
Menuju Pengelolaan Wilayah Sungai yang Adaptif

Pemerintah Jakarta memang telah memulai langkah reaktif dengan menggelar Operasi Ikan Sapu-Sapu dan memberikan insentif Rp5.000 per kilogram bagi warga yang berhasil menangkapnya. Namun, menangkapi ikan sapu-sapu tanpa memperbaiki kualitas air sungai hanyalah upaya menutup gejala tanpa menyembuhkan penyakit.
 
Guru Besar IPB University, Prof. Yusli Wardiatno, menegaskan bahwa dominasi ikan sapu-sapu adalah sinyal kuat bahwa sungai sedang sakit berat. Selama limbah domestik dan industri masih mengalir tanpa pengolahan yang memadai, kadar oksigen yang rendah hanya akan memberikan karpet merah bagi ikan sapu-sapu untuk terus merajai sungai.
 
Strategi pengelolaan wilayah sungai yang berkelanjutan harus mencakup tiga pilar utama. Pertama adalah restorasi kualitas air, yakni pengendalian limbah domestik dan industri yang merupakan satu-satunya cara agar ikan endemik dapat kembali mengisi relung ekologinya sehingga kualitas lingkungan kembali ke tingkat semula. Kedua adalah inovasi pemanfaatan non-pangan, di mana ikan hasil tangkapan masif harus dialihkan sepenuhnya untuk industri non-pangan, seperti bahan baku pupuk organik cair atau tepung pakan ternak melalui proses purifikasi polutan yang ketat. Ketiga adalah penguatan regulasi spasial melalui implementasi ketat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Spesies Asing Invasif serta integrasi manajemen ekosistem ke dalam rencana tata ruang sungai nasional.
 
Kesimpulannya, ikan sapu-sapu adalah pengingat keras bahwa kelalaian kita mengelola ruang perairan memiliki harga yang sangat mahal. Valuasi ekonomi menunjukkan bahwa kita sedang kehilangan nilai aset lingkungan yang luar biasa besar setiap harinya. Menjaga sungai bukan lagi sekadar hobi lingkungan, melainkan investasi ekonomi yang krusial bagi masa depan wilayah kita. Kita tidak cukup hanya memburu ikan sapu-sapu di hilir, melainkan kita harus menyapu bersih sumber pencemaran di hulu dan egoisme manusia yang merusak ruang hidup kita bersama.

Bahsian
Mahasiswa Doktoral Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan IPB University