Jalan Prabowo Sudah Benar

Deflasi "semu" terjadi selama lima bulan berturut-turut hingga September 2024, sebuah sinyal bahaya bahwa masyarakat bukan sedang menikmati harga murah, melainkan memang tidak punya uang untuk belanja.

Kondisi ini diperparah dengan gelombang PHK di sektor industri padat karya yang datang bak tsunami. Inefisiensi dan serbuan barang ilegal membuat pabrik-pabrik tekstil berguguran. Dalam situasi terjepit ini, Prabowo mengambil langkah yang tidak konvensional.

Strategi Aikido: Mengubah Beban Menjadi Kekuatan

Alih-alih melanjutkan obsesi infrastruktur seperti era sebelumnya, Prabowo memilih jalan lain. Ia menggeser belanja negara secara masif ke sektor konsumsi melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Secara cerdik, Prabowo memainkan jurus "Aikido"–mungkin terinspirasi dari persahabatannya dengan aktor laga Steven Seagal. Alih-alih melawan arus kelesuan ekonomi secara frontal, ia memanfaatkan momentum kembalinya korban PHK dari kota ke desa. Ia mengubah tenaga kerja terampil yang kehilangan pekerjaan di kota menjadi penggerak ekonomi pedesaan.

Kekuatan mereka diarahkan untuk menyokong kebutuhan pangan nasional. Dengan adanya Program MBG, negara hadir sebagai standby buyer (pembeli siaga) yang menyerap seluruh produk pertanian dan peternakan dari desa-desa.

Penyelamat di Kala Badai

Program MBG terbukti menjadi katup penyelamat, terutama bagi sektor peternakan unggas. Tanpa intervensi ini, peternakan ayam ras di seluruh Indonesia mungkin sudah gulung tikar akibat tingginya biaya produksi dan jatuhnya daya beli.

Sebagai perbandingan, harga daging ayam yang sempat jatuh ke Rp34.300/kg pada Oktober 2024, kini di April 2026 telah stabil di kisaran Rp41.000 hingga Rp44.000/kg. Meskipun harga naik, jumlah peternak justru bertambah karena pasar mereka sudah pasti: perut anak-anak sekolah dan masyarakat yang membutuhkan gizi.

Ironi di Pedesaan: Ada Tawa, Ada Tangis

Namun, potret ekonomi desa saat ini terbagi dua: peternak unggas yang tersenyum, dan peternak kambing/domba yang menangis.

Pada tahun 2025, kebijakan wajib alokasi 20% dana desa untuk ketahanan pangan sempat membuat sektor peternakan ruminansia bergairah. BUMDes dan kelompok tani berlomba membangun kandang dan membeli bibit. Namun, seiring waktu, gairah itu meredup sejalan dengan berkurangnya kepastian pasar bagi mereka.

Kini, harga kambing dan domba anjlok hingga hampir setara dengan harga unggas. Tengkulak mulai menekan harga, sementara para peternak mulai kesulitan membayar cicilan dan gaji karyawan. Bagi mereka, ini bukan sekadar statistik di atas kertas; ini adalah soal biaya sekolah anak dan keberlangsungan hidup.

Harapan untuk Pak Presiden

Program ketahanan pangan desa, dengan sokongan minimal 20% dana desa, adalah instrumen strategis yang pernah menjadi substitute buyer bagi peternakan rakyat. Tanpa kepastian dukungan anggaran tersebut, keberhasilan yang sudah dirintis di desa terancam hancur.

Kepada Yang Terhormat Presiden Prabowo Subianto, langkah mengaktifkan ekonomi desa melalui program MBG sudah berada di jalur yang benar. Namun, agar keadilan tambah merata dan terasa, kiranya berkenan untuk mengaktifkan kembali kewajiban alokasi 20% dana desa untuk program ketahanan pangan seperti pada tahun anggaran 2025.

Sebab, di tangan para peternak inilah, kedaulatan pangan Indonesia berada. Tak ada gading yang tak retak, namun setiap retakan bisa diperbaiki bersama.